Sikap PRPPB Terkait Represi Polisi dan Kelompok Reaksiner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016 - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Senin, 25 Juli 2016

Sikap PRPPB Terkait Represi Polisi dan Kelompok Reaksiner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016

Perkuat Persatuan Kelas Buruh dan Rakyat Indonesia dan Papua untuk Memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Papua Barat

Orang-orang Papua selalu jadi korban, diperkosa, dibunuh di mana-mana. Hak azasi orang Papua dicabut paksa oleh Amerika, Inggris, Australia dan Indonesia… Kenapa saya ada di areal Freeport? Karena pembantaian demi pembantaian itu karena emas tembaga. Pemerintah (TNI-Polri) tidak pernah merasa orang Papua bagian dari Indonesia karena lebih mementingkan perusahaan daripada masyarakat yang harus dilindungi.
Kelly Kwalik kepada Jimmy Erelak, dalam Markus Haluk (2013: 286)

Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) adalah aliansi berbagai organisasi serta individu Indonesia dan Papua. PRPPB berupaya untuk membangun solidaritas dan persatuan rakyat Indonesia dan Papua untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara demokratis dan bermartabat, yaitu dengan hak menentukan nasib sendiri.
Persoalan di Papua bukanlah perkara pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya seperti yang dibayangkan oleh Rejim Jokowi-JK. Persoalan mendasar di Papua adalah penjajahan imperialisme yang bekerja sama dengan kelas borjuis Indonesia. Rakyat Indonesia sudah belajar dengan keras, terutama dalam masa Rejim Militer Soeharto, bahwa kita tidak dapat membangun sebuah bangsa di bawah moncong senjata. Menjadi wajar ketika penjajahan dan moncong senjata Indonesia pada Papua semakin memperbesar dan memperkuat semangat nasionalisme Papua untuk membangun bangsanya sendiri. Perlu diketahui bahwa hak menentukan nasib sendiri merupakan bagian dari tuntutan-tuntutan demokratis, bagian dari tuntutan yang akan menyelesaikan persoalan kebangsaan.
Di sisi lain, imperialisme, rejim Jokowi-JK, serta militerisme-lah tak hanya menghambat Papua. Mereka menghambat perkembangan kemajuan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern dan demokratis. Kekuatan mereka terus mengeksploitasi alam dan melanggengkan penindasan terhadap rakyat Indonesia dan Papua.
Oleh karenanya, persatuan dan solidaritas antara kelas buruh dan rakyat Indonesia dan Papua sangat diperlukan, untuk memperkuat perjuangan kita melawan penindasan mereka. Dukungan rakyat Indonesia terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat akan mendekatkan kita semua pada terwujudnya demokrasi seutuh-utuhnya, sesuatu yang akan memukul kekuatan anti demokrasi yang masih bercokol hingga sekarang: militerisme. Juga memukul Imperialisme yang berkuasa di Indonesia dari rejim ke rejim.
Bertepatan dengan pertemuan MSG pada tanggal 13-15 Juli 2016 yang membahas status ULMWP untuk menjadi anggota tetap di MSG, serta peringatan 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang jatuh pada tanggal 14 Juli; PRPPB melakukan serangkaian agenda untuk memperjuangkan tuntutannya, yakni: Panggung Budaya (13 & 14 Juli), Mimbar Bebas (14 Juli), Aksi Massa (15 Juli), serta Ibadah dan Bakar Batu (16 Juli). Rangkaian agenda tersebut kemudian mendapatkan represi besar-besaran dari aparat negara bekerjasama dengan kelompok-kelompok reaksioner. [i]
Agenda-agenda sebelumnya terkait isu Papua, khususnya hak menentukan nasib sendiri, selalu mendapatkan represi. Beberapa kali asrama mahasiswa Papua mengalami pengepungan, antara lain pada Panggung Budaya bulan April 2016, 14 Juni 2016, lalu 1 Juli 2016. Selain mengepung asrama mahasiswa Papua, aparat kepolisian juga berulang kali melakukan represi, antara lain pada aksi mimbar bebas Aliansi Mahasiswa Papua tanggal 2 dan 30 Mei, dan aksi tanggal 16 Juni 2016. Ini belum termasuk berbagai hambatan legal yang dibuat sesuka hati polisi, seperti menyatakan aturan bahwa pemberitahuan aksi harus dilakukan 7 hari sebelum aksi.
Selain itu, pasca aksi tanggal 16 Juni 2016, terdapat upaya penggembosan terhadap solidaritas yang terbangun. Muncul berita di beberapa media online mengenai pernyataan Forum LSM dan Forum Yogyakarta Damai (FYD) yang menolak aksi tersebut. Mereka menggunakan argumentasi manipulatif dan rasis seperti ‘Yogyakarta yang toleran jangan dicederai oleh aksi separatis’ ataupun ‘Jokowi justru membangun di Papua, tidak represif’. Berita itu jelas menyerang persatuan dan solidaritas dari gerakan di Indonesia untuk rakyat Papua dengan menggunakan nama organisasi tertentu. Forum LSM sendiri benar merupakan nama sebuah organisasi, dan benar bahwa Tutik Purwaningsih tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Forum LSM DIY Periode 2012-2015. Sementara itu, tidak ditemukan adanya organisasi Forum Yogyakarta Damai. Namun hingga kini tidak ada klarifikasi terbuka dari pihak manapun mengenai pernyataan tersebut.
Pada rangkaian aksi kali ini, tanggal 13 – 15 Juli 2016, aparat kepolisian memblokade asrama mahasiswa Papua Kamasan I. Blokade dilakukan bersama ratusan orang dari kelompok-kelompok reaksioner yakni Paksi Katon, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila dan FKPPI. Polisi dan kelompok reaksioner melakukan penganiayaan, penangkapan, dan kriminalisasi terhadap massa aksi. Polisi membiarkan kelompok reaksioner menyerang asrama mahasiswa Papua dengan lemparan batu dan berusaha menjebol pagar sembari terus meneriakkan kata-kata rasis seperti “anjing” dan “monyet”.
Pertama. Apa yang dilakukan oleh polisi sama sekali bukan menjaga  keamanan aksi massa.
Apa yang dilakukan oleh polisi adalah bagian dari represi besar-besaran yang dilakukan oleh Rejim Jokowi-JK terhadap gerakan rakyat di Papua.
Kebiadaban yang terjadi terhadap perjuangan PRPPB semakin menunjukan kualitas demokrasi yang selalu dibanggakan oleh Rejim Jokowi-JK. Selain di Yogyakarta, pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua juga terjadi di Makassar. Perlakuan aparat Negara pada rakyat Papua hingga di luar wilayah Papua menunjukkan dengan terang tidak adanya demokrasi bagi rakyat Papua.
Pasca reformasi 1998, kelas borjuis dan militer Indonesia berusaha keras mempertahankan kekuasaannya di Papua. Ini didukung imperialisme yang berkepentingan mempertahankan penjajahan Indonesia di atas tanah Papua, khususnya tiga kekuatan kapital internasional berikut: grup Rockefeller yang menguasai Freeport; British Petroleum yang menguasai bisnis minyak dan gas bumi, serta group Binladen dari Timur Tengah yang menguasai bisnis perkebunan.
Keadilan tidak pernah kunjung tiba dalam kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Pasca Reformasi 1998, pelanggaran HAM berulang kali terjadi. Di bawah kepemimpinan Rejim Jokowi-JK justru ruang demokrasi semakin diberangus. Ribuan rakyat Papua yang memperjuangkan kemerdekaan ditangkap di masa Jokowi-JK. Bahkan, muncul rencana pembangunan Komando Daerah Militer dan Markas Brimob baru di Papua.
Kerja sama antara polisi dengan kelompok reaksioner berfungsi untuk memperkuat rasisme yang mereka sebarluaskan sendiri.
Polisi melakukan mobilisasi pasukan besar-besaran, memblokade jalan, dan mengepung asrama. Kelompok reaksioner, digardai oleh aparat kepolisian, menyebarkan kebencian rasisme. Di saat yang sama polisi melakukan razia di jalanan dan tempat keramaian secara rasis: razia menargetkan mereka yang warna kulit, wajah, dan rambutnya terlihat seperti orang Papua. Bersamaan dengan itu berkembang juga isu melalui broadcast dan media sosial bahwa orang-orang Papua mengamuk dan melakukan perusakan di sekitar asrama hingga membawa korban.
Rasisme adalah alat dari kelas borjuasi untuk memecah belah, mengadu domba serta menaklukan rakyat. Dengan begitu maka kelas borjuasi dapat terus mempertahankan kekuasaannya. Kita telah melihat berulang kali rasisme dikembangkan dan digunakan oleh Rejim Borjuis yang berkuasa. Rasisme terhadap etnis Tionghoa, yang berujung pada kerusuhan rasialis di Jakarta 1998, disebarluaskan untuk mengalihkan persoalan dari Rejim Militer Soeharto. Berbagai kerusuhan rasial paska Reformasi 1998 dirancang oleh militer untuk mempertahankan kekuasaannya.
Rasisme menjadi penindasan ganda bagi rakyat Papua,memperparah penjajahan yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun oleh Rejim Borjuis Indonesia dan Imperialisme. Penindasan dan diskriminasi berbasiskan atas warna kulit dan atribut fisik lainnya menimpa rakyat Papua tidak hanya di tanah mereka, tapi di mana-mana.
Rasisme membuat orang Indonesia merasa superior dan membenarkan diskriminasi dan penindasan terhadap rakyat Papua. Membenarkan pengepungan, penangkapan, penganiayaan, pembunuhan serta penjajahan terhadap rakyat Papua.
Yang harus diingat fakta bahwa rasisme (dan dalam hal ini juga sauvinisme) tidak pernah memberikan keuntungan bagi kelas buruh dan rakyat Indonesia. Kelas buruh dan rakyat Indonesia tetap mengalami penindasan oleh Imperialisme dan Rejim Jokowi-JK. Rasisme dan sauvinisme berfungsi mengaburkan penindasan tersebut. Sementara para elit-elit politik serta jenderal-jenderal tentara dan polisi dapat terus mendapatkan keuntungan dari menjajah Papua. Contoh sederhana adalah dengan melihat gelontoran modal yang mereka dapatkan dari terus bertahannya Freeport McMoran di Papua.
Kedua, terjadi blokade dan pengepungan yang begitu ketat dari aparat keamanan. Namun kelompok reaksioner dapat melancarkan aksinya hingga tepat di depan asrama mahasiswa Papua. Mereka kemudian menyebarluaskan kebencian rasis mereka. Apa yang terjadi kemarin kembali menegaskan fakta-fakta sebelumnya mengenai hubungan antara kelompok-kelompok reaksioner dengan negara.
Kelompok reaksioner yang sama juga yang beberapa waktu lalu melakukan penyerangan ke acara Aliansi Jurnalis Indonesia, melakukan aksi menyerukan pembunuhan terhadap LGBT, melakukan penyerangan ke beberapa kampus,  melakukan penyerangan ke acara-acara terkait Malapetaka 1965 serta berbagai ruang publik lainnya.
Keberadaan kelompok reaksioner tersebut dijaga, dipelihara dan digunakan oleh kelas borjuis Indonesia. Mereka digunakan untuk melakukan pekerjaan kotor yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan kelas borjuasi. Disisi yang lain mereka juga digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan bagi kelas borjuis dengan isu-isu reaksioner, seperti rasisme dan sauvinisme.
Ketiga, tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik, tidak akan ada demokrasi seutuh-utuhnya, ketika kita mengabaikan kontradiksi antara kekuatan demokrasi dan anti demokrasi, kontradiksi antara kepentingan kelas borjuis Indonesia melawan kepentingan kelas buruh dan rakyat di Indonesia dan Papua, kontradiksi antara penjajahan yang dilakukan oleh kelas borjuis Indonesia melawan rakyat Papua yang dijajah.
Kata-kata seperti toleransi, perdamaian, cinta, dan persatuan sesama anak bangsa kemudian digunakan untuk menutupi kontradiksi tersebut. Di saat rakyat Papua diperlakukan seperti binatang dan aparat keamanan bersama kelompok reaksioner melancarkan kebiadabannya, sebagian orang mengklaim bahwa ada cinta yang besar terhadap Papua dan kekejian yang telah dikabarkan luas hanyalah isu.
Kata-kata tersebut kemudian menutupi tuntutan demokratis rakyat Papua untuk hak menentukan nasib sendiri. Menutupi penindasan yang terjadi puluhan tahun terhadap rakyat Papua. Menutupi persatuan dan solidaritas yang ada untuk tuntutan hak menentukan nasib sendiri dan berbasiskan nilai-nilai demokrasi. Menutupi kebiadaban yang dilakukan oleh aparat negara bekerjasama dengan kelompok reaksioner serta rasisme yang mereka bangun.
Keempat, demokrasi seutuh-utuhnya sampai kapanpun tidak akan bisa didapatkan dengan menyandarkan harapan pada elit borjuis dan aparat negara. Mereka berada di kutub lain yang mempertahankan kekuasaannya dengan menggerus demokrasi.
Demokrasi seutuh-utuhnya hanya dapat dimenangkan dengan keberpihakan jelas pada kelas buruh dan rakyat tertindas. Dalam beberapa hari kemarin kita juga melihat solidaritas yang semakin terbangun dari berbagai organisasi, individu serta rakyat untuk perjuangan Papua. Solidaritas dan persatuan tersebut harus dimajukan dengan memberikan isian-isian programatik.
Dengan ini PRPPB menyatakan bahwa solidaritas terkuat dalam perjuangan untuk demokrasi seutuh-utuhnya hanya dapat terjadi dengan juga menerima dan mendukung tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri. PRPPB juga menyerukan tuntutan berikut:
  1. Cabut status tersangka Obby Kogoya
  2. Demokrasi Seutuh-utuhnya Untuk Rakyat Papua
  3. Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua
  4. Bebaskan Seluruh Tapol dan Napol di Papua
  5. Tangkap, Adili dan Hukum Berat Jenderal-jenderal Pelanggar HAM
  6. Usir Semua Perusahaan Multinasional dari Tanah Papua
Mari kita perkuat persatuan serta solidaritas antara kelas buruh dan rakyat di Indonesia maupun di Papua, untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, untuk mempertahankan demokrasi serta melawan rasisme dan kelompok reaksioner. Solidaritas yang terbangun harus dimajukan menjadi perjuangan untuk demokrasi seutuh-utuhnya. Tuntutan hak menentukan nasib sendiri harus terus digelorakan agar terbangun pondasi kekuatan dan mobilisasi massa yang besar ke depannya, dalam perjuangan untuk demokrasi seutuh-utuhnya.
Perjuangan kita meyakinkan dan membangun persatuan kelas buruh dan rakyat Indonesia serta Papua untuk Hak Menentukan Nasib Sendiri adalah perjuangan untuk meneguhkan jati diri bangsa Indonesia dan Papua, untuk berjuang bagi pembebasan dari Imperialisme dan Kelas Borjuis, serta membangun masa depan persatuan bangsa-bangsa yang berdasarkan atas nilai-nilai solidaritas, kemanusiaan dan internasionalisme.
Akhir kata, biarkan motto Mambesak, sebuah grup musik rakyat Papua Barat yang tokohnya (Arnold Ap) ditembak mati oleh tentara Indonesia, berdengung di hati dan pikiran kita: “Kita Bernyanyi Untuk Hidup Dahulu, Sekarang dan Nanti.”

Yogyakarta, 18 Juli 2016
Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB)
CP: Steven Walela  (0813 8217 5307)

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), PEMBEBASAN, KPO PRP, LBH Yogyakarta, Lingkar Studi Sosialis (LSS), Komite Perjuangan Perempuan (KPP), Libertas, PMD, Kaukus Perda Gepeng, PLUSH, serta organisasi & individu lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Responsive Ads Here