Meja Bundar Perdamaian Ekonomi: Agenda Neoliberalisme Tidak Menguntungkan Rakyat - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Sabtu, 05 Maret 2016

Meja Bundar Perdamaian Ekonomi: Agenda Neoliberalisme Tidak Menguntungkan Rakyat

imperialism_usa
[ Muhammad Aras ]
Semangat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla melanjutkan pemerintahan sebelumnya (sejak orde baru berkuasa) masih tetap berdiri di atas prinsip-prinsip penjajahan modal, terlihat pada setiap komitmen penerapan agenda-agenda neoliberal untuk pembangunan ekonomi? Rasa khawatir dan kegelisahan justru semakin memuncak karena pada sejarahnya mengungkapkan bahwa penerapan  neoliberalisme tidak berhasil menjawab persoalan-persoalan mendasar bagi perekonomian negara-negara di berbagai belahan dunia. bahkan Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, menjadi warna dominan yang melekat dalam penerapan neoliberalisme. Serta episode krisis/over produksi menjadi bagian yang tidak dapat terlepaskan dari perekonomian global yang berjalan atas dasar aturan main pasar.
Neoliberalisme mencuat sebagai sebuah paham pembangunan yang dominan pada tahun 1980-an dan 1990-an menggantikan paham Keynesian dalam pembangunan ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara-negara berkembang. Neoliberalisme atau yang sering disebut juga sebagai “Washington Consensus”, dirancang sebagai respon terhadap persoalan ekonomi negara-negara Amerika Latin yang menerapkan paradigma Keynesian, dengan kata lain bungkus baru dari sistem yang mengakar–sistem kapitalisme.
Dampak Penerapan Neo-liberalisme
berdasarkan laporan baru pada ketidaksetaraan oleh Oxfam dan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Credit Suisse. Laporan ini menegaskan bahwa 1% terkaya dari populasi dunia sekarang memiliki 48% dari seluruh kekayaan planet ini. Bahkan menurut bank dunia sendiri, Lebih dari satu miliar orang masih tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 1,6 miliar tidak memiliki akses listrik, dan Nomor satu penyebab kematian di dunia adalah kelaparan, Tidak ada yang berubah. Hal ini berarti Ada ketidakwarasan sistem yang mensyaratkan penumpukan/pemusatan kekayaan pada sebagian orang.
Hal ini berarti Neo-liberalisme tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan publik/rakyat. Tidak ada wilayah kehidupan yang tidak bisa dijadikan komoditi/ barang jualan, karena logika pasarlah yang berjaya di atas kehidupan publik. Ini yang menjadi pondasi dasar neoliberalisme, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Misalnya dengan sektor sumber daya air, wilayah sosial dirubah sebagai komoditas ekonomi, selanjutnya Hak penguasaan atau konsesi atas sumber daya air ini-pun dapat dipindah tangankan dari pemilik satu ke pemilik lainnya, dari satu korporasi ke korporasi lainnya, melalui mekanisme transaksi jual beli.
Komersialisasi Dunia Pendidikan
Dalam sektor pendidikan, Jika dirunut munculnya semangat liberalisasi pendidikan dampak dari bergabungnya indonesia dalam organisasi perdagangan dunia WTO (World Trade Organization) sejak 1994. Dengan di terbitkanya UU No 7 tahun 1994 tanggal 2 november tentang pengesahan (Rativikasi)“agreement establishing the word trade”  maka secara resmi indonesia telah menjadi anggota dari WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi kebijakan nasional  (pencabutan subsidi sektor publik, dsb). Dalam persetujuan itu, ada 12 sektor jasa yang sepakat untuk diliberalisasi, salah satunya sektor pendidikan tinggi.
Semangat liberalisasi tersebut pada bulan maret 2012 semkain menguat, dikeluarkanya Undang-Undang Perguruan Tinggi yang bila di cermati, merupakan sampul baru dari UU BHP pada tahun 2010  silam, yang telah di yudisial riview.  liberalisasi pendidikan masih berada dalam pokok UU tersebut, walau dikemas dalam penyajian kata yang berbeda. Bisa dilihat pada bagian ke-5 pengelolaan perguruan tinggi pasal 62 mengatakan perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Dengan alasan melepaskan universitas untuk mandiri pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam dunia pendidikan. Ini berarti kampus/universitas mencari dananya sendiri atau dengan kata lain mengundang investor untuk menanamkan sahamnya dalam universitas, di bungakan kemudian pengembalianya dipunguti dari mahasiswa. Dalam UU ini juga menjelaskan bahwa pihak universitas berhak mematok biaya perkuliahan yang di bebankan kepada mahasiswa.
Masuknya proses liberalisasi/globalisasi dalam dunia pendidikan tidak serta merta berdampak positif seperti yang di Sebut-sebutkan. Liberalisasi Pendidikan tinggi dalam esensi undang undang tersebut bermakna dunia pendidikan di ubah menjadi “komoditas/public goods”. karena Menurut strategi neoliberal, seluruh kebijakan anggaran pemerintah ditujukan  untuk untuk melayani swasta, bukan untuk  kepentingan publik yang menurutnya “tidak produktif” dan tidak bisa memperbesar serta memperluas jangkauan operasi modal. Karena itu anggaran untuk pendidikan dianggap sebagai pemborosan anggaran.
Selanjutnya tugas pemerintah lewat Birokrasi kampus hanya sekedar menciptakan lingkungan di mana arus modal dapat bergerak bebas. Sebagai gantinya, perguruan tinggi akan mencari sumber pembiayaan lain untuk memastikan operasional akademik tetap berjalan ( dengan mengundang investor untuk berinvestasi). Dengan demikian, kenaikan biaya  pendidikan tinggi menjadi tak terhindarkan.
Alhasil  dari liberalisasi pendidikan adalah lepasnya peran negara dalam membiayai pendidikan. walaupun beberapa sumber menjelaskan anggaran pendidikan dinaikan, namun faktanya pendidikan semakin tidak terjangkau oleh kalangan mayoritas miskin. menurut Sekretaris Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baru 30 persen pelajar di Indonesia yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mayoritas penduduk Indonesia usia 15- 64 tahun yang berpendidikan dasar hanya sebesar 36,02%. Pengenyam pendidikan di bangku SD dan SMP 55,6 persen; SD, SMP, dan SMA sebanyak 78,2 persen; Perguruan Tinggi berijazah 5,1 persen dan tidak berijazah sebanyak 16,8 persen. Angka kasus buta huruf dan putus sekolah di Indonesia tercatatkan masih tinggi. Bahkan data UNESCO thn 2009, peringkat pendidikan Indonesia turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia.
Memang ironis, melihat letak geografis indonesia yang stretegis dan memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah, dan seharusnya pendidikan gratis. Secara gamblang kebohongan pemerintah soal memajukan tenaga produktif dengan sendiri terbantahkan, meluasya peta-peta pengangguran akibat mayoritas rakyat tidak mempu mengakses pendidikan tinggi.
Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
langkah-langkah nyata pemerintahan Jokowi-JK yang semakin mengikatkan diri ke dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas, menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun ini. Neoliberalisme jelas menjadi dasar penyokong ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini.
Pemerintah tahu benar, Saat neoliberalisme telah berada dalam posisi hegemoni/dominasi, pemikiran-pun berputar pada makna yang positif tanpa dasar atas neoliberalisme, maka tidak mengherankan jika langkah-langkah pemerintah Indonesia yang pokok dan riil untuk memajukan perekonomian menjadi bertolak belakang dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN serta berhasil menipu rakyat.
Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil.
Jika di cermati, terlihat bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki suatu peta jalan yang jelas dalam meningkatkan kesiapan perekonomian Indonesia menghadapi peleburan garis teritorial  Asia Tenggara ini. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan performa perekonomian negara-negara ASEAN lainnya, terutama Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, agenda neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia benar-benar harus dipertanyakan kembali dasar pijakannya :
Dalam sektor pergerakan bebas barang, produk barang Indonesia justru memiliki daya saing yang lemah, baik dari sisi kualitas ataupun harga. Khususnya di bidang manufaktur, garmen dan tekstil, peringkat daya saing produk Indonesia di dunia semakin lemah. Beragam kebijakan ekonomi pemerintah di bawah paham neoliberalisme dalam bentuk pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan, semakin melemahkan kekuatan produk Indonesia dalam bersaing dengan produk-produk asing.
Dalam sektor tenaga kerja/buruh, Pada MEA 2015 tenaga kerja asing dapat bebas keluar masuk Indonesia. Hasilnya, pasti akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan terhadap buruh dan lulusan perguruan tinggi harus berkompetisi dengan jasa-jasa asing yang notabenenya memiliki fasilitas berteknologi tinggi dalam memajukan tenaga produktif. Pasalnya, menurut hasil penelitian ADB dan ILO menyebutkan bahwa sebanyak 63 persen tenaga kerja indonesia di anggap masih memiliki keterampilan dbawah kualifikasi standar. Dalam laporan World Economic Forum (WEF) menunjukkan bagaimana sektor jasa Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand yang telah mengukuhkan diri dalam fase kedua pembangunan dan menurut data BPS 2013, tenaga kerja indonesia lebih banyak di dominasi oleh lulusan SD dan SMP.
Hal ini berkaitan dengan uraian liberalisasi pendidikan di atas dengan tidak membenarkan pemberian sunsidi untuk publik/rakyat, pendidikan, kesehatan dsb, sehingga ilmu pengetahuan dan kesehatan misalnya, merupakan hal yang istimewa dan mahal, padahal untuk memajukan tenaga produktif harus memprioritaskan anggaran dalam sektor sektor publik/rakyat.
Salah satu elemen inti lainnya dalam penciptaan masyarakat ekonomi ASEAN adalah kebebasan investasi. Ironisnya, di balik komitmen yang kuat menuju peleburan ekonomi ASEAN, iklim investasi Indonesia justru masih berada di bawah peringkat negara-negara lainnya di Asia Tenggara, terutama Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Laporan Bank Dunia sendiri dalam Doing Business 2009, peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia berada pada posisi 129, jauh berada di bawah Singapura (peringkat 1), Thailand (13), Malaysia (20), Brunei (88) dan Vietnam (92). Bebasnya ruang gerak berinvestasi diasumsikan dalam pandangan neoliberal (pemodal dan pemerintahan jokowi-JK), gerak investasi akan bergerak ke tempat-tempat yang dinilai menjanjikan keuntungan. Ini berarti, pembangunan infrastruktur-infrastruktur (lewat pemangkasan subsidi publik) untuk kelangsungan penghisapan modal, bandara, jalan tol, pelabuhan dsb. selanjutnya mengatasi daerah daerah konflik yang sebenarnya dampak dari kemiskinan dengan menempatkan militer bersenjata di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan rawan konflik agar modal bebas bergerak tanpa hambatan. Maka jelaslah bahwa militer dipergunakan untuk menjaga demokrasi ala-kadarnya agar tidak keluar dan mengganggu berlangsungnya eksploitasi modal. Maka langkah indonesia menuju masyarakat ekonomi asean (MEA) harus di pertanyakan benar-benar dasar pijakanya.
Melanjutkan Program MP3EI
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia yang digembar-gemborkan dapat mempercepat sebuah perluasan pembangunan ekonomi ? dan disebut-sebut juga dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.? Kebijakan ini di tandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu. Dan selanjutnya diteruskan oleh pemerintahan jokowi jusuf kalla.
Penerapan program MP3EI telah dibagi dalam 6 koridor: 1. Koridor ekonomi Sumatera dengan tema pembangungan sebagai sentral produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. 2. Koridor ekonomi Jawa dengan tema pembangunan sebagai pendorong industry dan jasa nasional. 3. Koridor ekonomi Kalimantan dengan tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. 4. Koridor ekonomi Sulawesi dengan tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasilpertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. 5. Koridor ekonomi Bali dan Nusa Tenggara dengan temapembangunan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. 6. Koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku dengan tema pembangunan sebagi pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional (baca : 100 hari jokowi jusuf kalla).
Program tersebut di atas jelas-jelas bukan untuk kepentingan rakyat. Mengundang investor dengan membangun infrastruktur, pengendalian iklim sosial dan menggusur lahan-lahan milik rakyat demi keberlangsungan eksploitasi modal. Bukan hanya itu yang di dapatkan rakyat lewat MP3EI. Tetapi, ancaman kerusalan lingkungan setiap saat menghantui dengan terjadinya banjir dan bencana-bencana lain. Miris, demi kepentingan modal pemerintah menggusur dan membiarkan pemodal menggeruk isi bumi.
Lantas siapa yang diuntungkan dalam penerapan agenda neoliberal (MP3EI dan MEA)?
Jelas pada kenyataanya pemerintahan borjuis dan pemodal nasional-lah yang diuntungkan, menarik investasi asing untuk bermitra mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya (membangun infrastruktur, privatisasi, deregulasi dsb). Itulah sebabnya, Jokowi dalam hal ini lingkaran ke tiga borjuis di indonesia mendapatkan serangan serangan politik dari koalisi oposisi, namun sekali lagi hal tersebut bukanlah mencari siapa yang pro-rakyat dan siapa yang tidak. Namun, adalah siapa yang paling banyak mendapatkan investor untuk bermitra bersama dalam setiap agenda neoliberal, hasrat untuk menjamu modal dan rakyat tidak di untungan sama sekali bahkan dirugikan.
karna pada dasarnya aliran investasi/pembangunan perusahaan membutuhkan negara yang mempunyai tenaga kerja yang murah dan berlimpah. Dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak, ditambah lagi jumlah penduduknya yang cukup besar, maka Indonesia adalah negara sasaran objek eksploitasi paling potensial dari agenda neoliberal. Dan seperti biasanya, pengerahan militer untuk mengamankan penetrasi modal seperti yang terjadi di Rembang, Teluk Benoa, Kalimantan, Papua, kab takalar dan seluruh indonesia pada umumnya, hasrat pemerintah memaksakan ambisi dengan menjadi semacam iblis yang bengis.
Bagaimana Pembangunan Negara Yang Anti Neoliberalisme
Kesejahteraan tidak bisa dilahirkan dibawah Kapitalisme; Revolusi Bolivarian di Venezuela membuka sebuah babak baru di dalam gerakan perjuangan anti neoiliberal (anti imprealis). Setelah runtuhnya Uni Soviet, yang disebutkan oleh kelas kapitalis sebagai akhir dari sosialisme dan revolusi, namun rakyat Venezuela telah menunjukkan secara konkrit bahwa perjuangan sosialisme tidaklah berakhir dengan keruntuhan dan kegagalan Uni Soviet.
Pengalaman di Venezuela telah menjadi inspirasi bagi jutaan rakyat yang tertindas. Lahirnya Revolusi Bolivarian bisa ditelusuri dari peristiwa Caracazo pada tahun 1989. Jutaan rakyat miskin Venezuela tumpah ruah ke jalanan ketika presiden Carlos Andres Perez menerapkan kebijakan pasar bebas atas rekomendasi IMF yang memotong subsidi dan menprivatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Akibat dari kebijakan ini, harga BBM dan ongkos transportasi serta harga barang sehari-hari melonjak tinggi.
Setelah kudeta yang dilakukan hugo chaves bersama dukungan rakyat venezuela, Situasi politik di Venezuela semenjak itu tidak pernah sama lagi. Lalu pada tahun 2005, Chavez menyatakan bahwa Revolusi Bolivarian adalah revolusi yang berwatakkan sosialisme, bahwa tidak ada jalan keluar di dalam kapitalisme.
pemerintahan sosialis venezuela di bawah Nicolas Maduro bertekad akan memerangi kemiskinan melalui program-program sosial (prioritas anggaran untuk publik) dan berambisi besar untuk menghapus kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2019. Langkah melawan neoliberalisme salah satunya dengan menasionalisasi aset untuk produksi publik dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan swasta—minyak di bawah kontrol rakyat, terbukti dengan Venezuela memiliki  cadangan minyak teratas di dunia (97,8 milyar barel).
Baru-baru ini, seperti yang dimuat pada laman (solidaritas.net), 9 februari 2015 dalam pidatonya di milafroles palace presiden venezuela akan mulai melaksanankan program sosial terbaru program besar bangsa untuk keluarga (the great household mission of the nation).
Langkah pertama dari program ini, serangkaian pertemuan masyarakat akan diselenggarakan di tiap komunitas di seluruh negeri untuk menginformasikan kepada seluruh warga negara tentang proses dan bagaimana mereka bisa terlibat didalamnya.
Tahap kedua dari program ini adalah melakukan pendaftaran dimana seluruh komunitas masyarakat dapat mengajukan diri untuk berpartisipasi dalam menyusun kebijakan bagi program ini. Pada hari Minggu, 290 pusat pendaftaran telah didirikan di seluruh Venezuela yang sejauh ini telah mencatat kepesertaan dari 65 komunitas dan 367 dewan komunal dari seluruh negeri.
Pada tahap ketiga, para pekerja program ini akan melakukan sensus terhadap keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim dengan melakukan kunjungan pada setiap keluarga di seluruh negeri, untuk  kemudian mempelajari kebutuhan khusus dan rencana kongkrit untuk mengatasi kemiskinan bagi masing-masing keluarga.
Langkah terakhir dari program ini adalah menyusun tindakan, sehingga seluruh komunitas masyarakat mengambil kepemimpinan dan kontrol terhadap apa yang harus dilakukan oleh program baru ini. Orientasi akar rumput melalui kontrol dari komunitas masyarakat lokal menjadi  ciri khas dari mayoritas program dan kebijakan yang dilakukan dalam Revolusi Bolivarian, mulai dari dewan komunal dan komunitas-komunitas untuk memperluas jangkauan dari seluruh program-program sosial yang ada.
Satu pelajaran penting dari Venezuela adalah bahwa kesejahtraan mayoritas rakyat miskin tidak akan didapat di bawah kapitalisme, sekaligus mematahkan gagasan bahwa negara tidak dapat hidup tanpa globalisasi. Kerena, Tidak ada satupun pemerintahan borjuis sekarang yang mampu dan ingin membawa kesejahtraan dengan mengharapkan agenda neoliberal. Mereka hanya mengikatkan diri pada kekuatan modal, mementingkan diri pribadi untuk mendominasi ekonomi politik. Inilah pelajaran dari Revolusi Bolivarian
Bangun Kekuatan Rakyat
Rakyat tidak boleh lengah dan tertipu dengan setiap bual-bualan penerapan agenda-agenda neoliberal oleh pemerintahan jokowi dan jusuf kalla atau koalisi indonesia hebat dan apalagi koalisi merah putih. Karena terbukti semakin menyengsarakan rakyat. Selama ekonomi tetap berada di tangan musuh-musuh rakyat (imprealisme dan pemerintahan borjuis), mereka akan terus memonopoli ekonomi, dan menyebabkan kekacauan dan kesengsaraan bagi rakyat. cara terbaik untuk melawan eksploitasi kaum borjuis dan imperialisme adalah dengan mengarahkan perlawanan-perlawanan denan aksi massa, semangat para pekerja/buruh, dan rakyat  miskin membentuk suatu partai alternatif (menggalang perlawanan terhadap Kapitalisme) dan bergerak tegas menuju sosialisme. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat syarat untuk sebuah revolusi sosial.
———
Referensi :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here