Logika Proses Kapital - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sabtu, 05 Maret 2016

Logika Proses Kapital

Ilustrasi Logika Kapital
Gertakan Apindo untuk mengganti tenaga buruh dengan mesin merupakan cara pandang ekonomik yang sangat tidak logis. Logika umum paling sederhana saja bisa mengkritisi cara pandang ini dan sekaligus mampu menjelaskan bagaimana kapital berproses. Ya, kapital (modal) yang berproses untuk menjadi barang dan jasa—dengan tujuan akumulasi kapital—mensyaratkan adanya konsumen dari barang dan jasa tersebut. Jika tenaga manusia diganti dengan mesin -- tanpa pengurangan jam kerja dan/atau kenaikan upah -- tentu ini akan menghadirkan tumpukan pengangguran dan menimbulkan instabilitas ekonomi dan sosial. Jutaan tenaga buruh yang menganggur, yang populasinya adalah bagian signifikan dalam aktifitas konsumsi, tidak akan lagi memiliki daya beli atas barang-barang konsumsi dan mulai terlepas dalam sistem produksi-konsumsi. Akhirnya, logikanya, banyak barang produksi yang tidak terjual dan, sudah barang tentu, aktifitas produksi akan mati satu per satu.


Di atas adalah logika paling sederhana dari proses kapital.  Jika dipertajam analisisnya, maka bisa dikatakan bahwa pergantian dari tenaga kerja manusia ke mesin, memang, akan meningkatkan produktifitas kerja produksi—dan mengurangi pengeluaran upah dalam bentuk uang. Namun, di sisi lain, produktifitas yang cepat karena adanya pergantian sistem tenaga kerja akan mengharuskan penciptaan cabang-cabang baru dalam aktifitas produksi sebagai konsekuensi tak terelakkan dari kecepatan dalam produksi. Tapi, kemudian, fakta “progresif” tersebut akan menemui masalah besar, di mana jumlah produksi barang-barang dan jasa tidak sebanding dengan daya beli populasi—akibat pergantian sistem kerja manufaktur dari tenaga kerja manusia ke mesin yang berdampak pada menumpuknya pengangguran dalam skala besar. Pada analisis terakhir, mau tak mau, para pemilik kapital harus memilih salah satu dari dua pilihan: mengembalikan daya beli sebagian besar populasi dengan menaikkan gaji, atau tetap kokoh bertahan sambil menunggu kehancuran. Tetapi situasi seperti ini tidak serta-merta membaik secara mekanis. Hal ini akan tergantung pada interaksi dialektis dari efek ganda dalam akumulasi kapital atas nilai tenaga kerja.
Cara pandang yang keliru dari para pemilik modal yang direpresentasikan oleh Apindo adalah cara pandangnya mengenai aksi buruh yang akhir-akhir ini gencar menuntut kenaikan upah. Tuntutan para buruh tersebut dianggap sebagai tuntutan yang tidak wajar. Menurut ketua Apindo, Sofjan Wanandi, bahwa jika usulan dari dewan pengupahan sebesar 2,2 juta untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta disetujui, maka pihak yang paling dirugikan adalah para pengusaha. Lebih jauh juga dikatakan oleh ketua Apindo DKI Jakarta, Soeprayitno, dengan pernyataan yang jauh lebih buruk, yang menyangsikan bahwa buruh tidak menuntut kenaikan upah lagi di tahun depan: “Siapa yang akan menjamin buruh akan meminta kenaikan lagi tahun depan?”
Logika ekonomik di atas sangat tidak logis. Tuntutan kenaikan upah adalah tuntutan yang sangat wajar—bahkan tuntutan paling normatif dari perjuangan buruh. Buruh akan terus menuntut pemenuhan kebutuhan normal paling dasar agar tetap bisa mempertahankan produktifitasnya, yang setiap waktu bisa berubah-ubah. Perspektif ekonomik Apindo merupakan cara pandang yang irasional dalam logika ekonomi. Irasionalitas perspektif Apindo tersirat, setidaknya, pada tiga hal: pertama, tuntutan upah oleh buruh dianggap sebagai tuntutan yang tidak wajar dan merepotkan; kedua, ketetapan UMP harus menjadi ketetapan yang permanen dan memastikan buruh tidak akan menuntut lagi; ketiga, menganggap penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin sebagai solusi dalam kerja produksi.
Tuntutan buruh atas upah, jelas, merupakan tuntutan yang rasional—tuntutan paling normatif terkait dengan perubahan harga-harga kebutuhan hidup yang fluktuatif. Kedua, ketetapan permanen (ketetapan yang bertahan dalam waktu yang relatif lama) atas nilai upah akan menghambat produktifitas buruh ketika mereka tidak mampu mengikuti dinamika dari fluktuasi harga-harga kebutuhan hidup. Sebab, daya beli buruh yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup (subsisten) akan menyebabkan daya kerja yang rendah pula di dalam aktifitas produksi—dan berujung pada kerugian di pihak pemilik modal. Untuk logika dari hal ketiga, sudah dijelaskan di paragraf pertama dan kedua.
Penentuan upah—dalam batasan terendah—seharusnya tidak hanya ditentukan semata-mata oleh nilai kebutuhan yang bersifat fisik. Nilai kebutuhan yang bersifat sosial juga menjadi variabel penting untuk bisa disebut sebagai upah layak minimum. Ini memberi pengertian bahwa kebutuhan buruh tidak hanya tempat tinggal, pakaian dan pangan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, aktifitas ritual, kebutuhan untuk berkomunikasi dan performa-performa lain yang dituntut, secara historis, oleh situasi sosial di mana mereka berada. Upah untuk buruh di Bali, misalnya, dengan acara ritual yang padat, harus bisa meng-cover kebutuhan sosial, setidaknya, paling minimal. Jadi, yang disebut dengan upah layak minimum seharusnya adalah upah yang memenuhi standar hidup baik secara fisik maupun sosial. Tuntutan upah layak yang dianggap sudah tidak wajar oleh para pemilik modal (bahkan) belum meng-cover kebutuhan buruh yang bersifat sosial tersebut. Di sini, logika berpikir Apindo tidak hanya keliru, tetapi sudah irasional secara ekonomik. Apindo mengasumsikan bahwa tuntutan kenaikan upah yang marak akhir-akhir ini bisa membuat para pengusaha bangkrut. Padahal, sejatinya, tuntutan buruh tersebut belum masuk pada ketegori pemenuhan kebutuhan sosial—masih pada pemenuhan kebutuhan fisik minimum.
Kenapa di negara-negara kapitalis maju, seperti di Eropa dan di Amerika, gejolak kontradiktif antara buruh dan pengusaha relatif kecil dibanding dengan gejolak yang terjadi di Indonesia?  Ini pertanyaan yang akan membawa pada penjelasan mengenai hubungan antara upah layak minimum—yang memenuhi standar kebutuhan hidup secara fisik dan sosial—dengan stabilitas produksi. Ya, pemenuhan yang layak atas kebutuhan fisik akan menciptakan stabilitas daya kerja fisik; demikian juga dengan kebutuhan sosial, pemenuhannya secara layak akan menciptakan stabilitas sosial. Dan stabilitas dari seluruh kerja produksi membutuhkan dua stabilitas penting ini. Kapitalis di Eropa dan Amerika, secara obyektif, mampu memenuhi dua kebutuhan minimum tersebut, dan secara obyektif pula, gejolak kontradiktif yang terjadi antara buruh dan pengusaha relatif kecil.
Argumentasi di atas merupakan penegasan tentang logika dari proses kapital dan sekaligus kritik terhadap cara pandang ekonomik Apindo yang emosional. Penegasan dan kritik yang bisa dimunculkan di sini adalah, bahwa, jika para pemilik kapital ingin tetap bisa mempertahankan aktifitas produksinya, dan ingin tetap bisa mengakumulasi kapitalnya, maka tuntutan-tuntutan normatif  upah buruh harus dipahami sebagai dialektika nilai tenaga kerja dalam proses kerja kapital. Ya, pemilik kapital harus mampu memahami bahwa upah adalah nilai tenaga kerja yang bergerak secara dialektis di dalam proses kapital. Dan kemampuan untuk menganalisa dialektika upah ini, setidaknya, akan memperlambat kehancuran proses kapital. Artinya pula, akan memperlambat keruntuhan kapitalisme—meskipun, pada akhirnya, kemenangan perjuangan politik buruh akan mengambil semua alat produksi tersebut.
Konsepsi mengenai dialektika upah telah dirumuskan oleh Marx dan menjadi dasar teorinya mengenai upah. Marx mengembangkan teori ini secara sistematis dalam Value, Price and Profit—yang ia tulis pada a1865. Di sini Marx, secara eksplisit, menulis:
“Nilai tenaga kerja dibentuk oleh dua elemen, yang pertama elemen yang hanya bersifat fisik, yang lainnya bersifat historis dan sosial. Garis terakhirnya ditentukan oleh elemen fisik.... Selain elemen yang semata-mata bersifat fisik ini, nilai tenaga kerja di tiap-tiap negara ditentukan oleh standar hidup menurut tradisi. Ini tidak hanya menyangkut kehidupan yang bersifat fisik, tetapi menyangkut kepuasan dari keinginan tertentu yang bersumber dari  suatu kondisi sosial di mana suatu masyarakat bertempat tinggal dan dibesarkan....”
Batasan terendah mengenai upah, secara historis, selalu ditentukan. Tetapi karena batasan terendah atas upah selalu ditentukan, maka batasan terendah tersebut, secara historis pula, tidak absolut. Nilai batasan terendahnya bisa meningkat setiap saat (terutama yang pernah terjadi di negara-negara kapitalis maju) dan bisa juga, sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Marx dengan sangat hati-hati, turun setiap saat. Dan batasan minimum atas upah ini merupakan area paling ekstrem untuk memenuhi kebutuhan layak buruh.
Adapun penentuan batasan maksimum atas upah, secara historis, tidak pernah terjadi. Dalam batasan paling minimum saja, dalam area paling ekstrem bagi buruh untuk tetap bisa bertahan hidup, sering melanggar standar kebutuhan fisik dan sosial yang dibutuhkan oleh buruh. Penentuan batasan maksimum upah, meskipun secara historis belum pernah ditentukan, namun di sini bisa diartikan sebagai titik di mana upah maksimum tersebut membuat para pemilik modal tidak mampu lagi melanjutkan alat-alat produksinya secara privat. Dengan kata lain, aktifitas produksi sudah menjadi milik kolektif buruh yang hasilnya menjadi hasil milik kolektif pula. Lalu siapa sebenarnya yang menentukan batasan minimum dan maksimum atas upah? Ya, di sinilah peran dari serikat buruh kembali dimunculkan. Dua batasan atas upah tersebut, pemenuhan nilai upah minimum yang layak, juga pencapaiannya pada upah maksimum yang membebaskan buruh dari eksploitasi, ditentukan oleh situasi perjuangan kelas buruh, dan merupakan hasil dari relasi kekuatan-kekuatan yang sedang eksis—antara buruh dan pemilik modal.
Inilah konsepsi Marxis mengenai fungsi serikat buruh. Dalam perspektif Marxis, organisasi buruh tidak hanya dipersiapkan untuk tujuan revolusi, tetapi harus juga berperan untuk menentukan upah riil yang layak (secara fisik dan sosial) serta aktual. Karena jika serikat buruh tidak terus-menerus memperjuangkan upah layak, tulis Marx, kelas buruh akan “merendahkan dirinya menjadi bukan siapa-siapa kecuali massa yang terhina dan tertindas di antara makhluk yang lapar.”
Namun relasi kekuatan-kekuatan antara dua kelas yang saling berkontradiksi, yakni kelas buruh dan kapitalis, tidak tergantung hanya pada tingkat kesadaran dan organisasi yang mereka miliki. Faktor obyektif-ekonomik juga sangat menentukan, yaitu pergerakan dari penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, dan pada gilirannya tergantung, terutama sekali, pada laju dan kondisi akumulasi.
Dalam Theories of Surplus Value Marx menulis: “Kecenderungan umum dari produksi kapitalis adalah untuk tidak menaikkan upah pada tingkat rata-rata, tetapi untuk menurunkannya.” Namun, dengan class action yang kuat kelas buruh bisa mencegah kerusakan jangka panjang upah riil. Selama periode dari akumulasi tidak terhenti, buruh bisa meningkatkan nilai upah riil; mereka bisa mendapatkan keuntungan tinggi dari kerja produktifnya, bisa mendapatkan upah yang sebanding dengan kebutuhan hidup—baik secara fisik maupun sosial. Tetapi, lagi-lagi, situasi di atas, jika terwujud, hanya akan bersifat sementara. Situasi yang akan memberikan ruang bagi kelas buruh untuk mengkonsolidasi kekuatan yang lebih besar. Karena pada selanjutnya, situasinya bisa tidak menentu. Bahkan kondisi sosial kelas buruh bisa makin memburuk. Ya, inilah yang disebut dengan proses pemiskinan relatif—terhadap kelas buruh—yang sudah menjadi sifat tetap dalam proses akumulasi kapital. “Situasi dari kelas buruh akan terus memburuk,” demikian tulis Marx, “seberapapun upahnya, entah tinggi atau rendah.”
Paragraf di atas memberikan kesimpulan yang jelas, bahwa kondisi apapun yang diterima oleh kelas buruh dalam sistem produksi kapitalis akan tetap menyengsarakan kelas buruh. Karena sifat eksploitatif dalam sistem produksi kapitalis adalah sifat yang sudah inheren. Kemenangan perjuangan kelas buruh dalam tuntutan-tuntutan normatif hanya sekedar menyediakan ruang untuk bernafas yang bersifat sementara. Namun ruang bernafas yang sementara ini sangat berguna bagi buruh untuk mengkonsolidasikan diri demi capaian besar di masa mendatang, yakni revolusi sosialis. Pada akhirnya, seberapapun keberhasilan kapitalisme dalam menggerakkan ritme kontradiksi antara kelas buruh dan kapitalis, yakni melalui peningkatan upah dan pemberian kenyamanan bagi buruh seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis maju, tetap saja akan runtuh. Kenapa demikian? Ya, karena watak yang inheren dalam sistem produksi kapitalis adalah watak yang anarkis dan destruktif. Tak ada jawaban lain, revolusi sosialis adalah sebuah keharusan!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here