Dari Leninisme Hingga Demokrasi Partisipatoris Protagonis - WENAS KOBOGAU

Breaking

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Senin, 29 Februari 2016

Dari Leninisme Hingga Demokrasi Partisipatoris Protagonis

Vladimir Lenin
Data Brainanta
Staf Departemen Pendidikan dan Pemberdayaan Anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD).

 
TULISAN ini merupakan catatan-catatan yang diambil dari beberapa sumber yang menginterpretasikan dan mengontekstualisasikan Leninisme. Sebagaimana ditunjukkan di bawah, interpretasi tentang Leninisme itu sendiri, khususnya konsep partai Leninis, banyak mengalami penyimpangan dan karikaturisasi oleh kalangan akademis maupun aktivis. Maka dalam pembahasan ini, Leninisme dipandang sebagai suatu segmen dari sejarah panjang gerakan revolusioner yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan terutama gerakan Demokrat-Sosial (Internasional Kedua atau Sosialis Marxis), serta kemudian mempengaruhi gerakan pembebasan nasional abad 20 hingga Sosialisme abad kini.

Makna gerakan revolusioner di sini sederhananya adalah perjuangan untuk memutar balik (sesuai dengan arti revolusi itu sendiri, yakni putaran) hubungan kekuasaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan akhir berupa masyarakat tanpa penindasan. Yang menjadi persoalan utama adalah: apa metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Sebagaimana coba ditunjukkan di bawah ini, Leninisme tidak serta merta menjawab pertanyaan itu dengan "kekerasan" atau "kediktatoran" (dalam maknanya saat ini berupa kediktatoran individu, yang dipertentangkan dengan demokrasi). Sebaliknya, gerakan revolusioner yang dipimpin Lenin (maupun Marx) justru ditandai oleh komitmennya terhadap kerja-kerja pembangunan kesadaran dan kehendak massa, perjuangan untuk kebebasan politik, berbeda dengan kelompok-kelompok revolusioner lain di masanya yang mengandalkan serangan-serangan mendadak dan teror.

Upaya memanifestasikan kehendak rakyat dan demokrasi, merupakan suatu proses perjuangan historis yang semakin melibatkan rakyat sebagai tokoh utama (protagonis). Perjuangan ini berlangsung dalam konteks perlawanan terhadap belenggu tatanan sosial lama yang sarat penindasan, apakah itu monarki, imperialisme asing, atau rejim kapitalis yang tidak populer. Dari sudut pandang ini, demokratisasi sangat erat dengan revolusi, yakni sama-sama membuka jalan untuk menjungkirbalikkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Tidaklah berlebihan untuk menyatakan, kaum revolusioner dalam pengertian kelompok yang berupaya mendorong roda revolusi untuk mengangkat posisi politik massa rakyat - seperti kaum Jacobin dalam Revolusi Perancis, kaum sosialis dan sosio-demokrat (sosialis Marxis) di Eropa pada akhir abad 19 dan awal abad 20, dan para pejuang anti-kolonial dan anti-imperialis di negeri Dunia Ketiga paska PD II - merupakan pejuang-pejuang demokrasi yang terdepan pada masanya.

Memaknai Leninisme dan Batasan Relevansinya

Leninisme dapat diartikan secara luas sebagai pemikiran dan praktek politik Lenin dalam memperjuangkan pemerintahan rakyat pekerja di Rusia dan di dunia pada umumnya. Menurut Stephen D'Arcy (2009), bila Marxisme merupakan suatu teori atau rangkaian teori, maka Leninisme merupakan suatu strategi politik. Namun strategi politik ini secara umum telah digariskan oleh Marx dan Engels, sehingga kontribusi utama Lenin tampak lebih menonjol dalam resep-resepnya tentang organisasi. D'Arcy merangkum konsep organisasi ini menjadi strategi tingkat pertama Lenin yang dikutip secara penuh sebagai berikut: Pertama, bahwa bentuk organisasi berupa partai politik harus menjadi wadah utama dalam memimpin gerakan anti-kapitalis, daripada, katakanlah, serikat buruh atau koperasi, sebagaimana diusulkan oleh sebagian kaum sindikalis, anarkis, dan lainnya (Lenin 1920b); kedua, bahwa partai harus menjadi partainya aktivis termaju dalam gerakan pekerja, bukannya partai kelas pekerja secara keseluruhan, berbeda dengan pandangan radikal demokrat sosial dalam pengertian kontemporer (Lenin 1904); ketiga, bahwa partai harus sentralis dalam hal kebijakan praktis, bukannya pluralis (Lenin 1921); keempat, bahwa sentralisme partai perlu diatur oleh hierarki komando-dan-kontrol terhadap kepengurusan partai, dengan badan yang lebih rendah bertindak di bawah arahan badan yang lebih tinggi (Lenin 1904); kelima, bahwa partai harus berupaya berpartisipasi dan menanamkan pengaruhnya dalam organisasi massa gerakan pekerja (seperti serikat buruh dan koperasi) bukannya membangun alternatif revolusioner terhadap organisasi tersebut. (Lenin 1920a); dan terakhir, bahwa kerja-kerja partai harus diintegrasikan dan secara ideologi dikoordinasikan secara langsung dengan proses revolusi anti-kapitalis global yang lebih luas, dalam bentuk internasionalisme yang terorganisir dan disiplin, semacam yang ditunjukkan oleh Komunisme International pada awalnya (Lenin 1920d).

Butir-butir di atas menurut D'Arcy, merupakan elemen-elemen inti dari Leninisme yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat di jaman Lenin. Untuk mengkontekstualisasikan strategi Lenin ke dalam situasi yang berbeda, D'Arcy merangkum apa yang disebutnya sebagai meta-strategi, atau strategi tingkat kedua, yang akan disinggung di bawah.

Istilah Leninisme sendiri pertama kali dipopulerkan oleh salah satu pemimpin utama Bolshevik Grigory Yevseevich Zinoviev, dalam kongres Komintern V (1924). Pada saat itu juga dijadikan azas resmi komintern dan otomatis seluruh Partai Komunis di negeri lainnya. Keputusan Lenin untuk mengubah nama partai yang berafiliasi ke Internasionale Ketiga (Komintern) menjadi Partai Komunis (dari yang dulunya Demokrat Sosial) berpangkal dari penghianatan partai-partai Demokrat Sosial di Eropa Barat yang mendukung upaya perang negerinya masing-masing dan penolakan mereka terhadap Revolusi Sosialis Rusia. Menurut Lenin, penggunaan nama Komunis adalah untuk menegaskan bahwa Partai bersangkutan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas (komunisme), berbeda dengan partai-partai Demokrat Sosial dari Internasionale Kedua yang meskipun secara teoretis menyetujui komunisme namun dalam prakteknya menunjukkan kesetengahatian untuk memperjuangkan terwujudnya masyarakat tanpa kelas.

Ketika Stalin menguasai kepemimpinan gerakan komunis sedunia setelah menyingkirkan lawan-lawan politiknya, terutama Trotsky, Marxisme-Leninisme diidentikkan sebagai paham kaum Marxis yang mengakui kepemimpinan Stalin. Karena menjadi azas resmi Uni Soviet pada masa itu, Marxisme-Leninisme begitu mendominasi dibandingkan aliran-aliran marxis lainnya sehingga seringkali dipandang sebagai perwakilan gerakan komunis umumnya. Dalam karya utamanya Fundamentals of Leninism, Stalin memberikan definisi yang terkenal terhadap Leninisme; yakni, Marxisme di era imperialisme. Walau demikian, beberapa komentator meyakini bahwa Stalin tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap teori revolusioner, apalagi mengembangkan Marxisme-Leninisme yang menurut mereka sekedar penjabaran tentang strategi politik yang telah dikembangkan oleh Lenin.

Salah satu proposisi utama marxisme-leninisme ini adalah bahwa revolusi sosial di negeri mana pun harus dipimpin oleh partai pelopor yang mewakili kelas buruh/proletariat, bertujuan menyuntikan kesadaran sosialis kepada buruh, dan diorganisir secara konspiratorial dan sentralistik. Sebagian besar aliran Marxis lainnya, baik yang berseberangan dengan Stalin seperti kaum trotskyis, maupun yang membelanya seperti kaum Maois, mengamini proposisi ini. [Dalam kasus Tiongkok yang didominasi oleh kelas tani, terminologi kelas proletariat oleh Mao seringkali disamakan dengan partai komunis, seakan-akan PKT yang nyata-nyata berbasiskan petani merupakan perwakilan dari kelas proletariat yang maju.] Di sisi lain, kalangan akademisi Barat maupun kaum anti-marxis mengidentifikasikan konsep partai leninis ini sebagai benih-benih totaliter yang disemai oleh Lenin setidaknya sejak 1903, dan setelah revolusi 1917 ditumbuh-kembangkan secara penuh menjadi kediktatoran brutal Stalin.

Seiring waktu, resep revolusi ini mendapat berbagai tantangan historis. Terungkapnya kebrutalan rejim Stalin antara lain dalam kasus eksekusi terhadap tokoh-tokoh penting Bolshevik menjelang pecahnya Perang Dunia II; kritik terbuka Khruschev terhadap Stalin selepas kematiannya, sebagai salah satu pemicu perseteruan Sino-Soviet; invasi Uni Soviet ke Hungaria (1956) dan Cekoslovakia (1968) - peristiwa-peristiwa ini menebar kekecewaan di antara kaum komunis sedunia sehingga menumbuhkan kritik terhadap Marxisme-Leninisme versi Uni Soviet dan memicu perspektif dan penelaahan baru terhadap ideologi dan strategi revolusioner umumnya. Di Uni Soviet sendiri, Khruschev melakukan reformasi terhadap interpretasi Marxisme-Leninisme rejim Stalin dengan mengemukakan kemungkinan keberadaan yang saling berdamai (peaceful co-existence) antara kubu sosialis dan kapitalis karena tersedianya perimbangan kekuatan, khususnya persenjataan nuklir, yang mencegah agresi kubu kapitalis terhadap kubu sosialis.

Pandangan ini ditentang dan dicap sebagai revisionis oleh Mao dan pengikutnya; mereka meyakini bahwa garis yang ditetapkan oleh Stalin sudah benar, dan bahwa peperangan terhadap kubu kapitalis harus tetap dilanjutkan. Partai-partai komunis di negeri lain sedikit banyak cukup terpengaruh dan mengalami perpecahan karena perseteruan dalam gerakan komunis internasional ini, meskipun terdapat juga beberapa yang masih tetap solid dan mengembangkan strateginya secara independen. Di negeri-negeri Barat, warisan teoretis Marx dan Lenin mengalami pembaharuan sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat industri maju, dengan memasukkan aspek-aspek seperti jender, ras, budaya, media, dengan diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh sosialis yang lebih beragam, dari Gramsci, Kautsky, hingga para pemikir Neo-Marxis.

Adalah kemenangan revolusi Kuba pada 1959, sebagai revolusi sosialis terakhir di abad 20, yang paling serius mengguncang resep revolusi di atas. Kelompok politik yang memimpin revolusi tersebut bukanlah partai komunis Kuba (Partai Sosialis Kerakyatan - PSP) yang berideologikan Marxisme Leninisme dan berbasiskan kelas buruh perkotaan, melainkan Gerakan-26-Juli (M-26-7) yang berideologi anti-imperialisme dan lebih banyak bertumpu pada kaum tani di pedesaan. Walau demikian, setelah berhasil menjungkirkan diktator Batista, Fidel Castro, pemimpin Gerakan-26-Juli, mampu membangun persatuan di antara kaum kiri dan membawa Kuba menjalani revolusi sosialis dengan bantuan Uni Soviet.

Revolusi Kuba dalam berbagai hal sangat unik dan istimewa: ia merupakan revolusi sosialis pertama di Benua Amerika; menjadi penebar benih-benih revolusioner di benua tersebut; dan hingga kini masih bertahan dan bahkan memainkan peran penting dalam perkembangan revolusi di Amerika Latin. Keberhasilan Kuba ini tidak lepas dari beberapa faktor eksternal; seperti, misalnya, Kuba bisa dibilang sebagai negeri terakhir yang menerima bantuan besar-besaran dari Uni Soviet; ketika Allende (1970-74) menang di Chili, Uni Soviet telah menyadari bahwa ia tidak mampu lagi memberikan bantuan sebesar yang diberikannya kepada Kuba. Selain itu Kuba, tidak seperti Vietnam atau Tiongkok, tidak menderita penghancuran besar-besaran akibat perang.

Hampir setengah abad berlalu sejak kemenangan Kuba hingga kebangkitan sosialisme abad-21 di Amerika Latin. Salah satu karakteristik dari sosialisme yang baru ini adalah pembangunan ideologi dan metode perjuangan yang kontekstual dengan masyarakat yang ada. Tokoh-tokoh dan istilah-istilah yang digunakan bukan lagi mengacu pada Rusia sebagaimana yang sering dilakukan oleh Partai-partai Komunis, tapi kepada tokoh dan tradisi perjuangan masyarakat setempat. Pahlawan-pahlawan yang sudah mati seperti Jose Marti, Simon Bolivar, Mariategui, Sandino, menjadi ikon-ikon yang menjiwai perjuangan-perjuangan anti-imperialis di Amerika Latin.

Sektor rakyat yang menjadi subyek revolusioner pun tidak seragam, melainkan berbeda-beda: di Bolivia, penduduk Indian-Amerika; di Venezuela, kaum miskin kota; di Argentina kaum miskin kota dan warga kelas menengah, namun secara umum kepentingan yang diperjuangkan berbasiskan pada hak-hak warga negara yang menyertakan hak-hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Karakteristik penting dari sosialisme yang baru ini adalah komitmennya terhadap praktek demokrasi dan kedaulatan nasional yang diupayakan dengan menggalakan integrasi Amerika Latin untuk meminimalisir campur tangan imperialisme, terutama imperialisme AS. Telah umum bahwa campur tangan imperialisme AS di Amerika Latin merupakan kekuatan penting yang dapat menggeser perimbangan kekuatan dalam negeri untuk mengalahkan kekuatan gerakan kerakyatan.

Dari pemaparan singkat di atas terlihat bahwa interpretasi terhadap apa yang oleh Zinoviev disebut sebagai Leninisme, telah banyak mengalami perubahan dan penyempurnaan sepanjang sejarah; sedemikian rupa sehingga aktor-aktor utama dalam pembangunan sosialisme abad-21 sudah tidak lagi menggunakan istilah Marxisme Leninisme dan memilih menggunakan istilah-istilah yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat setempat. Selain itu dunia saat ini jauh berbeda dari dunia pada tahun-tahun terakhir masa kehidupan Lenin, ketika komunisme sedang naik daun dan tesis-tesis Marx dan Lenin tentang Perang dan Imperialisme terbukti dengan gamblang dan mampu menjadi dasar pemikiran di balik perjuangan-perjuangan anti-kolonial dan anti-imperialisme di dunia ketiga. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh gerakan revolusioner sejak 1917 terinspirasi oleh pemikiran Marx, Engels dan Lenin - terutama kontribusi Lenin dalam persoalan nasional (national question) dan imperialisme. Walau demikian dunia telah berubah begitu drastis dan tesis-tesis Lenin yang dibuat hampir seabad lalu tidak akan relevan bila tidak diperkaya dengan penelaahan terhadap kondisi dunia terkini, yakni dunia dalam cengkraman kapitalisme-neoliberal dan ancaman kehancuran lingkungan hidup.

Problem Partai 'Leninis'

Salah satu proposisi penting Marxisme-Leninisme adalah konsep partai yang sentralistik dan konspiratorial, sebagaimana diresepkan oleh sebuah resolusi terkenal Kongres Komintern III, kini semakin dikritik sebagai suatu produk yang tidak kontekstual dan terlalu 'Rusia'. Lenin sendiri, sebagaimana dikutip oleh Paul Kellogg dalam artikelnya Leninism; It's Not What You Think (2009), setelah sebelumnya memuji resolusi tersebut, kemudian mengritik dokumen tersebut sebagai berikut: Resolusi tersebut sangat baik, tapi hampir seluruhnya Rusia....semuanya didasarkan pada kondisi Rusia....saya yakin bahwa tidak akan ada orang asing yang dapat membacanya...mereka tidak akan memahaminya karena itu terlalu Rusia...karena itu terlalu terasuki jiwa Rusia....bila dengan pengecualian tertentu beberapa orang dari negeri lain memahaminya, ia tidak dapat menjalankannya....Kita membuat kesalahan besar dengan resolusi ini....Kita memblokir sendiri jalan kita menuju keberhasilan lebih jauh (Lenin 1980, 418).

Penjelasan tersebut merupakan salah satu perjuangan terakhir Lenin menjelang ajalnya dalam menentang karikaturisasi ajaran-ajarannya. Ironisnya, justru karikaturisasi itulah yang kemudian terangkat dan secara mendunia diidentikan dengan Leninisme.

Pengalaman sejarah sendiri, sebagaimana ditunjukkan di atas semakin menunjukkan bahwa partai yang tertutup dan konspiratorial semakin tidak bermanfaat dalam situasi yang terbuka dan tidak represif, bahkan justru memberikan problem-problem yang pelik. Sejarah partai komunis Indonesia menunjukkan ini dengan sangat jelas. Olle Tornquist dalam studinya tentang kegagalan PKI, Dillemas of Third World Communism; The Destruction of the PKI in Indonesia (1984) merujuk pada 'demokrasi internal yang terbatas' sebagai sumber utama kehancuran PKI dalam petualangan G-30-S nya. Situasi demokrasi internal yang memprihatinkan ini disepakati oleh semua anggota PKI yang masih hidup saat diwawancarai oleh Tornquist. Menurut kesimpulan Tornquist:

"segelintir individu pimpinan yang memiliki informasi yang baik (dalam apa yang disebut sebagai partai massa Leninis dengan demokrasi internal yang terbatas) memilih untuk berinvestasi pada gerakan perwira pembangkang (yang telah terbentuk), tanpa menerima mandat dari komite sentral. Massa juga dibiarkan tak tahu menahu, kemungkinan untuk melindungi partai dari tuduhan ikut terlibat....

Terutama inilah, yakni sabotase terhadap syarat paling mendasar bagi suatu partai massa yang berfungsi dengan baik - yakni berjalannya demokrasi partai dengan anggota dan simpatisan yang terinformasi - yang memungkinkan tentara menangkapi dan membunuh tanpa halangan dan hambatan..."


Menarik untuk menyandingkan analisa ini dengan argumen Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan (1903), di mana ia menjawab serangkaian tuduhan, antara lain yang terpenting adalah: (i) bahwa ia mengupayakan pembentukan "organisasi konspiratorial" seperti halnya kelompok revolusioner populis non-Marxis di Rusia, Narodnaia Volya, (ii) bahwa organisasi yang tersentralisir dapat terlibat dalam petualangan-petualangan revolusioner yang menghancurkan karena tidak mampu menyerap sikap massa, dan (iii) Iskra [organ propaganda pimpinan Lenin, pen.] tidaklah demokratik dan perlu dilawan dengan "prinsip demokratik luas". Lars Lih dalam studi pentingnya Lenin Rediscovered; What is To Be Done? In Context (2008) menghadirkan kembali pandangan-pandangan Lenin terkait persoalan ini dengan antara lain mengangkat problem linguistik yang selama ini mendistorsi interpretasi teks tersebut.

Lenin menjawab tuduhan (i) dengan menegaskan bahwa ia sejak awal selalu menentang upaya menyempitkan perjuangan politik ke tingkat konspirasi. Ia merujuk pada pamfletnya, Tasks of the Russian Social Democrats (1897), yang merupakan polemiknya dengan tokoh populis revolusioner P Lavrov. Lavrov menekankan bahwa satu-satunya perjuangan yang dapat dilakukan secara serius dalam kondisi otokratik Rusia adalah kombinasi antara propaganda sosialisme dengan organisasi konspirasi revolusioner. Sebagaimana dijelaskan oleh Lih:

"Lenin berkata pada Lavrov: kami tahu benar apa yang kau katakan bahwa kita tidak akan memiliki partai legal terbuka seperti SPD dan bahwa perjuangan untuk kebebasan politik tidak dapat dipisahkan dari perjuangan untuk sosialisme. Tapi kami tidak membatasi konsep perjuangan politik menjadi konspirasi revolusioner sebagaimana yang dilakukan olehmu dan pihak-pihak lainnya yang belum membebaskan diri sepenuhnya dari tradisi Blanquist [perjuangan revolusioner elitis dan konspiratorial di Perancis] Narodnaya Volya. Sebaliknya kami meyakini bahwa 'perjuangan melawan absolutisme harus tidak melibatkan konspirasi, melainkan edukasi, pendisiplinan, dan pengorganisiran proletariat, dalam agitasi politik di tengah-tengah pekerja' (Lenin)".

Dalam sebuah artikelnya yang lain, Lih menyimpulkan bahwa:

"... nilai organisasional utama Lenin bukanlah konspirasi, melainkan konspiratsiia. Tujuan konspirasi (zagovor dalam bahasa Rusia) adalah untuk menjadi tak terlihat hingga waktu yang tepat. Kata bahasa Rusia konspiratsiia - yang telah digunakan oleh lingkaran sosialis di Rusia selama lebih dari satu dekade - berarti seni menghindari penangkapan, sambil menyebarkan pesan seluas mungkin. Gerakan bawah-tanah konspiratsiia adalah gerakan bawah tanah jenis baru, yang dikerjakan sedikit demi sedikit oleh aktivis revolusioner (praktiki) lokal Rusia yang memimpikan penerapan logika SPD Jerman di bawah kondisi represi Tsar yang tak bersahabat. Rancangan organisasi Lenin bukanlah ciptaan orisinil dari kepalanya sendiri, melainkan kodifikasi dari logika yang inheren dalam gerakan bawah-tanah konspiratsiia yang diimprovisasi oleh aktivis-aktivis lokal.

Tuduhan (ii) dijawab Lenin dengan mengangkat landasan konkrit kondisi Rusia saat itu yang mengharuskan konspiratsiia dilaksanakan secara tersentralisasi justru dengan alasan untuk memberi stabilitas pada gerakan dan mencegahnya melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Sementara itu tuduhan (iii) dijawab serupa oleh Lenin, yakni dengan menekankan bahwa "prinsip-prinsip demokratik luas" yang diartikannya sebagai keterbukaan/publisitas (glasnost) dan proses pemilihan (elektoral), meskipun disepakatinya sebagai sesuatu yang ideal (dengan lagi-lagi mengacu kepada SPD) tidak dapat dipraktekkan dalam kondisi Rusia saat itu. "...Kau akan lihat" tulis Lenin "bahwa 'demokratisme luas' organisasi partai - dengan kegelapan yang diterapkan oleh kekuasaan otokratis, dengan dominasi penyeleksian oleh polisi gendarmes [bukannya 'seleksi alamiah' dari demokrasi elektoral] - tidak lebih dari sekedar mainan yang kosong dan berbahaya."


Dari jawaban-jawaban Lenin ini terdapat satu benang merah yang cukup jelas; bahwa saran-saran yang tampaknya membatasi proses demokrasi internal dilandasi oleh tuntutan kondisi khas Rusia pada saat itu yang represif. Kellogg (2009) meyakini bahwa ketika kondisi ini berubah dan mengarah pada keterbukaan, prinsip-prinsip yang membatasi demokrasi partai tersebut dicoba dihilangkan oleh Lenin.

Ketika terjadi gelombang pasang revolusioner pada 1905, Lenin memperjuangkan dibukanya pintu partai lebih lebar. Untuk ini ia harus berjuang meyakinkan anggota-anggota lainnya yang terbiasa bekerja dalam situasi represif dan menentang pembukaan dan demokratisasi partai; mereka bahkan menggunakan saran-saran Lenin dalam Apa Yang Harus Dikerjakan, untuk membenarkan kekolotannya. Walau demikian argumen Lenin berhasil menang, dan Kongres Bolshevik tahun 1905 menetapkan 'otonomi komite-komite' terhadap Komite Sentral, yang kewenangannya dibabat secara signifikan. Sementara badan-badan partai ditunjuk melalui pemilihan yang lebih sering, dan melakukan rapat yang lebih intensif. Lenin merekomendasikan agar membiasakan "referendum dalam Partai" untuk menentukan dan menjalankan persoalan-persoalan politik yang penting.

Berkat kemampuan memanfaatkan arus pasang revolusioner ini, partai Bolshevik dan partai kiri lainnya berkembang secara pesat. Bila pada awal revolusi, bulan Januari 1905, organisasi-organisasi Bolshevik memiliki 8400 anggota secara keseluruhan, maka pada musim semi 1906 keanggotaan total PBSDR mencapai 48.000 yang mana 34.000 di antaranya adalah Bolshevik dan 14.000-nya Menshevik. Sementara pada bulan Oktober keanggotaan ini mencapai 70.000.

Kellogg mengutip respon Lenin terhadap perkembangan ini dalam kongres 1906 (penyatuan):

"...masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk "benar-benar menerapkan prinsip sentralisme demokratik dalam organisasi Partai, untuk bekerja tanpa lelah membuat organisasi-organisasi lokal menjadi unit-unit organisasional utama Partai menjadi kenyataan dan bukan sekedar nama, dan untuk mengawasi agar semua badan-badan yang lebih tinggi ditunjuk melalui pemilihan, bertanggung-jawab (accountable) dan tunduk pada pemanggilan kembali (recall)". Penerapan sentralisme demokratik "menyiratkan kebebasan mengkritik secara universal dan penuh, selama ini tidak mengganggu kesatuan aksi tertentu" (Liebman 1975). Ini bukan sekedar berarti mengritik dalam kerahasiaan rapat-rapat internal partai. "Kritikan dalam batasan prinsip-prinsip Program Partai harus cukup bebas... bukan saja dalam rapat-rapat Partai, tapi juga dalam rapat-rapat umum. Kritikan seperti itu, atau 'agitasi' seperti itu (karena kritikan tidak dapat dipisahkan dari agitasi) tidak bisa dilarang" (Lenin 1978).

Lebih jauh lagi Kellogg menyimpulkan bahwa penekanan Lenin terhadap demokrasi, bukannya sentralisasi, merupakan hal yang logis mengingat gerakan sosialis merupakan gerakan kontra-hegemoni. Dengan kata lain, ia merupakan perlawanan terhadap hegemoni sistem ekonomi kapitalis yang tersentralisir, hierarkis, birokratis dan anti-demokratik. Sementara demokrasi politik formal dalam negara hanya memberikan ruang-ruang demokrasi yang terbatas.Dalam rejim otokratis seperti Tsar, ini diterapkan melalui paksaan/koersi; sedangkan dalam rejim demokrasi liberal modern - sebagaimana dijelaskan oleh Gramsci - proses subordinasi ini dilaksanakan melalui konsesi atau bujukan. Sentralisme yang telah menjadi hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat menyuburkan sikap-sikap apatis dan ketertundukan. Oleh karenanya "Sentralisme" jelas Kellogg "adalah hal yang mudah. [Sementara] Demokrasi harus dicapai melalui perjuangan"

Membangun Organisasi Yang Solid

Untuk ini berguna untuk mengutip satu paragraf penuh tulisan Lenin dalam Left Wing Communism; An Infantile Disorder (1920) - salah satu dari sedikit karya terpenting Lenin yang bukan ditujukan secara khusus kepada kondisi Rusia, melainkan kepada gerakan internasional, khususnya gerakan di Barat yang telah menghadapi demokrasi yang terbuka, dan memuat prinsip-prinsip yang lebih universal terkait pembangunan kekuatan revolusioner:

"Dan pertama-tama timbul pertanyaan: bagaimanakah dipelihara disiplin partai proletariat revolusioner? Dengan apa ia diuji? Dengan apa diperkuat? Pertama, dengan kesadaran klas dari pelopor proletariat dan kesetiannya kepada revolusi, dengan keuletannya, pengorbanan diri dan heroisme. Kedua, dengan kecakapannya menghubungkan diri, mendekati, dan sampai pada batas tertentu, jika suka, meleburkan diri dengan massa yang seluas-luasnya dari kaum pekerja – terutama sekali dengan yang proletar, tetapi juga dengan massa pekerja non-proletar. Ketiga, dengan ketepatan politik yang dijalankan oleh pelopor ini, dengan ketepatan strategi dan taktik politiknya, asalkan massa yang seluas-luasnya sudah menjadi yakin dari pengalaman mereka sendiri akan ketepatan itu. Tanpa syarat-syarat ini disiplin dalam partai revolusioner yang sungguh-sungguh dapat menjadi partai dari klas yang maju yang kewajibannya ialah menggulingkan burjuasi dan mengubah kembali seluruh masyarakat, tidak dapat dicapai. Tanpa syarat-syarat ini, usaha-usaha untuk mengadakan disiplin pasti akan menjadi nol besar, omong-kosong, dan pembadutan. Sebaliknya, syarat-syarat ini tidak dapat timbul dengan segera. Syarat-syarat ini diciptakan hanya oleh suatu yang lama dan pengalaman yang diperoleh dengan susah-payah; terciptanya syarat-syarat ini dipermudah dengan teori revolusioner yang tepat, yang pada gilirannya bukan suatu dogma, tetapi yang mencapai bentuknya yang terakhir hanya dalam hubungan yang rapat dengan praktek gerakan yang benar-benar revolusioner."

Jelaslah, dari ketiga faktor yang disebut Lenin di atas, bahwa pembangunan disiplin partai bukan ditempuh dengan mensentralisasi atau memelihara ketertutupan partai, melainkan dengan secara simultan, bukan bertahap, memupuk kesadaran revolusioner para anggota partai; menghubungkan diri sedapat mungkin dengan massa; dan terakhir, menjalankan strategi dan taktik politik yang tepat, yang melibatkan massa.

Menentukan strategi-taktik yang jitu

Untuk mempelajari penentuan strategi dan taktik ini, adalah berguna mengutip kembali D'Arcy, terutama penjabarannya tentang meta-strategi atau strategi tingkat kedua Lenin, yakni elemen-elemen dari pemikiran Lenin yang lebih umum dan fleksibel, yang dapat lebih relevan dengan situasi terkini. Dalam beberapa hal, butir-butir ini tidak jauh berbeda dari akal sehat.

Pertama, bahwa kriteria kejituan [soundness] dalam persoalan strategi bukanlah ketepatan epistemik [epistemic correctness] (kebenaran), melainkan keampuhan pragmatis (Lenin 1906)

2. Kedua, bahwa kejituan programatis selalu relatif-dengan-konteks, dengan pengertian bahwa strategi yang jitu dalam suatu konteks bisa jadi tidak jitu dalam konteks lainnya (Lenin 1906).

3. Ketiga, bahwa variabel kontekstual yang krusial dalam menilai strategi revolusioner adalah, persisnya, perimbangan kekuatan antara kelas-kelas yang bertarung dan kekuatan-kekuatan sosial yang beraliansi dengan mereka (Lenin 1910)

4. Keempat, bahwa selama perimbangan kekuatan menguntungkan kelas penguasa dan kekuatan sosial yang beraliansi dengannya, perjuangan revolusioner harus bersifat persiapan, dan dengan demikian berkepanjangan dan asimetris, namun ketika perimbangan kekuatan menguntungkan kelas-kelas yang beroposisi dan kekuatan yang beraliansi dengannya, sehingga pembalikan strategis yang cepat dan mendasar jadi dimungkinkan, maka perjuangan beralih dari persiapan menjadi fase kritis (Lenin 1910).

5. Kelima, bahwa orientasi strategis yang tepat terhadap perjuangan berkepanjangan dan asimetris, yakni, terhadap fase persiapan perjuangan anti-kapitalis, adalah strategi pengikisan, sementara orientasi strategis yang tepat dalam fase kritis perjuangan anti-kapitalis adalah strategi penggulingan (Lenin 1910).

Kesesuaian antara penilaian yang obyektif terhadap kekuatan sendiri atau subyektif dan strategi yang dijalankan sangatlah krusial; karena ketidaksesuaian tersebut hanya akan mengakibatkan tersia-sianya sumber daya.

Membangun hubungan dengan massa



Sebagai catatan awal, penjabaran teori Marxis di bawah ini mungkin akan dapat lebih bermakna bila istilah proletariat atau kelas pekerja diletakkan sesuai konteksnya; dengan demikian untuk memaknainya dengan situasi saat ini maka otomatis yang terbayang adalah kelas-kelas sosial yang lebih beragam mulai dari petani, kaum miskin kota, hingga kelas menengah.



Tema utama dari pemikiran Lenin sebelum 1917 adalah apa yang dijelaskan oleh Lars Lih sebagai "Teori Peleburan (merger) Kautsky", yakni teori tentang peleburan (merger) antara ajaran sosialisme dengan gerakan pekerja/buruh, yang ide-idenya dapat ditelusuri dari Erfurt Programme (1871) yang ditulis oleh Kautsky dan Manifesto Komunis (1848) yang ditulis oleh Marx dan Engels. Situasi yang melatari ide ini adalah terdapatnya jurang pemisah antara sosialisme awal atau utopis yang masih bermotifkan sedekah, seringkali berbentuk sekte dan populer di kalangan intelektual dan borjuasi, dengan gerakan pekerja yang memiliki insting membenci kaum kapitalis namun seringkali masih mengambil metode-metode perjuangan yang destruktif maupun sangat moderat.

Pada awal 1890an Lenin menjelaskan bahwa teori ini merupakan rangkuman Kautsky terhadap manifesto Komunis; ia juga meyakini bahwa itu merangkum logika kaum demokrat sosial Jerman, SPD, dan perwujudannya ditunjukan dengan kebesaran SPD pada saat itu. Kebesaran SPD bukan saja dikagumi Lenin melainkan oleh seluruh generasi aktivis dan Marxis pada dekade tersebut.

 Landasan dari konsep ini adalah doktrin keniscayaan sosialisme, atau sosialisme sebagai 'kabar baik' sebagaimana digambarkan Lih, yang dapat ditelusuri dari manifesto Komunis. Peran gerakan Demokrat-Sosial (Marxis) adalah untuk membawa 'kabar gembira' ini kepada kelas pekerja sekaligus memperjuangkan agar perwujudan sosialisme, yang niscaya akan tiba ini, berlangsung dengan pengorbanan dan penderitaan sekecil mungkin. Tugas yang disebut terakhir ini sering diibaratkan sebagai kerja seorang bidan yang membantu proses kelahiran. Skenario ini sendiri digambarkan sebagai skenario 'cepat atau lambat' oleh Lih – (cepat atau lambat sosialisme akan datang). 

Logika dari teori ini adalah bahwa partai yang dibutuhkan merupakan partai pelopor sekaligus partai massa - keduanya tidak bertentangan. Tugas penyebaran 'kabar baik' tentang kedatangan sosialisme kepada pekerja membutuhkan pelopor-pelopor yang memahami sosialisme, karena massa masih belum mengetahuinya.

Sementara partai massa merupakan keharusan karena sebanyak mungkin orang harus dimenangkan dan bergabung untuk mengusung ide ini, dan selanjutnya partai yang dibangun harus besar dan terbuka agar propaganda ini bisa berjalan semasif mungkin.

 Implikasi lain teori ini terhadap logika partai adalah apa yang diistilahkan Lih sebagai "kampanyeisme", yakni beragam bentuk metode kampanye yang dilakukan SPD untuk menyebarluaskan pesannya - ini merupakan sesuatu yang inovatif pada masanya: vergadering, kampanye petisi, badan pers yang besar, dan beraneka ragam kelompok-kelompok minat. Massifnya wadah sosial yang diintervensi oleh SPD dilandasi oleh ide untuk melebur ajaran-ajaran sosialisme ke dalam kehidupan sehari-hari kelas pekerja.

Implikasi ketiga adalah penekanannya terhadap "kebebasan politik" yang mengacu pada kebebasan berserikat, mogok, berpendapat - yang kini mungkin bisa disamakan dengan "hak-hak demokratik". Inilah yang seringkali digambarkan oleh Kautsky, pimpinan dan teoretikus utama SPD, sebagai air dan udara bagi tumbuhnya gerakan kelas pekerja - tentunya kebebasan politik inilah yang memungkinkan metode-metode perjuangan massa secara terbuka yang dilakukan oleh SPD. Komitmen terhadap kebebasan politik merupakan karakteristik utama yang membedakan sosialisme-demokrat (Marxis) dengan jenis-jenis sosialisme lainnya pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Lih dalam sebuah artikelnya: Yang paling eksplisit dari komentarnya terhadap program Erfurt, Kautsky berargumen bahwa siapa pun yang tidak menghendaki kebebasan politik merupakan musuh obyektif kaum proletariat - bahkan bila mereka secara tulus hendak menolong kaum pekerja.

Saat itu, tentunya, banyak kaum sosialis yang ragu-ragu terhadap persoalan kebebasan politik atau bahkan memusuhinya, karena mereka memandangnya sebagai sejenis mainan kaum liberal-borjuis. Kabar terbaik dari kebebasan politik sebagai prinsip perjuangan dalam abad ke-19 adalah kenyataan bahwa logika Marxisme berarti mengupayakan kebebasan politik bagi partai.



Kesalahan dalam memahami teori peleburan Kautsky ini menurut Marta Harnecker, merupakan penyebab penyimpangan-penyimpangan organisasional yang menjangkiti banyak kelompok kiri. Salah satu kesalahan terpenting dari ini adalah penjiplakkan secara mentah-mentah model organisasi Bolshevik oleh kelompok-kelompok kiri di negeri lain. Untuk menunjukan ini, Harnecker menjabarkan konsep Kautsky tentang berbagai tingkat kesadaran, yang menurut Harnecker telah teruji kebenarannya oleh pengalaman revolusioner.


Pertama, perkembangan ekonomi dan perjuangan kelas tidak dengan sendirinya meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan sosialisme. Buktinya adalah Inggris, negeri di mana kapitalis berkembang dengan sangat tinggi, justru sangat jauh dari kesadaran ini dibandingkan negeri-negeri lainnya; 

kedua, sosialisme dan perjuangan kelas tumbuh berdampingan dan bukan tumbuh dari satu atau yang lainnya dan mereka tumbuh dalam kondisi yang berbeda; ketiga, kesadaran sosialis modern hanya dapat tumbuh pada landasan pengetahuan ilmiah yang mendalam; dan keempat sektor-sektor intelektual borjuasi mengomunikasikan ini kepada lapisan proletariat yang termaju, yang memperkenalkannya kepada perjuangan kelas proletar ketika kondisi yang memungkinkannya tersedia.

Kesimpulannya: kesadaran sosialis merupakan sesuatu yang diimpor ke dalam perjuangan kelas proletar dari luar dan bukan sesuatu yang tumbuh secara spontan dari dalamnya.

 Sementara di bawah ini merupakan rangkuman dari deformasi tesis-tesis Kautsky di atas yang banyak diyakini oleh kelompok-kelompok kiri: 

Pertama, Kesadaran proletar tersubordinasi oleh ideologi dominan karena kaum proletariat menempati posisi tersubordinasi dalam masyarakat kapitalis; 

kedua, terdapat kaum pejuang emansipasi proletariat -- segelintir intelektual -- yang memiliki teori Marxis; ketiga, adalah teori yang diimpor ini, bukannya aksi kaum proletariat itu sendiri, yang akan memungkinkannya melepaskan pengaruh borjuasi dan meraih kesadaran kelas.

Kesalah-kaprahan yang bersumber dari pandangan yang simplistik ini berakibat mengecilkan bahkan menghapuskan peran penting praktek politik dalam pengembangan kesadaran dan melebih-lebihkan peran teori, namun dalam bentuknya yang cenderung dogmatis dan dimonopoli oleh segelintir intelektual.

 Salah satu kesalahpahaman terhadap tesis Kautsky adalah mencampuradukkan kesadaran sosialis dengan kesadaran kelas. Untuk ini Harnecker menjelaskan tiga tingkat kesadaran, yakni kesadaran naif atau spontan, kesadaran kelas, dan kesadaran sosialis. Kesadaran naif atau spontan adalah kesadaran yang masih didominasi oleh ideologi penguasa. Kesadaran kelas adalah kesadaran yang mulai menjauhi ideologi penguasa. Sementara kesadaran sosialis adalah kesadaran kelas yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan Marxis. Proses perkembangan kesadaran dari yang spontan hingga ke kesadaran kelas berlangsung lewat praktek-praktek perjuangan ekonomi dan politik yang dilaksanakan oleh kelas tersebut, bukan lewat proses penyuntikan atau impor teori-teori sosialis. Teori Marxis hanya memberdayakan kesadaran kelas, melengkapinya dengan pengetahuan tentang watak dan cara kerja sistem kapitalisme, bukannya serta-merta membebaskan kelas pekerja.



Penyimpangan-penyimpangan yang perlu diperhatikan

Dua penyimpangan organisasional di bawah ini di antara beberapa lainnya yang diangkat oleh Harnecker sengaja saya kemukakan karena mereka mewakili penyimpangan kekanan-kananan dan anti-demokratis:

- Vertikalisme atau otoriterianisme. Sering terjadi bahwa partai-partai kiri, terutama eselon pimpinannya, memandang dirinya sebagai pengusung pengetahuan atau kesadaran sosialis, yang paling mampu merumuskan stratak yang harus dilaksanakan secara disiplin oleh partai. Karena teori telah dimonopoli oleh suatu kelompok, maka analisa konkrit menjadi tumpul dan tidak obyektif karena hanya merupakan "penerapan" dari kebenaran tertinggi, akibatnya jajaran anggota hanya mendiskusikan ide-ide ini secara terbatas dan tidak didorong untuk mengembangkan idenya sendiri. Ini sering terjadi dalam partai yang, seperti dijelaskan oleh Althusser, terdiri atas kolom-kolom, yakni struktur-struktur vertikal yang bermula dari pusat hingga Biro Politik, melewati badan-badan perantara. Adalah berguna untuk mengutip analisa Althusser terhadap Partai Komunis Perancis pada 1978:

[...] kebebasan berdiskusi di basis telah dimenangkan sebelum Kongres ke-22, tapi ini tidak mengubah perilaku pimpinan. Karena para aparatusnya menciptakan penemuan, yang seusang dunia borjuasi itu sendiri, bahwa mereka dapat membolehkan anggota berdiskusi secara bebas di sel-sel mereka, tanpa kecuali maupun sangsi, karena ini tidak akan memberikan hasil apa pun. Faktanya, diskusi yang sesungguhnya dan keputusan-keputusan rahasia selalu berlangsung di luar federasi, dalam biro politik dan sekretariat, atau sebaliknya, dalam kelompok-kelompok kecil yang tidak tercantum dalam peraturan. Ini termasuk sekretariat, sebagian biro politik dan segelintir 'ahli' atau kolaborator dari Komite Sentral. Di sinilah keputusan sesungguhnya diambil [...].


Produk lain dari penyimpangan ini adalah dilucutinya sikap kritis para anggota, sehingga yang tersisa adalah kader-kader yang tak memiliki kepribadian dan cenderung menyuarakan kesetiaannya hanya kepada pimpinan yang dianggapnya mewakili kesatuan dan kehendak partai.



- Memandang Gerakan Sosial sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi. Terdapat hubungan erat antara penyimpangan di atas dan tendensi untuk memandang gerakan akar-rumput sekedar sebagai saluran yang dapat digunakan untuk menjalankan garis partai. Segala hal yang penting dari penempatan orang hingga pengambilan kebijakan ditentukan oleh jajaran atas partai sehingga gerakan tidak dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Berikut penjelasan Harnecker mengenai kekeliruan pembenaran teoritis terhadap penyimpangan ini:



"Untuk mendukung posisi ini, mereka menggunakan tesis Lenin tentang serikat buruh di awal revolusi Rusia, ketika terdapat hubungan yang sangat erat antara kelas pekerja, partai pelopor dan negara. 


Namun, hanya sedikit mengetahui - karena Lenin telah dibaca secara a-historis dan tidak menyeluruh - bahwa anggapan ini ditinggalkan oleh pemimpin Rusia tersebut pada akhir masa hidupnya ketika, di tengah Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan konsekuensinya dalam perburuhan, ia melihat kontradiksi yang dapat muncul antara pekerja dengan perusahaan negara dan manajer perusahaan-perusahaan ini. Ia berargumen bahwa serikat buruh harus mempertahankan kepentingan kelas pekerja melawan pengusaha, bahkan bila diperlukan dengan menggunakan aksi pemogokan yang dalam negara proletariat tidak diarahkan untuk menghancurkan negara tapi hanya mengoreksi penyimpangan birokratisnya."




Pemaparan sejauh ini ditujukan kepada persoalan internal organisasi. Di bawah ini akan mulai dibahas konsep-konsep yang diperjuangkan ke luar, yang sesungguhnya tidak banyak berbeda dan sejalan dengan konsep yang dibahas di atas terkait internal organisasi; karena organisasi yang memfokuskan kerja-kerjanya dalam praktek perjuangan di tengah-tengah masyarakat, bukannya sekedar mengontribusikan teori, diharuskan untuk dengan cermat mengusung praktek dan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Dengan demikian Harnecker cukup akurat ketika menyimpulkan bahwa organisasi merupakan perwujudan awal dari masyarakat baru yang diperjuangkannya. Nilai-nilai seperti demokrasi, persamaan, solidaritas harus terlebih dulu diwujudkan dalam praktek internal organisasi.

Demokrasi Sebagai Alternatif Terhadap Kapitalisme Neoliberal

Menciptakan alternatif terhadap neoliberalisme semakin dirasa penting, baik dalam praktek maupun secara teoretis, mengingat neoliberalisme, meskipun telah sangat terdiskreditkan oleh krisis tahun lalu, masih belum menemui tantangan yang cukup kuat. Sementara krisis yang sering dinanti-nantikan oleh kaum kir,i sesungguhnya tidak semata-mata berarti jalan bagi perubahan yang lebih baik. Krisis dapat juga menghasilkan apa yang diistilahkan Gramsci (dalam upanyanya memahami kenaikan Mussolini) sebagai "revolusi pasif" di mana kekuatan lama mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengadaptasikan secara terbatas tuntutan-tuntutan kekuatan baru. Ini terjadi bila kekuatan alternatif, khususnya peran massa rakyat, belum cukup kuat saat krisis tiba, sehingga terciptalah keadaan "Yang tua sekarat dan yang muda tak bisa dilahirkan". Dalam masa interregnum atau peralihan ini "fenomena penyakitan yang beraneka ragam jenisnya akan berdatangan". Dan akan terjadi dialektika antara kekuatan-kekuatan revolusioner yang hendak bergerak maju versus kekuatan-kekuatan restorasi yang hendak mempertahankan tatanan yang lama. Konservatisme yang membayangi revolusi pasif ini disebabkan karena kekuasaan yang menggunaan paksaan dan kekerasan (aspek dominasi) lebih unggul daripada kekuasaan hegemonis yang dijalankan atas kesediaan atau konsensus massa (aspek kepemimpinan).



Proyek pembangunan demokrasi yang seutuhnya, dengan mengambil model demokrasi partisipatoris-protagonis, berperan sebagai bentuk positif dari program anti-kapitalisme neoliberal. Dalam praktek politiknya ini bukan berarti sekedar menawarkan suatu demokrasi jenis baru sebagai alternatif dari demokrasi yang ada, melainkan melakukan kritik serius terhadap demokrasi yang ada dan menunjukkan apa-apa saja yang perlu diubah dan diperjuangkan agar suara atau kehendak rakyat semakin terartikulasikan dalam jalannya pemerintahan. Upaya mewujudkan demokrasi ini tidak sekedar ditujukan untuk pemerintahan nasional, melainkan untuk seluruh institusi yang ada, dari organisasi massa, partai, dan berbagai tingkat pemerintahan lokal. Dalam periode stabil seperti saat ini, berbeda dengan periode krisis, mengupayakan keterlibatan rakyat dalam praktek demokrasi, mulai dari organisasi-organisasi kerakyatan hingga ke proses elektoral, merupakan aksi revolusioner tersendiri yang berfungsi membangun aspek kepemimpinan berdasarkan konsensus massa, sebagaimana disinggung di atas.

Perkembangan terkini dalam kapitalisme neoliberal menunjukkan bahwa kelas dominan telah mengadaptasi demokrasi untuk melegitimasikan kekuasaannya. Walau demikian, model demokrasi yang dominan ini sangat terbatas bila dibandingkan dengan yang dicita-citakan oleh para kaum revolusioner di atas. Fokus model demokrasi ini hanya pada tatanan institusional dan formal, di mana syarat wajibnya adalah terdapatnya kompetisi elektoral multi-partai untuk memenangkan posisi-posisi pemerintahan; dan ini dijadikan standar universal bagi semua negeri, tak peduli latar belakang sosial dan ekonominya (Saney). Hal-hal yang substansial seperti bagaimana mendorong keterlibatan dan minat rakyat, atau menjamin artikulasi suara rakyat, tidak menjadi agenda utamanya sehingga model ini umumnya menutup mata terhadap penyelewengan dan manipulasi aturan elektoral yang berlaku. Kritik terhadap model dominan ini diwujudkan dalam praktek demokrasi yang melandasi pembangunan sosialisme abad-21 di Amerika Latin. Oleh karena itu, secara singkat akan dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara demokrasi dan sosialisme abad-21.

Sosialisme abad lalu

Sosialisme secara tradisional dapat disarikan ke dalam prinsip "semua memberi sesuai kemampuannya, semua menerima sesuai kerjanya" [from each according to his ability, to each according to his work]. Esensi dari prinsip ini adalah keadilan atau kesetaraan [equity] hak (bukan dan belum persamaan [equality]) atas kekayaan publik berdasarkan kerja atau kontribusinya dalam masyarakat. 

Sangat wajar bila cita-cita sosialis dengan pengertian di atas dapat memenangkan jutaan rakyat pekerja ketika industri riil berkembang pesat dan kelas buruh tumbuh berlipat ganda, seperti pada revolusi industri di abad 19 hingga awal abad 20, maupun pada masa keemasan (golden age) kapitalisme (dan ekonomi sedunia) selepas PD 2. Bandingkan ini dengan meluasnya deindustrialisasi, pengangguran dan sistem kerja kontrak/paruh-waktu yang mewarnai kondisi lapangan kerja dalam era kapitalisme neoliberal. Konsentrasi massa pekerja dalam aktivitas produksi ketika industri sedang memuncak meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam berorganisasi dan berpolitik untuk menentang kesewenangan modal dan menuntut redistribusi kekayaan publik yang lebih merata. Era semacam ini menyaksikan gerakan-gerakan buruh dan kelas pekerja yang terorganisir dan memainkan peran penting dan seringkali revolusioner dalam politik.



Di negeri-negeri sosialis pada abad yang lalu, kebijakan yang dijalankan mengutamakan redistribusi kekayaan dan peningkatan kapasitas produksi (kekuatan produksi) melalui perekonomian yang terencana. Pendekatan ini terbukti nyata mampu menekan dampak-dampak negatif dari kekacauan atau anarkisme produksi yang menjadi ciri ekonomi kapitalisme liberal, sehingga turut diadaptasi oleh negeri-negeri kapitalis. Secara umum, meskipun terdapat upaya signifikan untuk melibatkan peran rakyat, peran utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan sosialis ini masih didominasi oleh pemerintah, yang sendirinya mengalami persoalan birokratisasi. Di luar negeri-negeri sosialis, kekuatan kelas pekerja berperan penting dalam mengangkat kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial yang mampu meningkatkan standar kehidupan rakyat secara keseluruhan.



Tugas mendesak membendung kapitalisme neoliberal

Neoliberalisme mulai hadir di negeri-negeri maju seiring krisis kapitalisme negara kesejahteraan (welfare state) atau ekonomi Keynesian pada tahun 1970an. Program-program kesejahteraan yang merupakan capaian gerakan pekerja di masa lalu perlahan-lahan dilucuti, seiring dengan menurunnya posisi kelas pekerja di hadapan modal. 

Dalam era neoliberal ini, terjadi perubahan besar dalam proses produksi dan alokasi modal. Kemajuan teknologi informasi telah membuat modal mampu berpindah dengan semakin cepat sehingga memudahkan perpindahan investasi yang dapat sewaktu-waktu mengguncang perekonomian suatu negeri. Mobilitas modal ini juga yang mengintensifkan deindustrialisasi di suatu wilayah serta industrialisasi di wilayah lain yang dinilai lebih menguntungkan (seringkali berarti posisi rakyat pekerjanya lebih lemah). Maka aksi-aksi buruh yang tradisional seperti pemogokan semakin kehilangan efektifitasnya di hadapan supremasi ekonomi modal yang besar dan bermobilitas tinggi. Sementara kebangkrutan dan keruntuhan Uni Soviet dan kubu Sosialis di Eropa Timur semakin mendiskreditkan sosialisme (baik yang mendukung maupun yang menggugat rejim Soviet). Cita-cita sosialis bahwa rakyat pekerja mampu meningkatkan kesejahteraan dengan mewujudkan masyarakat yang adil untuk sementara dibuldoser oleh ideologi neoliberal yang menekankan pasar - dengan kata lain pihak swasta - sebagai regulator terbaik kekayaan publik.



Pada kenyataannya, neoliberalisme yang oleh Harvey dijelaskan sebagai restorasi kelas kapitalis global, merupakan suatu proyek yang gagal. Pihak swasta yang dibebaskan dari berbagai kewajiban sosial tidak sekedar mendatangkan kemiskinan dan penderitaan melainkan lebih berbahaya lagi: merusak lingkungan hingga ke titik di mana kelangsungan kehidupan di planet ini terancam. Industri yang semata-mata mengejar profit, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, secara nyata mengancam umat manusia, terutama di negeri-negeri Selatan yang infrastrukturnya lebih terbelakang dibandingkan Utara. Penggundulan hutan besar-besaran, kebakaran hutan, racun limbah, lumpur Sidoarjo, menjadi gambaran umum aktivitas pihak swasta atau korporasi di tanah air di bawah kontrol sosial yang minim, kalau tidak bisa dibilang nihil. Negeri kepulauan tetangga, Maladewa, bahkan terancam hilang dari peta dunia karena meningginya permukaan laut akibat perubahan iklim. Ancaman global perubahan iklim menyuratkan bahwa meskipun neoliberalisme, misalkan, tidak dihentikan oleh rakyat, ia tetap akan gagal karena umat manusia akan musnah karena keserakahannya. Sudut pandang ekologis ini perlu diangkat karena ia merupakan salah satu karakteristik khusus perjuangan sosialis saat ini yang didesak oleh ancaman kehancuran lingkungan hidup dan umat manusia; berbeda dengan perjuangan sosialisme di abad sebelumnya ketika sumber daya alam dan produksi kekayaan seakan tidak terbatas. 



Untuk memahami bagaimana neoliberalisme bisa berkuasa, adalah berguna untuk menggaris bawahi penjelasan Robert McChesney bahwa penindasan oleh "...neoliberalisme beroperasi bukan saja sebagai sistem ekonomi, tapi juga sebagai sistem politik dan budaya." Penindasan politik dan budaya ini yang perlu diperhatikan karena justru di sinilah terdapat celah demokratis yang dapat dimanfaatkan untuk dapat membendung neoliberalisme. Dengan supremasi ekonomi yang belum tertandingi, kekuatan ekonomi swasta memiliki kemampuan jauh lebih besar dalam mengontrol media mainstream dan institusi-institusi publik untuk mendiseminasikan ideologi konsumeris yang mendepolitisasi dan mengatomisasi masyarakat. Persoalan kewarganegaraan, politik, urusan publik menjadi kurang menarik bagi massa rakyat yang dibius oleh hiburan-hibura komersil dan disibukkan dengan tekanan ekonomi sehari-hari.

Demokratisasi - sering kali berarti reformasi institusional yang diarahkan oleh pihak-pihak pro-neoliberal - akhirnya lebih didominasi oleh politikus korup. Sehingga celah-celah demokratis yang sebenarnya ada dalam institusi2 tersebut tidak berfungsi sebagai akses politik maupun input aspirasi rakyat, melainkan untuk melegitimasi rejim terpilih yang - tanpa tekanan gerakan rakyat yang kuat - mau tidak mau akan tunduk dan mengabdi pada dikte ekonomi neoliberal.

Bagaimana rakyat yang telah terfragmentasi, dilemahkan dan 'dilembekkan' ini dapat membendung ofensif neoliberal? Tampaknya, pembangunan alternatif politik dan budaya merupakan jawaban logis atas pertanyaan tersebut, yang secara praktek didemonstrasikan oleh gerakan-gerakan kerakyatan di Amerika Latin. Ini berarti antara lain mengedepankan nilai-nilai dan budaya solidaritas dan kemanusian (logika solidaritas), di atas pencarian keuntungan dan kepentingan sendiri-sendiri (logika kapital) dalam berbagai tataran. Dalam batas tertentu, alternatif justru dapat dirintis dengan mewujudkan secara konsisten slogan-slogan kaum neoliberal itu sendiri, seperti akuntabilitas, transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang di bawah administrasi mereka tidak lebih dari sekedar slogan dan janji kosong, karena pengambilan keputusan kenyataannya dilakukan di balik layar menurut prinsip UUD (ujung-ujungnya duit).

Demokrasi partisipatoris-protagonis dan pembangunan sosialisme

Wajarlah bila perlawanan terhadap tatanan yang korup dan tidak mewakili kepentingan rakyat ini dimulai dengan memperluas praktek demokrasi yang melibatkan dan melatih kemampuan politik rakyat dalam berbagai sendi kehidupan, dari tempat kerja, organisasi, komunitas, pemerintahan lokal hingga nasional. Ini juga menjadi karakteristik khas sosialisme Abad-21 yang sedang tumbuh di Amerika Latin: komitmennya terhadap proses demokrasi yang mendorong partisipasi rakyat seluas mungkin (partisipatoris) dan menjadikan rakyat berperan sebagai tokoh utama (protagonis).

Namun perlu dicatat bahwa penerapan demokrasi seperti ini pun tidak menjamin kenaikan standar kehidupan secara langsung. Kondisi obyektif seperti keterbatasan sumber daya pemerintahan lokal dan tekanan-tekanan ekonomi yang mempengaruhinya merupakan faktor penting yang menentukan naik-turunnya kesejahteraan warga dalam wilayah yang bersangkutan. Walau demikian bila pemerintahan lokal bersangkutan berhasil menggalang keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, yang diperlengkapi dengan informasi dan transparansi seutuhnya oleh pemerintahan yang bersangkutan, serta diskusi dengan para ahli, maka warga dapat merasa turut memikul tanggung jawab atas kebijakan yang diambil dan bersolidaritas dengan pemerintahan.

Dengan begitu, keberhasilan praktek demokrasi partisipatoris tidak bisa diukur sekedar menggunakan peningkatan kesejahteraan atau standar kehidupan secara ekonomi. Sebagaimana ditunjukkan Pateman dengan menelusuri pemikiran klasik dari filsuf besar Revolusi Perancis, Rousseau: Konsep penting demokrasi adalah pendidikan dalam pengertian luasnya, yakni mengutamakan berkembangnya pandangan-pandangan psikologis tertentu di antara warga, seperti kepedulian, kemandirian, kecakapan dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya memberdayakan rakyat untuk memerintah dirinya sendiri.

Adalah fungsi demokrasi sebagai pengembangan manusia inilah yang menjadi alat utama pembangunan sosialisme abad-21. Sebagaimana dijelaskan oleh Lebowitz: 

Berkebalikan dengan negara kapitalis yang hierarkis (yang dipahami Marx sebagai "mesin despotisme kelas") dan despotisme tempat kerja kapitalis, hanya demokrasi revolusionerlah yang dapat menciptakan kondisi-kondisi di mana kita dapat menciptakan diri kita sendiri tiap harinya sebagai manusia yang kaya raya [secara kapasitas dan kebutuhan]. Konsep ini adalah demokrasi dalam praktek, demokrasi sebagai praktek, dan demokrasi sebagai protagonisme. Demokrasi dalam pengertian ini - demokrasi protagonistik di tempat kerja dan demokrasi protagonistik di pemukiman, komunitas, dan komune - merupakan demokrasi oleh rakyat yang mentransformasikan dirinya menjadi subyek revolusioner.

Proses pengembangan kesadaran melalui praktek demokrasi revolusioner ini kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

logika pengembangan manusia mengarah pada kebutuhan kita untuk dapat berkembang melalui aktivitas demokratis, partisipatoris dan protagonistis dalam semua aspek kehidupan kita." Namun demokrasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan logika solidaritas daripada logika kapital. Ini termasuk "semua perjuangan untuk mengangakat harkat martabat manusia dan keadilan sosial - dalam semua perjuangan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih baik, melawan rasisme dan patriarki, melindungi lingkungan hidup kita, dan hak-hak kita untuk kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak (di antara kebutuhan lainnya). 

Dalam perjuangan ini, rakyat dituntut bekerjasama secara kolektif sehingga mengungkap kenyataan bahwa "kita semua saling berhubungan - saling membutuhkan sama lain, dan sesungguhnya pengembangan kebebasan tiap orang merupakan prasayarat bagi pengembangan kebebasan bagi semua." Melalui pengalaman ini, rakyat semakin tersadarkan bahwa "Alternatifnya adalah masyarakat yang berlandaskan kasih sayang dan solidaritas, di atas kesatuan kita sebagai keluarga manusia, "persatuan manusia dengan manusia, yang didasarkan oleh perbedaan riil antara manusia" (Marx)."

Dari paparan Lebowitz seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan sosialisme sebagai pengembangan manusia justru dimulai dari pembangunan mental yang dilakukan melalui praktek revolusioner, perjuangan sehari-hari untuk kehidupan yang lebih baik; bukan sekedar pembangunan ekonomi atau peningkatan kekuatan produktif yang lebih digeluti sosialisme di abad lalu. Bila manusia kapitalis dibentuk oleh organisasi dan institusi kapitalis, yang interaksi antar manusianya berlangsung dalam konteks pengejaran profit atau logika kapital, yang dalam kenyataannya mewujudkan kemiskinan dan manusia yang menderita; maka pembangunan manusia sosialisme dibentuk oleh institusi demokratis yang partisipatoris dan protagonistis yang interaksi antar manusianya berlangsung dalam konteks perjuangan untuk pengembangan manusia, untuk mewujudkan apa yang Marx sebut sebagai "manusia yang kaya raya - kaya secara kapasitas dan kebutuhan", dengan berlandaskan logika solidaritas dan kasih sayang.

Konsep yang terdengar idealis ini sesungguhnya telah teruji oleh sejarah lewat pengalaman Kuba dalam melewati Periode Khusus, yakni periode krisis ekonomi parah yang berlangsung kurang lebih satu dekade dan disebabkan oleh hilangnya mitra ekonomi terbesar Kuba, Uni Soviet serta blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam masa ini, kehidupan rakyat Kuba mengalami serba kekurangan sehingga menciptakan krisis pelik yang tidaklah berlebihan bila dikatakan dapat menjatuhkan rejim mana pun di negeri lainnya dalam hitungan bulan kalau bukan hari. Pemerintah Kuba terpaksa mengambil kebijakan pembukaan terhadap modal asing, seperti misalnya membangun industri pariwisatanya. Walau begitu pengambilan keputusan terhadap kebijakan semacam ini dilakukan melalui proses demokratis yang melibatkan massa rakyat yang terorganisir. [Infrastruktur demokratis ini telah dirintis oleh Kuba dalam apa yang disebut proses pelurusan "Rektifikasi", yang mana Kuba mulai melaksanakan pemilihan-pemilihan umum yang berbeda dengan model elektoral dominan] Sehingga terdapat contoh-contoh kasus di mana upaya privatisasi yang telah disepakati oleh pemerintah Kuba digagalkan oleh keputusan yang diambil secara demokratis oleh serikat buruh Kuba.

Contoh kasus seperti ini mencerminkan masih dijunjung tingginya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pengambil keputusan terakhir) sehingga tidak mengherankan bila rejim sosialis di Kuba mampu tetap berdiri dan memperoleh dukungan rakyat di tengah-tengah krisis hebat yang melanda negeri itu.***

Kepustakaan:

Lebowitz M A, "The Path to Human Development" (http://www.monthlyreview.org/090223lebowitz.php)

Cuneo C, "Gramsci: Passive Revolution..." (http://socserv2.mcmaster.ca/soc/courses/soc2r3/gramsci/gramprev.htm#I.Applications)

Saney I, "Cuba; A Revolution in Motion

Harnecker M, "Rebuilding the Left"

McChesney R, Noam Chomsky dan Perjuangan Melawan Neoliberalisme (http://nefos.org/?q=node/70)

Pateman C, "Participation and Democratic Theory."

Lih L, "Lenin Rediscovered; What is To Be Done? In Context" (2008).

Lih L, "Hadiah Chavez buat Obama: Apa yang Harus Dilakukan dengan Apa Yang Harus Dikerjakan?" (http://www.facebook.com/notes.php?id=831515256&start=10)

Kellogg P, "Leninism; It's Not What You Think," (http://journals.sfu.ca/sss/index.php/sss/article/view/84)

D'Arcy S; "Strategy, Meta-strategy and Anti-capitalist Activism: Rethinking Leninism by Re-reading Lenin," (http://journals.sfu.ca/sss/index.php/sss/article/view/85)

Tornquist O, "Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here