Lumbung Pangan dari Negeri Timur Matahari - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Jumat, 11 Maret 2016

Lumbung Pangan dari Negeri Timur Matahari

Hutan Papua yang Masih Perawan (Aprila/ThepapuaJournal)
Hutan Papua yang Masih Perawan (Aprila/ThePpapuaJournal)
Oleh: Mariana Lusia Resubun*
“Dahulu, Pemerintah Belanda telah menetapkan daerah Jawa sebagai daerah produksi pangan, daerah Sumatera produksi perkebunan, daerah Irian/Papua sebagai paru-paru dunia dengan mempertahankan hutannya ataupun dijadikan daerah perkebunan karet. Mengapa demikian? Jawabannya karena pemerintah Belanda tahu potensi dari masing-masing daerah. Tetapi kini hutan dan karet itu telah berubah menjadi padi sawah dan sawit. Merauke akan dikenal sebagai Lumbung Pangan dari Negeri di Timur Matahari”
Anti Mainstream berasal dari dua katayaitu anti dan mainstream. Kata anti bisa diartikan menggunakan kamus bahasa Inggris yaitu anti atau kontra. Definisi antidalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak setuju, tidak suka atau tidak senang. Sedangkan kata mainstream dalam bahasa Inggris berarti arus utama atau aliran utama. Kita hidup di jaman canggih yang menurut istilah anak jaman sekarang adalah ‘kekinian, dalam kamus pergaulan ‘kekinian’ kata ‘mainstream’ berarti biasa, wajar, hal yang lumrah, atau yang menjadi kebiasaan umum. Hal yang bertolak belakang dengan hal yang biasa, wajar, lumrah atau menjadi kebiasaan umum disebut sebagai ‘anti mainstream’. Orang yang memiliki selera yang berbeda dengan orang kebanyakan bisa jadi akan disebut anti mainstream. Termasuk orang yang merasa memiliki inovasi dan selalu ingin tampil beda dengan orang lain.
Mungkin tulisan bisa dipandang sebagai tulisan ‘anti mainstream’ karena banyak protes, dianggap menentang pembangunan, sok tahu, sok pintar, tetapi jujur memang penulis orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Penulis tidak mengerti politik dan pemerintahan, juga hanya memandang dari kacamata oenulis sebagai seseorang yang lahir, tumbuh besar, numpang mencari makan dan hidup di Tanah Papua. Penulis tidak ingin menjadi provokator berdasarkan ras. Penulis hanya mencoba bercerita secara jujur tanpa menutup-nutupi apa yang dilihat, didengar dan dirasakan berdasarkan pengalaman pribadi hidup di surga kecil yang jatuh ke bumi ini.
Papua itu ibarat surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, sebuah negeri di Timur Matahari. Sebuah negeri yang sejak lama diklaim sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui proses politik pencaplokan. Mungkin penulis salah, tetapi kebanyakan orang membicarakannya. Apakah mungkin penulis salah mendengarnya? Mungkin.
Tentang pulau yang konon katanya berbentuk bagai seekor burung, hingga sebagian darinya disebut kepala burung Tanah Papua. Orang Papua mengagung-agungkan pulau ini sebagai Tanah Terjanji. Mungkin juga terlalu berlebihan, tetapi itulah kenyataannya. Akhirnya kini Tanah Papua, surga kecil itu benar-benar menjadi harapan dan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Mungkin penulis salah, tapi orang-orang di Jawa pun mengakuinya.
Penulis merasa sangat beruntung dilahirkan di tanah terjanji, tanah yang diberkati, tanah tempat segala suku bangsa dari luar Papua datang untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Sebuah Negeri di timur matahari yang tersohor karena keindahan dan kekayaan alamnya. Penulis lahir dan dibesarkan di bagian selatan Papua, suatu tempat yang dikenal karena lagu ‘Dari Sabang Sampai Merauke’, atau karena anak sekarang terutama yang di luar Papua mungkin kurang tahu tentang kota Merauke karena sibuk mendengarkan lagu bertema cinta. Maka sebagai anak “kekiniaan” pasti tahu karena “update” informasi dari media sosial tentang peresmian Monumen Kapsul Waktu oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo yang berisi harapan dari setiap provinsi, pada 30 Desember 2015 di Merauke.
Penulis bangga hidup di ujung paling timur NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini. Kalau mau melihat Indonesia, berkunjunglah ke Merauke, benar-benar Indonesia mini ada di sini. Aceh ada Serambi Mekah, di Merauke ada Gerbang Hati Kudus Yesus. Misionaris Hati Kudus Yesus (tarekat MSC) dari Belanda yang datang pertama kali membawa peradaban baru di Tanah Anim Ha (Merauke), sehingga bisa dikatakan Merauke sebagai basis umat Katolik Roma. Hal ini bisa dilihat dengan “land mark” kabupaten Merauke yaitu berdirinya 2 patung Hati Kudus Yesus yang megah dan salah satunya ada di Bandar Udara Mopah Lama Merauke.
Toleransi yang tinggi di kota ini membuat penulis selalu rindu pulang ke rumah, yaitu Merauke. Sebagai Gerbang Hati Kudus, pemerintah dan masyarakat tidak menutup mata untuk agama yang lain, Masjid Raya Al-Aqsha juga berdiri kokoh dan indah, begitu pula rumah ibadah seperti Pura dan Vihara. Setiap hari raya keagamaan baik Natal, Lebaran dan Nyepi maupun hari Imlek yang dirayakan saudara dari etnis Tionghoa, warga saling mengunjungi, bersilahturahmi dan berbagi kasih tanpa memandang perbedaan agama dan suku. Sangat indah perbedaan itu dalam bingkai keberagaman dan toleransi, bagaikan bunga beraneka rupa dan warna dalam suatu taman yang indah. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti ‘berbeda-beda tapi tetap satu’ benar-benar terasa di sini, setiap peringatan hari kemerdekaan maupun hari ulang tahun kota, diadakan pameran maupun karnaval yang memperlihatkan keberagaman dari budaya berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.
Sebagai orang Merauke, penulis tidak merasa asing dan kesulitan kalau harus pergi merantau ke tanah Jawa atau Sulawesi atau Kalimantan dan Sumatera. Semua suku bangsa ada di Merauke, tidak heran penulis tahu suku Toraja dengan tedongnya, Makassar atau Bugis dengan tradisi uang panai atau makanan coto makassar dan es pisang ijonya, orang Palembang dengan pempeknya, orang Manado dengan makanan serba pedasnya, orang Batak dengan logat khas dan tari Tor-Tornya, orang Jawa dengan beraneka jenis makanannya, dan ketika memasuki toko, walaupun berkulit hitam dan berambut keriting pasti akan disapa “mas/mbak” sebagai panggilan sopan. Warga juga tidak asing dengan sapaan “Eja” atau “Kera” atau “Kewa” dari Nusa Tenggara Timur.
Orang Maluku terutama dari Pulau Kei paling banyak mendiami kabupaten Merauke dan menganggap Merauke sebagai rumah dan kampung halaman sendiri walaupun tidak melupakan tanah leluhur di Kei. Seperti penulis yang merupakan generasi ke-4 dari guru perintis yang datang bersama para Misionaris dari Belanda ke Merauke sebagai ‘garam dan terang’ untuk mengajarkan baca tulis, penulis merasa bahwa Merauke merupakan ‘rumah’, tempat para moyang, opa dan oma serta ayah dimakamkan, penulis hanya ingin pulang ke rumah itu.
Maroka ehe merupakan asal nama kota Merauke yang berarti: ‘ini sungai/kali Maro’. Kata ini muncul setelah terjadi dialog antara orang Belanda yang pertama kali mendarat di Sungai Maro pada 1902 dengan penduduk lokal, mereka bertanya apa nama daerah ini dan dijawab ‘Maroka ehe’, sehingga sampai sekarang warga mengenal sebuah kota di ujung timur Indonesia yaitu kota Merauke. Kedatangan kaum pendatang dimulai sejak terbukanya peradaban baru di Merauke dengan kehadiran para misionaris MSC dari negeri Belanda yang juga membawa serta para guru dari Maluku untuk mengajarkan agama dan baca tulis kepada penduduk asli. Seperti bangsa barat pada umumnya yang berekspansi ke timur, ada tiga tujuan utama berlayar ke timur seperti semboyan 3G yang dianut (Gold, Glory danGospel), yaitu untuk mendapatkan emas/harta, kejayaan dan sekaligus penyebaran agama kepada masyarakat asli.
Kedatangan bangsa Belanda juga kemudian diikuti oleh para pedagang dari China yang akhirnya menetap dan ada yang kawin campur dengan penduduk lokal sehingga dikenal istilah ‘China Marind’. Untuk memberi makan para pegawai pemerintahan Hindia Belanda dan guru-guru dari Maluku, didatangkan petani dari Jawa untuk menanam padi, mereka inilah yang dikenal dengan istilah Jawa Merauke (Jamer), ada hal menarik ketika bercerita dengan rekan-rekan Jamer. Mereka dapat berbahasa Jawa walaupun bahasa Jawa kasar. Kalau disuruh untuk pulang ke Jawa mereka sudah tidak tahu dari mana asal kakek nenek moyang mereka di tanah Jawa.
Ketika bangsa Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, mungkin karena presiden Soekarno dan pemerintahan pada saat itu mengilhami ‘Sumpah Palapa’ dari Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara dalam kekuasaan Majapahit, maka daerah Kolonial Belanda yaitu Papua yang pada saat itu bernama Nova Guinea dengan pusatnya di Kota Holandia yang kemudian diganti dengan Irian Barat resmi bergabung dengan NKRI pada 1 Mei 1963.
Ketika penulis membaca tagline tulisan yang berjudul Jokowi sebut 1 kabupaten di Papua bisa beri makan seluruh Indonesia. Sebuah tulisan yang ramai dibagikan teman di media sosial facebook, penulis pun menjadi golongan ‘anti mainstream’ di sini. Terus terang, penulis merasa miris dan berharap ini hanya kecemasan yang terlalu berlebihan. Penulis merasa miris karena tidak ingin terjadi seperti pepatah ‘tikus mati di lumbung padi’.
Penulis tidak ingin pemilik hak ulayat, suku Marind semakin tersingkir dan termarjinalkan di tanahnya sendiri. Dalam tulisan tersebut dikatakan bahwa dalam satu hektar (ha) sawah bisa menghasilkan 8 ton padi pada saat panen raya di Wapeko, Merauke. Penulis tidak tahu apakah itu benar-benar hasil real di lapangan atau hanya percobaan pada petak percobaan (demonstrasi plot) dengan kondisi yang homogen, pengairan yang baik, penggunaan bibit unggul, dan pemupukan yang tepat, sehingga hasilnya sangat tinggi lalu kemudian hasil tersebut dikonversi ke luasan satu hektar.
Menurut data statistik terbaru (BPS 2013), luas panen sawah di Pulau Jawa pada 2012 adalah 6.165.079 ha, merupakan 46,89 persen dari total luas panen Indonesia. Luas panen seperti padi menghasilkan sebanyak 34.404.557 ton, atau tersusun dari 52,32 persen dari produksi beras nasional. Dengan kata lain, Pulau Jawa, yang hanya sekitar 6,9 persen dari luas daratan Indonesia, memberikan kontribusi untuk 52,32 persen dari produksi padi di Indonesia (Widiatmaka et al, 2014).
Berdasarkan hal ini maka untuk ketahanan pangan khususnya beras, pemerintah Indonesia mulai berekspansi ke daerah di luar Jawa, salah satunya Merauke. Merauke bukanlah pulau Jawa, andaikata 1 ha sawah di pulau Jawa bisa menghasilkan 8 ton padi/ha, di Merauke 1 ha hanya bisa menghasilkan 4 ton/ha. Pertanyaannya kenapa pulau Jawa bisa memberikan sumbangan 52,32 % produksi beras nasional walau luasnya hanya 6,9 % dari luas daratan Indonesia? Karena pulau Jawa merupakan pulau dengan tanah yang subur. Pulau Jawa tanahnya subur karena Pulau Jawa kaya akan gunung berapi, yang apabila meletus akan memperbaharui dan meningkatkan kembali kesuburan tanahnya.
Dahulu pemerintah Belanda telah menetapkan daerah Jawa sebagai daerah produksi pangan, daerah Sumatera produksi perkebunan, daerah Irian/Papua sebagai paru-paru dunia dengan mempertahankan hutannya ataupun dijadikan daerah perkebunan karet. Mengapa demikian? Jawabannya karena pemerintah Belanda tahu potensi dari masing-masing daerah. Tetapi kini karet itu telah berubah menjadi padi sawah dan sawit. Merauke akan dikenal sebagai lumbung pangan dari negeri di timur matahari.
Kembali ke soal ketahanan pangan, artinya ekspansi padi di luar Jawa pasti membutuhkan lahan yang lebih besar. Untuk 1 ha sawah di Jawa sama dengan 2 ha sawah di Merauke. Artinya ekstensifikasi (perluasan lahan pertanian dimana-mana), penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida dimana-mana. Semoga pembangunan demi ketahanan pangan tidak membawa malapetaka dan kehancuran bagi masyarakat asli Marind. Masyarakat asli Marind yang belum siap akan semakin terpinggirkan, hutan-hutan ditebang, rawa-rawa sagu mulai hilang, spesies flora dan fauna endemik akan musnah. Hutan hilang, sumber-sumber air pun terancam hilang. Kita tinggal menunggu kapan datangnya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Mesin pertanian seperti traktor, pemberian pupuk kimia serta pestisida akan merusak tanah dan air. Ketika pupuk dan pestida terbawa air hujan menjadi aliran permukaan akan mencemari sungai dan rawa.
Tetapi apakah masih ada rawa-rawa kalau hutan hutan tidak lagi eksis? Apakah masyarakat asli Marind atau mama-mama Mappi yang berjualan ikan dan udang di pasar bisa mendapatkan ikan tangkapannya kalau rawa dan sungai telah rusak dan tidak ada ikan yang hidup karena tempat hidupnya tercemar pupuk dan pestisida? Apakah Merauke akan berubah menjadi kota yang sungainya telah tercemar baik dari limbah pertanian maupun perkebunan, sehingga tidak ada lagi ikan yang hidup? Apakah warga yang telah terbiasa makan ikan segar dari sungai mau makan ikan yang dipelihara di tambak yang pakannya berupa pelet? Sehingga mohon maaf rasanya di lidah penulis seperti makan kapas. Apakah warga mau, Sungai Maro, Bian, Kumbe bernasib sama seperti sungai-sungai di Jawa yaitu Ciliwung atau Citarum yang selalu diberitakan di TV sering meluap pada musim hujan?
Kita tahu selama ini warga Merauke hanya mengandalkan sistem sawah ‘tadah hujan’, belum ada irigasi sehingga ada wacana untuk mendirikan jaringan irigasi guna mendukung program pertanian ini, tetapi bukankah air sungai kita seperti Kali Maro dan Kali Bian sudah terasa asin akibat intruisi air laut? Hal ini disebabkan hulu-hulu sungai sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit dan perusahaan? Padahal menurut orang tua, dahulu air sungai dapat diminum karena airnya tawar.
Penulis berharap, para ahli dan pejabat yang berada di sekeliling presiden, benar-benar memberikan masukan yang tepat dan sesuai kondisi real di lapangan. Jangan seperti jaman orde baru, Soeharto mencanangkan pembukaan satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan yang gagal total, dana sebesar Rp 3 triliun dikeluarkan untuk itu dan hasilnya adalah nol, dan dana sebesar itu dikeluarkan untuk merestorasi lahan gambut yang rusak. Belum lagi jutaan pohon jutaan kubik kayu yang hilang pada saat itu.
Dalam suatu seminar nasional di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tema ketahanan dan kedaulatan pangan, penulis bertanya tentang wacana pembukaan 1,2 Juta Ha lahan sawah di Merauke dan terkait isu genosida orang asli Papua akibat program transmigrasi di Merauke kepada seorang guru besar IPB yang merupakan salah satu staf ahli presiden. Beliau menjawab petanyaan saya dengan berkata, beliau telah berpesan kepada tim khusus presiden Jokowi, hati-hati mengambil keputusan soal Merauke, pembukaan 1,2 akan membutuhkan 1,2 juta orang lagi dari luar Merauke karena rata-rata seorang petani hanya mampu menggarap satu hektar sawah, artinya penduduk asli akan semakin terpinggirkan apalagi kalau belum dilengkapi keterampilan untuk menghadapi perubahan ini. Merauke bisa hilang, penduduk asli akan meminta melepaskan diri dari NKRI.
Kalau menonton film ‘The Hunger Games the series’ sebuah film yang diaptasi dari novel trilogi karya Suzanne Collins yang dibintangi dengan apik oleh Jennifer Lawrence (Katniss Everdreen), Liam Hemsworth (Gale Hawthrone) dan Josh Hutcherson (Peeta Mellark) yang menceritakan tentang perjuangan para pemuda dari 12 distrik yang memperjuangkan kemerdekaan dari kapitalisme Presiden Snow (Donald Sutherland) pemimpin Capitol. Sungguh tidak adil kekayaan alam dari 12 distrik hanya dikumpulkan dan dinikmati oleh mereka yang tinggal di Capitol, sedangkan mereka yang tinggal di distrik dikuras kekayaan alamnya dan tenaganya namun hidupnya sangat pas-pasan bahkan cenderung kekurangan. Mungkin ini hanya perasaan penulis saja tetapi melihat perjuangan Katniss Everdreen dan kawan-kawan, yang terlintas di pikiran penulis adalah gerakan pembebasan Papua.
Entahlah mungkin penulis terlalu banyak berkhayal dan korban film tetapi penulis merasa suatu pemberontakan atau perjuangan muncul dari rasa sakit hati, kecewa dan dikhianati. Mereka yang ingin merdeka adalah mereka yang merasa kekayaan alamnya dikuras habis-habisan tetapi mereka tetap miskin, lapar, haus di tanahnya sendiri yang kaya akan emas, lautnya kaya, hutannya kaya, tetapi mereka tetap lapar, tidak merasakan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Sebuah perjuangan karena melihat sodaranya yang sama-sama berkulit hitam dan berambut keriting hidup dengan kurang layak di tanahnya sendiri.
Melihat pembangunan hanya dinikmati di pusat, padahal penulis di tanah Jawa juga merasakan tidak ada pelayanan listrik di desa yang hanya beberapa kilometer dari kota Metropolitan, ibu kota negara Jakarta. Mungkin warga Papua merasa berbeda karena akan kelihatan sekali perbedaan si kaya dan si miskin diantara yang berambut lurus dan berkulit putih dengan yang berambut keriting dan berkulit hitam. Terkadang juga tidak adil ketika menurut penulis, anak bangsa sendiri yang dipercayakan menjadi pejabat hanya memperkaya diri sendiri dengan ‘beternak’ mobil mewah atau membangun ‘istana’ di luar Papua padahal saudaranya sendiri kelaparan, kekurangan biaya pendidikan.
Sosok Presiden Alma Coin (Julianne Moore) dalam bayangan penulis seperti pihak asing yang menunggangi kelompok gerakan pembebasan yang ujung-ujungnya hanya ingin menguasai tanah Papua yang kaya ini. Semoga gebrakan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar tepat sasaran dengan menyentuh Orang Asli Papua, sehingga Orang Asli Papua menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tuan yang berilmu, adil, bijak, sejahtera dan makmur dalam mengelola surganya sendiri.
Akhir-akhir ini, penulis mendengar kembali wacana pembentukkan Provinsi Papua Selatan, yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan akan ada kabupaten pemekaran baru. Tujuan dari pembentukkan provinsi baru ini sungguh mulia, agar pembangunan merata. Tetapi bukankah diperlukan banyak sumberdaya manusia. Apakah sumber daya manusia Orang Asli Papua dari ke empat kabupaten ini sudah mencukupi untuk mengisi lini terdepan dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, swasta, mengisi setiap sektor dalam pembangunan? Sehingga menjadi tuan pembangunan yang arif, adil dan bijaksana terhadap saudara-saudaranya dan terhadap alamnya yang kaya agar tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, adil merata dan memenuhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan serta politik.
Terkenang kembali kisah penulis saat mengikuti pelayanan bersama dengan teman-teman dari Pemuda Katolik dan SKP KAMe, Minggu 15 Juli 2012 di Stasi Nasem. Suatu kampung di pinggiran kota Merauke yang didiami penduduk asli Merauke yaitu suku Marind. Sambil menunggu mobil jemputan untuk kembali ke kota, di depan rumah pastor, penulis berbincang-bincang dengan sekelompok anak perempuan yang berusia antara 4 dan 12 tahun. Ketika penulis bertanya kam smua sekolah?, mereka serempak menjawab sekolah. Lalu salah seorang anak bernama Maria mengatakan, dia bersekolah TK tetapi teman-temannya yang lain bilang namanya sudah terdaftar di SD tapi dia selama ini sekolah di TK. Penulis lalu bertanya kenapa adik tidak sekolah di SD? Lalu Maria mengatakan dia tidak punya pakaian seragam SD, kebetulan di situ ada kakak Maria yang bernama Susana, teman- temannya yang lain berkata kenapa Susana tidak kasih pakaiannya yang sudah kecil untuk Maria. Susana pun menjawab sa punya pakaian seragam cuma satu jadi sa tidak bisa kasih Maria pakai.
Spontan bocah-bocah lugu itu menghibur Maria, mereka meminta Maria menunggu bantuan pakaian seragam sekolah. Sedih mendengar kondisi Maria tidak ke sekolah karena tidak punya seragam sekolah, penulis hanya dapat menyemangati Maria, ko pakai pakaian biasa saja ke sekolah, tidak apa-apa yang penting ko sekolah biar jadi orang pintar.
Harapan penulis, semoga apapun bentuk dan nama pembangunan itu kiranya dimulai dari mereka yang hidup di kampung, yang selama ini hanya menggantungkan hidup dari alam. Mereka yang apabila tidak dipersiapkan dengan baik akan kalah dengan kita yang hidup di kota, kemana mereka akan pergi? Mereka hanya bisa menjadi penonton ketika surga mereka dirampas. Tolong berpihaklah kepada mereka yang mempunyai hak ulayat, yang dulu menjaga surga ini dengan indah ketika belum ada ‘monster manis’ yang bernama pembangunan. Tolong persiapkan mereka untuk mengahadapi pembangunan guna menyongsong kehidupan yang lebih baik atas nama modernitas dan tentu bukan proyek MIFEE yang menjadi harapan.
*Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB), Pemerhati lingkungan dari Merauke

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here