Hot!

NEGARA MENILAI ORANG PAPUA SEPARATIS

Papua menangis, gambar. Dok. goo koteka

Penulis, Fransiscus Gobai

Diera pemerintahan JOKOWI-JK Negara masih menilai orang Papua separatis, kriminal sehingga pemerintah terus mengutamakan pendekatan keamana demi membenarkan tindakannya atas nama keamanan Negara.

Kepemimpinan Jokowi-JK selama satu tahun tidak membawa angin segar bagi orang papua.Janji-janji manisnyapun diingkari.Pelanggaraan HAM terus berlanjut.Penangkapan dan pembunuhan tenpa alasan yang jelas marak di Bumi Cendrawaih .Ruang demokrasipun ditutup.Mereka masih diteror,disiksa,diancam,didiskriminasi dianiyaya bahkan dibunuh.

Hal ini namapk jelas terutama dibulan disember  penangkapan dan pembunuhan itu marak terjadi di Indonesia terlebih khusus di seluruh papua.Misalnya, kasus ter-tanggal satu desember kemaring penangkapan dan pengeniyayaan terhadap tigaratusan mahsiswa papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Polda Metro jaya Jakarta Pusat, pada hari yang  sama hal serupa juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota di seluru tanah papua salah satunya di kabupaten Nabire dimana 25 aktivif ditangkap dan dianiyaya oleh TNI/Porli.

Sementara itu menjalang kunjungan presiden Jokowi ke papua selalu  terjadi penangkapan dan pembunuhan yang tentunya dilakukan oleh actor yang sama yakni TNI/Porli dengan ber-alasan keamanan,salah satunya kasus paniai delapan desember yang menewaskan empat pelajar di lapangan karel gobai yang hingga saat ini tindak lanjutannya belum jelas.

Lebih lanjut untuk membuktikan adanya peningkatan pelanggaraan HAM yang terus terjadi di bumi cendrawasih dalam kepemimpinan Jokowi-JK berikut tanggapan KOMNAS HAM .
Tak satupun janji manis Jokowi yang terwujud di Papua, Pelanggaran HAM hampir setiap hari menjadi tema, Ketimpangan kesejahteraan semakin merajalela.

Dalam kesempatan itu juga catatan resmi Komnas HAM mengungkapkan, ada 700 orang yang mengalami kekerasan selama setahun Jokowi jadi Presiden. Mereka ditangkap,dianiaya, dan disiksa bahkan dibunu Sehingga Jokowi dinilai belum mampu menangani pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih sesuai janji-jajinya.Setidaknya itu yang diungkap oleh KOMNAS HAM.

Sementara itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang dilansir VIVA.Com menyatakan, salah satu daerah yang masih rawan pelanggaran HAM adalah Papua. Di wilayah yang mulai sering dikunjungi Jokowi itu.Lembaga ini juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan di sektor tambang dan perkebunan.

Ironisnya,lagi-lagi pelaku pelanggaran HAM itu mengarah ke TNI/Porli yang ditempatkan di sana. Hal ini membuktikan bahwa Negara masih saja mengangap orang papua separatis dan kriminal oleh karenanya pemerintahan Jokowi yang hanya berbekal revolusi mental terus mengandalkan pendekatan keamana terhadap orang papua di bumi cendrawasih.

Melihat adanya intensitas pelanggaraan HAM yang terus meningkat di Papua Jokowi tidak perlu lagi menutup mata. Tidak perlu lagi menerapkan pendekatan keamanan apa lagi mengambil kebijakan untuk papua hanya sepihak, ini bukan samannya. Negara ini Negara hukum, Negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam situasi saat ini, rakyat papua benar-benar merasa kecewa terhadap kepemimpinan Jokowi-JK yang tidak memahami akar permasalahan sebenarnya. Sebenarnya persoalan papua sangat kompleks yakni persoalan kemanusiyaan sehingga Negara benar-benar  dituntut memahami akar persoalan papua dan mengubah pola pendekatan yang lebih manusiawi.

Kedepan pemerintahan Jokowi-JK bersama janji-janjinya diharapkan benar-benar hadir ditenga-tengah masyarakat papua, melakukan pendekatan dengan hati bukan pendekatan keamanan memberikan apa yang masyarak papua dambahkan bukan memberi apa yang diinginkan oleh Negara sehingga kelak Indonesia dan papua hidup berdampingan, saling memenuhi antara satu sama lain sehingga pada akhirnya tercipta cita-cita bangsa, PAPUA TANAH DAMAI.

Penulis adalah Mahasiswa asal Papua, kuliah di Jakarta

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.