Pelanggaran NKRI Atas Papua Dan ULMWP - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

Header Ads

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Rabu, 22 Juni 2016

Pelanggaran NKRI Atas Papua Dan ULMWP

Ilustrasi 
Secara sadar, saat ini NKRI telah melanggar dua prinsip kedaulatan yang masih dianut ialah prinsip kedaulatan Negara dan juga prinsip kedaulatan Hukum. Yang pertama ini adalah pelanggaran NKRI terhadap maklumat BPUPKI sebagaimana dirumuskan dalam naskah UUDS. Dalam klausulnya disebutkan bahwa batas wilayah yang diproklamirkan adalah dari Sabang sampai Maluku. Tidak termasuk Papua Barat (artinya Papua Barat masih diluar kekuasaan RIS), NKRI juga telah melanggar Proklamasi 17 Agustus 1945, serta dekrit 5 Juli 1959.

Kedua, NKRI masih melanggar Pasal 2 UU No 2 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Secara jelas dan implidit disebutkan bahwa Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, UUD dan GBHN. Beberapa falsafah dasar Negara telah dilanggar sendiri.

Seperti Mendagri dan Menkopolhukam telah menyalahi alias melangkahi rambuh-rambu Haluan Negara RI khusus pada Sila ke-3 Pancasila, UUD, Teks Proklamasi 17 Agustus, UU No.27/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahkan pelanggaran terhadap konvensi antar negara.

Karena itu, Mendagri dan Menkopolhukam sudah selayaknya diultimatum oleh MSG. Seandainya ia bersikap keras, maka NKRI berhak digugat saja ke MK Jerman. Syaratnya, dapat digunakan berupa hukum atas dua dalih pelanggaran tadi. Seperti pelanggaran atas Papua dan ULMWP. Dalam pengajuan gugatan ke MK, pengadu-nya ialah ULMWP walau ULMWP statusnya masih observer, tetapi dilihat dari perspektif hukum Internadional ia tlh memenuhi syarat dalam pengajuan guagatannya ke MK lewat portal MSG bila NKRI masih nakal.

Oleh sebab itu, kita jangan kalah dan menyerah dari upaya NKRI yang hedak menggagalkan semua langkah perjuangan kita saat ini. Kita tetap semangat dalam berjuang berdasarkan sejarah politik yang kita amalkan. Dalam sejarah telah mencacat bahwa sesungguhnya kita sudah pernah merdeka secara 'de jure’ semenjak tahun 1961 dan itu bukan merupakan suatu rahasia lagi tetapi sudah menjadi nyata kepada dunia bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa seperti yang termaktub dalam hukum nasional maupun hukum antar negara.

Meskipun tahun 1961, hak kemerdekaan kita berhasil digagalkan secara paksa dan kejam oleh Negara melalui pemerintah AS, Belanda dan Indonesia lewat rezim Darurat (UNTEA) di Papua Barat saat itu. Tetapi diharapkan agar kita tetap terus berjuang menaruh harapan tanpa takut dan gentar untuk merebut kedaulatan yang "de jure" demi kebebasan Papua Barat.

Gebado Yoka

2 komentar:

  1. Ah...ko tipu..mo..ko pung otak mati...

    BalasHapus
    Balasan
    1. tangap pikiran/argumen orang tu jangan degan emosional ' emosionel tak mampu menyelesaikan permasalah di papua

      kami bicara papua merdeka karna kami mencintai kehidupa

      Hapus

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Laman