Intelektual - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Kamis, 07 April 2016

Intelektual

Ilustrasi Intelektual (Foto/WK)
Ibrahim Peyon

Apakah benar bahwa kelompok akademisi dan intelektual adalah bekerja bebas nilai? Nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai univertalitas yang berbasis pada kebenaran untuk membebaskan manusia dari situasi pembungkaman yang dihadapi. Atau sebaliknya, untuk mempertahankan kondisi keterasingan yang dikonstruksi oleh kekuatan-kekuatan kolonial itu. 

Pilihan ada pada penilaian dan manfaat atas suatu hasil karya. Istilah intelektual (intellectual) adalah sebuah kreasi baru dalam kosakata. Sebelumnya sudah ada istilah intelligentsia yang mulai dipakai di Rusia pada tahun 1860-an untuk menunjukkan kehadiran suatu kelas sosial baru yang tidak cocok dengan kategori sosial mana pun yang konvensional. Di Eropa istilah intellectual punya konotasi yang lain. 

Mereka muncul dengan sikap menentang terhadap pemerintah resmi yang dianggap pembengkam, kesewenang-wenangan dan rasialisme pihak militer Perancis. Pengelompokan ini lebih ditentukan oleh kesamaan sikap ketimbang status. Mereka menganggap dirinya sebagai "intelektual". Berhubung aksi Dreyfusards ini dalam dirinya merupakan suatu "pembangkangan" (dissent) dan yang dibangkang itu adalah keputusan resmi pemerintah (angkatan darat), maka terbentuklah kelompok yang menentang mereka, berintikan para chauvinist Perancis.

Kriteria intelektual dirumuskan kelompok ini adalah intelektual yang berdiri di atas nilai-nilai kebenaran, nilai keadilan dan nilai universalisme yang menentang kekuasaan bertindak kesewenang-wenangan, otoritatif, represif dan kolonialisme. Dengan jalan pikiran itu mereka mengajukan enam ciri intelektual (Joesoef 1995:176), sebagai berikut. 

(1) seorang intelektual punya komitmen pada gagasan (idea) dan merupakan seorang pelopor gagasan dan pencetus ideologi. Dia mempertaruhkan gagasan ini dalam usahanya membangkitkan kesadaran masyarakat tentang sumber-sumber laten dari kesulitan dan ketidakpuasan masyarakat dalam bentuk kritik dan/atau pembamgkangan secara lisan maupun melalui tulisan. 

(2). seorang intelektual "senang" dan tidak pernah jemu membahas gagasan-gagasan itu. 

(3) seorang intelektual selalu concern, memikirkan dan mencari kaitan antara satu bidang kehidupan (masalah) dengan bidang kehidupan (masalah) lainnya. 

(4) seorang intelektual selalu membuka dirinya untuk bertukar pikiran. 

(5) Dalam mempertaruhkan gagasannya, intelektual berdiri sendiri. Dia harus berani dan siap terbang sendirian. Gagasan dirumus dan diajukannya atas pertimbangan nuraninya sendiri. Dia harus berbeda dengan kaum politisi, yang memperjuangkan kepentingan kelompok dan mempertahankan kepentingan kelompok dengan dalih apa pun. 

(6) seorang intelektual punya suatu komitmen moral yang kuat; dalam arti, punya keprihatinan yang nyata terhadap nilai-nilai (budaya) inti dari masyarakat. 

Hal inilah yang membedakan dirinya dari penggagas (men of ideas) penting lain, yaitu kaum ilmuwan. Ilmuwan punya komitmen nalar idak kalah kuat berhubung concern dan perhatiannya terfokus pada usaha mencari kebenaran ilmiah. Bedanya terletak pada komitmen mereka. Perlawanan dengan konsep intelektual di atas adalah intelektual akomodatif. 

Istilah akomodatif adalah padanan kata dari istilah akomodasi. Istilah akomodasi memiliki dua makna, yaitu keadaan dan proses. Akomodasi keadaan adalah keseimbangan (equilibrium) dalam interaksi antar individu dan atau antara kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengakui kenyataan hidup yang ada. Akomodasi sebagai suatu proses, berarti usaha manusia untuk meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan. Adalah suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Istilah akomodatif lebih merujuk kepada sifat seseorang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi itu. Intektual akomodatif selalu terhindar dari siatuasi krisisi dan mendukung kekuasaan. Ia selalu menjalankan agenda kekuasaan dan melegitimasi atas situasi krisis. 

Intelektual akomadatif lebih menunjuk pada kelompok tertentu yang secara akademik memiliki kapasitas intelektual dan dengan kapasitas itu digunakan untuk memenuhi pesanan kelompok penguasa dan kapitalis untuk memperkuat posisi-posisi mereka yang menindas, kesewenangan dan pembangkam terhadap masyarakat di tanah ini. 

Terkadang kelompok intelektual akomodatif ini berusaha mencari cara-cara tertentu untuk mengamankan posisi mereka, menghindar dari ketegangan rakyat, mengakui kenyataan-kenyataan dan bahkan menjustifikasi kondisi-kondisi itu. Dengan itu, mengarahkan pada adaptasi melalui konsensus-konsensus tertentu dengan Jakarta atau kelompok kapitalis dan militer di tanah Papua. 

Semisal kelompok intelektual yang terlibat untuk menghadirkan undang-undang otonomi khusus Papua atau mempertahankannya dengan berbagai dalil. Atau paket politik sejenis semisal Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) atau mereka yang terlibat untuk merumuskan Otonomi plus Papua. Meskipun paket-paket politik tersebut ditolak oleh rakyat Papua tetapi para intelektual akomodatif itu selalu mencari cara untuk mempertahakan status quo para penindas melalui berbagai konsensus.

Di Papua tidak sulit ditemukan kelompok intelektual akomodatif ini. Mereka sering terlibat dan melegitimasi penindas. Kelompok intelektual akomodatis ini tidak berbeda kelompok oportunis. Maka itu, sering dalam bahasa kasar oleh rakyat Papua disebut penghianat bangsa Papua. Mereka lebih aktif membawa pesan-pesan atau agenda pihak lain atau menjadi tim sukses bagi pemusnahan bangsa Papua. 

Kelompok intelektual akomodatif tampil dengan berbagai warna. Beberapa dari mereka telah terlibat dalam delegisi Indonesia di beberapa negara seperti Kaledonia Baru, Salomon, PNG dan Fiji. 

Selain di Pasifik mereka juga katif melakukan kampanye di Eropa seperti di Uni-Eropa, Belanda dan Jerman dua tahun terakhir ini. Keterlibatan intelektual akomodatif ini ditanggapi dengan berbagai aksi demonstrasi oleh mahasiswa di tanah Papua. 

Hal yang sama juga dilakukan masyarakat Papua di negeri Belanda. Pada satu sisi, keterlibatan mereka adalah sebagai suatu kewajiban untuk menjalankan agenda negara. Tetapi pada segi lain, hal tersebut juga dilihat sebagai suatu kegagalan pada intelektual akademis mereka yang telah tercapai pada tingkat tertentu. Dengan intelektual akademik tersebut mereka tidak dapat menciptakan kondisi-kondisi baru di dalam masyarakat Papua. 

Berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi nilai kemanusiaan universal. Sebaliknya, mereka menjalankan agenda-agenda pihak lain untuk mempertahankan status guo. Apapun mereka lakukan, tetapi di mata Indonesia status mereka tetap sama sebagai kelompok tertindas. Kolonial selalu dianggap diri sebagai superior dan tertindas tetap sebagai inferior. Apapun posisinya sebagai Menteri, Dirjen atau Gubernur bagi penindas kelompok tertindas adalah tetaplah tertindas. 

Pada segi lain, mereka juga terlibat agen-agen hegemoni dan koorporasi semisal perusahaan, media masa, militer, institusi kegamaan hingga ke lembaga adat. Tingkat tertentu, intelektual-intelektual akademisi yang terlibat dalam berbagai studi kerja sama dengan kelompok-kelompok korporat kajian yang dihasilkan adalah memperkuat posisi yang diingingkan pemesan itu. 

Model semacam ini sudah diterapkan hampir di seluruh Papua untuk memperkuat posisi para koorporat yakni pemerintah, militer dan kapitalis. Kajian-kajian ini berada pada satu dataran tertentu sesuai keinginan pemesan. Intelektual Papua yang menghasilkan karya dalam posisi sejati intelektual sejati jarang sekali. 

Intelektual sejati seperti disebutkan Edward W. Said (1995), bahwa “individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan pesan, pandangan, sikap, atau filosofis kepada publik. Aktualisasi yang bertujuan melahirkan kebebasan untuk memotivasi dan menggugah rasa kritis orang lain agar berani menghadapi ortodoksi, dogma, serta tidak mudah dikooptasi kuasa tertentu (rezim atau korporasi)”. Senada dengan itu, Noam Chomsky (1966), Profesor linguistik modern Amerika ini menulis dalam The Responsibility of Intellectual, bahwa “intelektual berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan-kebohongan pemerintah, menganalisa tindakan-tindakannya sesuai penyebab, motif-motif, serta maksud-maksud yang sering tersembunyi di sana”.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kelompok intelektual baik intelektual akademisi maupun intelektual praktisi tidak hanya menjadi “kuli” atau hanya menjadi “tukang” yang siap untuk “dimanfaatkan” oleh pemesannya. Kondisi-kondisi ini menyebabkan bangsa ini tetap menjadi bangsa yang terjajah. Apa yang bisa dilakukan hanyalah mengikuti agenda dan arahan dari orang lain yang tidak lain adalah bangsa penjajah itu sendiri. Refleksi atas Kondisi ini adalah bahwa intelektual-intelektual Papua tidak hanya menjadi kelompok intelektual akomodatif yang mudah dimanfaatkan. 

Intelektual Papua haruslah menjadi intelektual sejati. Karena posisi intelektual adalah menjaga nilai-nilai universalitas, budaya, moral, etika, kebenaran dan keadilan. Intelktual Papua harus berdiri di atas semua itu. Berdiri demi harga diri, manusia dan kebenaran di tanah Papua. Intelektual Papua tidak bisa menghindari dan lari dari kenyataan hidap masyarakat Papua dewasa ini. Realita dimana kolonial menciptakan degredasi dalam seluruh tatanan kehidupan untuk menciptakan kebunahan Papua di atas tanahnya sendiri ini. Intelektual Papua dituntut bangkit dan menyatakan nilai-nilai kebenaran universalitas tersebut. Intelektual papua harus menjadi intelektual sejati dan bukan intelektual akomodatif.

Artikel ini pertama kali dipublikasikan lewat media sosial Facebook milik 
Ibrahim Peyon  pada tanggal 20 Maret 2016 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here