Komunisme Dan Penstrukturan Kebodohan - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Minggu, 15 Mei 2016

Komunisme Dan Penstrukturan Kebodohan

Ilustrasi oleh Alit Ambara
SUNGGUH sangat meresahkan dan menyedihkan melihat apa yang terjadi beberapa minggu belakangan. Pemerintah Joko Widodo secara mengejutkan menjadi sangat anti terhadap segala hal yang berbau komunisme.
Atas nama membela Pancasila, bahkan TNI pun melanggar kewenangan dengan melakukan penangkapan dan penggeladahan langsung terhadap masyarakat sipil. Mulai dari baju, pernak-pernik hingga buku yang menyinggung komunisme langsung disita.
Pelakunya dibawa ke kantor polisi dan markas tentara. Mereka diinterogasi, dianggap sebagai seorang subversif yang seolah bisa mengambil alih negara dalam satu malam. Seiring dengan itu, kampanye penyebaran ketakutan akan “bahaya laten” komunisme pun merebak.
Di kawasan Ibu Kota, Jakarta, masyarakat dengan mudah menemukan spanduk yang mengatasnamakan organisasi keagamaan ataupun kepemudaan yang menyatakan dengan keras penolakan komunisme. Komunisme dianggap musuh agama, terutama Islam. Bahkan ada tulisan besar yang menampakkan kata-kata “Islam dan Komunisme adalah musuh sepanjang sejarah”.
Kalau bisa jujur, apa yang sedang terjadi ini sangat mengejutkan. Rezim Presiden Joko Widodo berhasil ‘pecah telur’ isu antikomunisme yang bahkan tidak pernah terdengar seekstrim ini sejak masa reformasi 1998.
Kebebasan berkumpul dan berpendapat, yang diatur dalam UUD 1945, dikekang oleh Jokowi dan kaki tangannya. Dengan dalih untuk menegakkan keamanan wilayah, polisi dan tentara dengan senang hati mendukung permintaan organisasi kemasyarakatan konservatif untuk membubarkan semua diskusi dan “kumpul-kumpul” yang dicurigai menyebarkan komunisme. Jokowi dan kaki tangannya beranggapan, jika ada sekelompok orang yang bertemu membicarakan perjuangan nasib rakyat kecil, buruh, petani, tanah rakyat, pelanggaran kemanusiaan oleh negara pada tahun 1965–1966, artinya mereka melanggar TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia dan “setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme”.
Presiden seakan lupa bahwa ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Isi Tap MPR ini memang menyatakan bahwa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 masih berlaku. Akan tetapi, pada pasal (2) ayat (1) disebutkan bahwa Tap MPRS No.XXV/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruhnya diberlakukan “dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia”.

Kebodohan
Dengan tuduhan telah membunuh para Jenderal TNI AD dan akan melakukan kudeta, Indonesia yang sudah diambil alih Soeharto sejak tahun 1965 menyatakan pelarangan secara total terhadap komunisme. Agar kampanye berhasil, Soeharto dan militernya, dengan sokongan dari AS dan Eropa, melakukan pembunuhan, penghilangan, pemenjaraan dan pembuangan jutaan orang yang dianggap pengikut komunisme, PKI dan mereka yang dituduh seorang komunis.
Doktrinasi bahwa komunisme merupakan paham berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara disebarkan melalui ketakutan. Media-media yang dikuasai militer memberitakan kebohongan itu secara terus menerus, siang dan malam. Dengan mengabaikan semua perjuangan kaum komunis untuk kemerdekaan negeri ini, Soeharto dan kroninya menjalankan penghapusan memori sejarah yang luar biasa dari otak segenap bangsa Indonesia. Siapa yang mencoba melawan akan langsung ditindak tanpa tedeng aling-aling.
“Komunisto-phobi” atau ketakutan akan komunisme pun tumbuh subur. Rakyat yang dibatasi akses terhadap sejarahnya sendiri perlahan menjadi makhluk-makhluk pengekor yang dungu. Kebodohan itu dibentuk dengan sangat rapi sehingga mayoritas masyarakat tidak merasa bahwa mereka sedang dibodohi dan ditindas.
Penstrukturan ini berhasil menjadikan Indonesia negara yang berjalan tanpa ideologi ekonomi kritis yang menentang kesewenang-wenangan pemilik modal. Sumber daya alam Nusantara perlahan tapi pasti digerus untuk kepentingan penguasa dan pengusaha. Rakyat yang sudah berpikiran sempit pun menganggap itu adalah hal wajar. Di Indonesia, penguasa menanamkan ke benak rakyat bahwa komunisme adalah paham anti agama, anti Tuhan. Selesai. Tidak perlu analisa rumit, tidak perlu penjabaran berbelit. Padahal, tentang agama sangat sedikit sekali dibahas dalam komunisme.
Masyarakat masa kini tidak tahu, dan memang disengaja agar tidak tahu, bahwa komunisme sejatinya tentang perjuangan kelas, perlawanan terhadap penindasan. Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan komunisme agar setiap manusia tertindas sadar dan memperjuangkan hak-haknya.

Bertentangan dengan Agama?
Karl Marx menyebut agama adalah candu (‘opium’) terhadap masyarakat, dalam sebuah kritik yang ditulis untuk menentang Hegel pada tahun 1800-an. Ungkapan inilah yang digoreng oleh kelompok konservatif, terutama kaum agama di Indonesia, dan menjadikannya titik pertentangan antara komunisme.
Padahal, kata “candu” itu bermakna kesenangan manusia yang tertindas untuk berlindung di balik agama alih-alih bangkit dan melawan penindasan yang dialaminya. Misalnya, seorang buruh pabrik yang bekerja 15 jam sehari tanpa upah yang layak lebih memilih berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan agar sabar terhadap cobaan yang dihadapinya.
Marx menganggap hal tersebut tidak akan membawa perubahan apapun. Jika menerima ketidakadilan, maka manusia harus melawan, harus berpraksis, bukan berdoa. Tidak akan ada keadilan yang jatuh dari langit. Inilah mengapa Marx sangat mengagungkan materialisme dan mengkritik idealisme Hegel, gurunya. Sederhananya, materialisme adalah “dari bumi ke langit”, idealisme adalah “dari langit ke bumi”. Marx menganggap keadaan “materi”-lah yang menentukan kesadaran manusia, termasuk akan Tuhan, bukan sebaliknya.
Agama dan Tuhan ada karena manusia masih tertindas. Menurut Marx, jika tatanan masyarakat komunis tercapai, sebagai puncak dari apa yang disebut sebagai “Materialisme Historis”, agama dan Tuhan otomatis akan menghilang karena saat itu manusia sudah dibebaskan dan tidak tertindas. Itu sebabnya, tidak pernah komunisme itu menentang agama. Dalam praktik komunisme di Uni Soviet, Vladimir Ilyich Lenin pun membebaskan semua penduduknya untuk memilih, apakah beragama ataupun tidak.
Dalam Sosialisme dan Agama (1905), Lenin mengatakan agama adalah urusan pribadi, sepanjang tidak melanggar hukum kenegaraan. Dengan tegas dia mengatakan bahwa diskriminasi para warga terkait keyakinan agama adalah sesuatu yang “sama sekali tidak bisa ditolerir”.
Di Indonesia sendiri, di awal masuknya, komunisme diterima dengan baik di kalangan agama Islam. Bahkan, Henk Sneevliet, seorang Marxis pendiri Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), cikal bakal PKI, diberikan kesempatan untuk berpidato di depan pertemuan Sarekat Islam yang dipimpin Haji Oemar Said Tjokroaminoto.
Soekarno, Presiden pertama RI yang juga seorang Muhammadiyah taat, sejak tahun 1926 sampai akhir hayatnya bertahan dengan cita-cita mempersatukan Nasionalisme, Agama dan Komunisme (Nasakom) demi mencapai ujung dari kemerdekaan: Sosialisme Indonesia. Kemudian dalam dunia pergerakan, ada nama pemuka agama Islam seperti Haji Misbach, Haji Ahmad Khatib alias Haji Datuk Batuah serta Natar Zainuddin, yang dengan kepercayaannya meyakini bahwa perpaduan antara Islam dan Komunisme merupakan senjata tajam untuk mematikan kolonialisme dan kesewenang-wenangan penjajah.

Bertentangan dengan Pancasila?
Alasan utama penolakan komunisme di Indonesia adalah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Benarkah?
PKI sendiri awalnya bernama Perserikatan Komunis Hindia, didirikan pada 23 Mei 1920. Namun pada tahun 1924, namanya kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan ini membuat PKI menjadi partai pertama yang menggunakan nama Indonesia.
Pemberontakan partai ini terhadap Belanda pada tahun 1926-1927, membuat PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial. Masa gelap ini kemudian berakhir setelah kepulangan Musso dari Uni Soviet dan munculnya tokoh-tokoh komunis muda seperti DN Aidit dan Nyoto.
Anggota-anggota PKI dalam prosesnya, melalui organ pemuda dan tentara rakyat, terlibat dalam banyak peperangan dan pertempuran memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1948, PKI sempat tersandung oleh peristiwa Madiun. Pemerintah Sukarno ketika itu menangkap para pentolan PKI termasuk menghukum mati Musso. Namun, bukan berarti pemerintah melarang PKI.
Artinya, pemerintahan Bung Karno melihat perjuangan PKI dan paham komunisme tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang saat itu, UUD Sementara 1950. Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, di mana UUD 1945 kembali menjadi konstitusi negara, PKI tetap saja tidak dilarang oleh Bung Karno.
Dalam sebuah pidato Desember 1965, yang juga dapat dilihat melalui Youtube, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila tidaklah antikomunis. “Karena itu aku menegaskan hal ini, Saudara-saudara. Kalau saudra-saudara mengaku atau menamakan diri anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri!” ujar Bung karno Tegas.
Pada pidato Februari 1966, Bung Karno menegaskan dukungannya kepada PKI, yang saat itu sudah santer disebut sebagai dalang penculikan dan penembakan Jenderal. Berikut sedikit cuplikan pidatonya:
“Saya pernah mengalami. Saya sendiri lho mengalami, Saudara-saudara, mengantar 2.000 pemimpin PKI dikirim oleh Belanda ke Boven Digul. Hayo, partai lain mana yang sampai ada 2.000 pimpinannya sekaligus diinternir, tidak ada. Saya pernah sendiri mengalami dan melihat dengan mata kepala sendiri, pada satu saat 10.000 pimpinan daripada PKI dimasukkan di dalam penjara. Dan menderita dan meringkuk di dalam penjara yang bertahun-tahun.
Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan bukan parpolku, aku pemimpin PNI, ya aku dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas. ….
Coba, coba, coba, coba! Lha kok ada sekarang ini golongan-golongan yang berkata bahwa komunis atau PKI tidak ada jasa di dalam kemerdekaan Indonesia ini.
Sama sekali tidak benar! Aku bisa menyaksikan bahwa di antara parpol-parpol malahan mereka itu yang telah berjuang dan berkorban paling besar.”
PKI sendiri menyatakan selalu mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan Solichin Salam dan dimuat majalah Pembina pada 12 Agustus 1964, seperti dikutip dari historia.id, Dipa Nusantara (DN) Aidit menyatakan dukungan terhadap Pancasila.
Ini sekaligus mematahkan dugaan banyak pihak yang meyakini pendirian PKI, dengan anggota resmi dan tidak resmi berjumlah sekitar 2 juta orang itu, ingin meruntuhkan dasar negara.
“PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila. Bagi PKI, semua sila sama pentingnya. Kami menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka Pancasila sebagai satu-kesatuan,” kata Aidit.

Saatnya Belajar
Awalnya, terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden sempat membawa angin segar bagi aura demokrasi Indonesia. Latar belakang sang putra Solo yang dianggap “prorakyat” membuncahkan harapan Indonesia bisa bersikap dewasa menyikapi sejarah Indonesia, khususnya terkait komunisme.
Namun, sikap pemerintah yang represif akhir-akhir ini sepertinya membuat harapan itu hanyalah tinggal angan-angan. Bangsa Indonesia ternyata belum bisa belajar untuk menjadi lebih baik.
Komunisme bukanlah hantu yang harus ditakuti, bukan pula Dewa yang harus disembah. Tempatkanlah komunisme di singgasana yang seharusnya: perlawanan terhadap segala penindasan!

Penulis adalah seorang wartawan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here