Hot!

Terorisme Dan Imperialisme

Serangan teror meledak tepat di jantung Ibukota Jakarta, tepatnya di jalan Thamrin, yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari Istana Negara.
Seantero Nusantara menjadi gempar: terorisme bukan lagi bahaya laten, tetapi sudah ancaman nyata. Lantas, perbincangan ramai bergulir di tengah-tengah khalayak. Dan, seperti biasa, dalam sekelebatan mata muncul kesimpulan.
Termasuk kesimpulan Goenawan Mohamad. Menurut budayawan kondang ini, terorisme berpangkal dari kebencian. “Jangan diabaikan kekerasan dimulai dari kebencian kecil,” kata Goenawan seperti dikutip portal KBR, Jumat (15/1/2016).
Di akun twitternya, Goenawan menghubungkan terorisme/radikalisme dengan paranoia ideologi. Dia bilang, “Ideologi dibangun dari penolakan dan paranoia: serba curiga, berprasangka, dengki kepada orang-orang di luar kelompok mereka.”
Dia melanjutkan, “penderita paranoia, juga paranoia ideologi, selalu melihat ada musuh di sekitar mereka. Mereka lihat hidup sebagai perang untuk menghancurkan.” Dari sinilah, dalam anggapan Goenawan, pangkal lahirnya terorisme dan radikalisme adalah “kebencian kepada yang berbeda dan hasrat menghabisi yang bukan kami.”
Kesimpulan Goenawan itu segaris dengan kesimpulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beberapa tahun lalu. Saat itu, Ketua BNPT Ansyaad Mbai mengatakan, terorisme tidak akan habis selama faham penyebaran kebencian atas nama agama masih ada (liputan6.com, 24/10/2012).
Kesimpulan di atas tidaklah baru. Saya sudah sering mendengar kesimpulan bahwa terorisme dibakar oleh ideologi, dogmatisme agama, dan benturan kebudayaan. Jadi, bagi mereka, persoalan terorisme itu ada di corak berpikir.
Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu.
Terorisme dan corak berpikir
Bagi saya, terorisme tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Banyak orang terdorong menjadi teroris karena kondisi sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, politik yang korup, dan lain-lain.
Kata Goenawan, radikalisme muncul karena kebencian terhadap yang berbeda. Ini jelas salah kaprah. Tidak ada kebencian yang fitrawi. Tidak ada orang yang lahir dengan kebencian. Bagi saya, kebencian adalah reaksi seseorang terhadap keadaan sekitarnya.
Begitu juga dengan radikalisme. Saya kira, radikalisme adalah reaksi terhadap keadaan sosial: melebarnya ketimpangan sosial, menjamurnya ketidakadilan, korupsi yang merajalela, dan campur tangan asing (korporasi/negara asing) yang begitu kuat.
Begitu juga dengan para pelaku teror Sarinah. Beberapa pelaku adalah orang-orang kelas bawah yang bergelut dengan kemiskinan. Ada bekas Satpam yang kemudian jadi sopir angkot, tukang pijat, dan anak buruh tani miskin.
Lantas, di mana peran ideologi?
Ideologi tidaklah independen. Sebaliknya, dia adalah hasil konstruksi sosial. Ideologi adalah gambaran yang disadari atau tidak disadari tentang kenyataan sosial. Bisa benar, bisa tidak.
Bisa saja, misalnya, seseorang melihat persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi yang merajalela, dan ketidakadilan sebagai ekspresi dari pengabaian terhadap perintah Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, ideologi yang bernuansa konservatif dan reaksioner akan mudah merasuki pikiran orang tersebut. Jadi, bisa saja ideologi itu adalah kesadaran palsu atau keliru tentang kenyataan sosial.
Ideologi tidak berdiri di ruang yang netral. Dia mencerminkan pergulatan sosial atau pertarungan kelas dalam masyarakat. Mereka yang berusaha mempertahankan status-quo cenderung konservatif. Sebaliknya, mereka yang menginginkan emansipasi ke yang lebih baik pasti progressif.
Dalam masyarakat berkelas, klas berkuasa akan selalu berusaha memanipulasi kesadaran klas tertindas. Dia selalu berusaha mencegah klas tertindas untuk menemukan penjelasan yang ilmiah dan rasional mengapa mereka tertindas. Dan sebagai obat mujarabnya, ideologi-ideologi reaksioner (fasisme, chauvinisme, dll) dan dogmatisme agama sering dipakai untuk memanipulasi kesadaran klas tertindas itu.
Tidak heran, di banyak tempat, tidak terkecuali di negara-negara maju, ketidakpuasan terhadap keadaan dialihkan menjadi kebencian terhadap bangsa asing, kaum imigran, bangsa kafir, dan musuh-musuh hasil rekayasa lainnya.
Dan saya kira, ideologi yang meracuni otak para pelaku teror itu termasuk dalam golongan dari ideologi manipulatif itu. Dan siapa yang diuntungkan oleh aksi teror itu? Tentu saja jelas: kelas yang sedang berkuasa.
Terorisme Sebagai Proyek Imperialisme
Dalam kasus teror di Sarinah, polisi sudah menyimpulkan bahwa pelakunya adalah ISIS. Sekirarnya kesimpulan polisi ini benar-benar sahih, maka muncul pertanyaan: apakah aksi teror ISIS mewakili sebuah perjuangan ideologi—taruhlah, mewakili cita-cita politik Islam: kekhalifahan dan sejenisnya?
Menjawab pertanyaan itu, mari menengok ke belakang sedikit, terutama sejarah munculnya organisasi teroris yang mengatasnamakan agama ini.
Usai perang dunia ke-II, selain Inggris, Amerika Serikat juga mulai melirik Timur Tengah. Kawasan ini sangat kaya dengan minyak dan sumber daya lainnya. Namun, saat itu kepentingan Amerika Serikat diganggu oleh dua musuh utamanya, yakni Uni Soviet dan Nasionalisme Arab.
Untuk tujuan itu, Amerika mencoba menggunakan tangan orang lain. Mulailah Amerika mendekati Arab Saudi dan kelompok-kelompok Islam Wahabi. Kenapa Wahabi? Karena kelompok ini punya doktrin yang gampang mengkafirkan orang di luar dirinya. Konon, Wahabi diciptakan oleh Inggris untuk melemahkan Kekaisaran Turki Ottoman.
Nah, di tahun 1950-an, di Mesir berkuasa seorang nasionalis bernama Gamal Abdul Nasser. Kebijakan Nasser, yang populis dan nasionalis, mengancam kepentingan negara-negara imperialis di Mesir dan Timur Tengah, seperti Inggris, AS, dan Perancis. Terutama setelah menasionalisasi terusan Suez.
Saat itu, CIA menyokong Ikhwanul Muslimin (IM) karena “persaudaraan (IM) punya kemampuan yang patut dipuji untuk menggulingkan Nasser.” (Baer, 2003; Dreyfuss, 2005). Dalam perjuangannya, IM dianggap banyak menggunakan cara-cara kekerasan. Misalnya, pada tahun 1954, aktivis IM berusaha membunuh Nasser, tapi gagal.
Di tahun 1960-an, ketika nasionalisme Arab—yang mengusung nasionalisme ekonomi, anti-imperialisme, dan anti-zionisme, menjamur di negara-negara Islam. Dari Aljazair ke Palestina hingga Irak. Menghadapi itu, AS berpaling ke ke rezim dispotik: Arab Saudi. Dengan Arab Saudi, AS mendekati fundamentalis Wahabi.
Di tahun 1979, guna mencegah Afghanistan jatuh ke tangan Soviet, pemerintahan Carter menggelontorkan dana 500 juta USD untuk membantu militan Mujahidin di Afghanistan. Salah satunya adalah Osama Bin Laden, yang kelak jadi pimpinan tertinggi jaringan teroris Al-Qaeda. Ironis sekali, selama bertahun-tahun, Osama menjadi sekutu Washington dan London untuk memerangi pengaruh Soviet di Asia Selatan. (Lihat dokumenter: Breaking the Silence: Truth and Lies in the War on TerrorJohn Pilger dan Steve Connelly, 2003).
Sumber: teleSUR

Kita tahu, Osama dan Al-Qaeda dinyatakan sebagai pelaku serangan teror tanggal 11 September 2001. Lalu, peristiwa ini menjadi dalih bagi AS untuk mengobarkan “perang melawan teror”. Ini pula yang menjadi dalih bagi AS untuk menggempur Afghanistan.
“Dan jangan lupa, mereka yang kita perangi sekarang (Al-qaeda dan Taliban), kita yang biayai 20 tahun lalu. Dan kita lakukan itu karena kita sedang perangi Soviet,” kata calon kuat Presiden AS dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, di depan Kongres.
Uniknya, dalam perang melawan Soviet di Afghanistan, AS dan Arab Saudi tidak hanya menciptakan Al-Qaeda, tetapi juga menciptakan “saudara kembar” organisasi teroris tersebut yang kelak beroperasi di banyak negara. Salah satunya adalah Kelompok Pejuang Islam Libya/ Libyan Islamic Fighters Group (LIFG).
Kemudian, dengan mengadopsi strategi “perang kotor”/dirty war yang diterapkannya di Amerika latin, khususnya di El Salvador dan Nikaragua, Amerika Serikat menciptakan oposisi domestik untuk merubuhkan rezim-rezim yang tidak disukainya. Awalnya, ini diuji-coba melalui LIFG untuk menggulingkan Khadafi di Libya.
Pada tahun 2011, ketika tekanan pasukan bayaran untuk menggulingkan Khadafi meningkat, LIFG ini bergabung di bawah payung Dewan Transisi—koalisi oposisi ciptaan barat untuk menjatuhkan Khadafi. Selain LIFG, kelompok Al-Qaeda juga aktif dalam perang menggulingkan Khadafi.
Strategi serupa juga dipakai di Suriah. Setelah protes massa yang disebut “Arab Spring” gagal menggoyang pemerintahan Bashar Al-Assad, AS dan barat beralih kepada penggunaan kekerasan bersenjata. Mereka kemudian menyokong Tentara Pembebasan Suriah (FSA) untuk menggulingkan Assad.
Patrick Cockburn, penulis buku The Jihadis Return: ISIS and the New Sunni Uprising, menulis: di Suriah, AS mendukung rencana Arab Saudi membangun Front Selatan, yang berbasis di Yordania, yang akan bermusuhan dengan pemerintahan Assad di Damaskus.
Dalam kerangka itu, lanjut Cockburn, kelompok militan jihadis Brigade Yarmouk menerima rudal anti-pesawat dari Arab Saudi. “Tetapi beberapa video menunjukkan bahwa Brigade Yarmouk sering berjuang bersama JAN (Jabhat al-Nusra?), yang berafiliasi dengan Al-Qaida. Karena itulah, di tengah pertempuran, kedua kelompok sering berbagai amunisi, Washington seringkali membiarkan senjatanya yang paling canggih jatuh ke tangan musuh yang mematikan,” tulis Cockburn.
Dan untuk diketahui, Brigade Yaormuk kini bagian dari ISIS. Artinya, politik luar negeri AS yang ingin menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah telah turut memberi angin bagi tumbuh dan berkembangannya ISIS. Apalagi, AS berpegang pada motto: musuh dari musuhku adalah teman. Maka, ISIS dan puluhan kelompok jihadis sektarian yang bermusuhan dengan Assad adalah sekutu AS.
Jangan heran, sekalipun AS sudah menabur puluhan ribu bom di atas tanah Suriah, yang dilemahkan bukanlah ISIS dan jihadis lainnya, melainkan pasukan militer Assad. Inilah yang memungkinkan ISIS mengontrol sebagian wilayah Suriah dan puluhan ladang minyak.
Begitu juga di Irak. Di era Saddam Husein, tidak ada Al-Qaida dan sejenisnya di Irak. Setelah Saddam jatuh, Irak dirobek-robek oleh perang sipil yang bernuansa sektarian. Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mengakui hal itu. Dia bilang, invasi yang dipimpin AS di tahun 2003, yang menggulingkan Saddam, telah membantu bangkitnya Negara Islam (ISIS).
Nah, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, kenapa “perang melawan teror” seakan gagal? Bayangkan, sudah 15 tahun sejak perang ini dikumandankan, jaringan teroris bukannya berkurang atau melemah, malah semakin berkembang biak dan menyebar secara global. Saya kira, jawaban Patrick Cockburn cukup menarik sekaligus menggelitik. Dia bilang: “karena perang melawan teror tidak menarget gerakan Jihadis secara keseluruhan. Dua negara yang kerap membantu para kelompok Jihadis, yakni Arab Saudi dan Afghanistan, adalah sekutu AS.”
Jadi, bisa disimpulkan di sini, bahwa di balik terorisme yang bertopeng agama ini sebetulnya ada kekuatan imperial yang sedang mengepakkan sayap kepentingan ekonomi dan politiknya: hendak mengukuhkan superioritas politiknya sekaligus menguasai sumber daya alam negeri yang ditaklukkan.
Kesimpulan ini tidak muluk-muluk. Di Afghanistan, berkat bantuan Osama/Taliban, AS bukan hanya berhasil mengusir Soviet, tetapi juga mewujudkan apa yang disebut penulis Inggris George Monbiot sebagai “mimpi pipa Amerika”, yaitu proyek pipa minyak dan gas sepanjang 1000 kilometer dari Turkmenistan, melalui Afghanistan, hingga ke Pakistan. Begitu juga dengan Libya, Irak, dan Suriah.
Di tahun 1940, melalui risalah berjudul Bukan Peran Ideologi, Bung Karno sudah menyimpulkan: tidak ada perang di dunia ini yang benar-benar benturan ideologi atau isme-isme. Tidak ada peperangan buat pikiran, tidak ada peperangan buat ideologi, kata Bung Karno.
Yang ada, bagi Bung Karno, hampir semua perang di bawah kolong langit ini adalah perang untuk perebutan bahan mentah. Dan sejarah membenarkan: hampir semua perang di muka bumi ini disulut oleh kepentingan ekonomi dan politik: perebutan bahan baku, pasar, tenaga kerja murah, penguasaan teritori, dan lain-lain.
Begitu juga terorisme bertopeng agama. Agama hanyalah topeng, tetapi esensinya adalah perebutan sumber daya ekonomi. Saat ini, ISIS menguasai puluhan ladang minyak di Irak dan Suriah. Diperkirakan, mereka menerima keuntungan 1-1,5 juta USD per hari dari bisnis penjualan minyak. Belum terhitung ladang minyak yang dikuasai oleh kelompok teroris serupa di Libya; teroris Boko Haram di Nigeria, Kamerun, Chad, dan lain-lain; Al Shabaab di Somalia, Kenya, dan lain-lain.
Efek Lain Terorisme
Selain sebagai proyek imperialisme, terorisme juga membawa dampak lain bagi negara yang terkena aksi terorisme.
Pertama, terorisme seringkali menjadi dalih bagi penguasa untuk mempersempit ruang demokrasi. Di perancis, usai serangan teror di Paris, pemerintah membatasi aksi demonstrasi. Di Indonesia, usai serangan teror bom Sarinah, pemerintah sangat berambisi merevisi UU terorisme.
Kalangan pembela HAM menyebut, gagasan revisi UU itu jika dilakukan, akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Dan bisa disalahgunakan untuk memberangus kalangan yang tak sepaham dengan pemerintah, lebih-lebih di daerah bergolak seperti di Papua. (Baca: Revisi UU Terorisme dikhawatirkan akan merugikan wargaBBC Indonesia, 20 Januari 2016).
Dan saya kira, penyempitan ruang demokrasi selalu sejalan dengan kepentingan pemilik modal. Mereka mengingingkan iklim bisnis yang kondusif, yang di dalamnya tidak ada lagi aksi protes dan pemogokan buruh.
Kedua, isu terorisme seringkali efektif untuk mengalihkan perhatian banyak orang dari isu-isu ekonomi dan politik yang sedang mengemuka. Lihat saja, begitu terjadi aksi teror, maka seluruh pemberitaan media akan tersedot ke isu terorisme.
Ketiga, serangan teror bisa menjadi momentum bagi penguasa untuk menyerukan kesatuan nasional. Tentu saja, dengan menempatkan “terorisme” sebagai musuh bersama. Lantas, mereka yang berusaha memberikan analisa berbeda terhadap terorisme ini akan dicap sebagai penghianat, tidak peduli terhadap korban, tukang fitnah, simpatisan teroris, dan lain-lain.
Melawan Terorisme
Saya kira, menghadapi ancaman teror dari ISIS dan sejenisnya, posisi kita sama: Lawan!
Tetapi, bagi saya, melawan ISIS dan sejenisnya tidak sekedar dengan menentang faham yang mengatasnamakan agama untuk menebar teror, melainkan juga memerangi kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memungkinkan orang menjadi teroris.
Karena itu, mari memerangi sistim ekonomi-politik yang melanggengkan ketidaksetaraan, ketimpangan, ketidakadilan, korupsi, dan kemiskinan.
Selanjutnya, melawan terorisme bukan dengan menutup ruang demokrasi, tetapi justru memperlebarnya agar setiap orang bisa berbicara dan menyuarakan keinginannya. Radikalisme justru akan menemukan tempatnya di tengah masyarakat yang disumbat mulutnya ketika hendak berpendapat atau melalukan protes.
Kemudian, mari memperbaiki kembali tata-pergaulan bangsa kita yang mulai pudar, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Tentu saja, ini harus disertai dengan jaminan kemerdekaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama/keyakinan masing-masing, penghormatan terhadap adat-tradisi yang beragam sebagai kekayaan nasional, perlakuan dan kedudukan yang sama di depan hukum, dan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan sosial.
Kita juga perlu mereoritasi pendidikan nasional dari berorientasi pasar menjadi berorientasi pada pembangunan manusia Indonesia yang cinta tanah-air, demokratis, dan berperikemanusiaan. Pendidikan bisa menjadi senjata melawan terorisme.
Terakhir, dan yang paling pokok, perjuangan melawan terorisme harus juga perjuangan melawan imperialisme. Karena terbukti terorisme bergandengan tangan dengan imperialisme.
Rudi Hartono


Sumber Artikel: www.berdikarionline.com

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.