Hentikan Perampasan Tanah untuk Perkebunan Besar Kelapa Sawit - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

Header Ads

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Selasa, 23 Agustus 2016

Hentikan Perampasan Tanah untuk Perkebunan Besar Kelapa Sawit

Perluasan perkebunan kelapa sawit masih menjadi sandaran utama meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di Indonesia. Kebijakan setiap rejim yang berkuasa tidak mengalami perubahan, justru semakin mengintensifkan perluasan melalui cara perampasan tanah. Kebijakan ini sangat menguntungkan imperialis yang memberikan dukungan kuat melalui program ekonomi hijau dengan mempertahankan bentuk monopoli tanah yang melanggengkan sistem perkebunan terbelakang.
Sistem perkebunan besar yang terbelakang telah menghasilkan kemiskinan yang mendalam dan tindasan yang semakin intensif. Negara menetapkan perkebunan-perkebunan besar, termasuk sawit, menjadi obyek vital negara yang dilindungi dan mendapatkan perlakuan keamanan secara khusus. Kebijakan ini semakin menekan petani yang telah mengalami perampasan tanah dan beban penghidupan yang semakin berat akibat sistem perkebunan terbelakang. Penghisapan dan penindasan ini menjadikan krisis semakin kronis dan telah mendorong kaum tani semakin mengobarkan perlawanan di berbagai daerah.
Tulisan ini akan memberikan uraian singkat tentang perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia, bentuk-bentuk penghisapan dan penindasan, dampak dan perlawanan, serta program perjuangan land reform. Tujuan tulisan ini bertujuan dapat menjelaskan keterbelakangan sistem perkebunan kelapa sawit dan program perjuangan yang tepat kaum tani dalam melawan kebijakan anti rakyat dan fasis Negara.
II. Profil Perkebunan Sawit di Indonesia
II.1 Sejarah Perkebunan Sawit
Sejarah perkebunan sawit di Indonesia dimulai sejak zaman kolonialisme Belanda. Pada era pertengahan abad ke-19, perkebunan kelapa sawit mulai dirintis di wilayah Deli (Sumatera Utara) Pembukaan perkebunan ini terkait meningkatnya permintaan minyak nabati bagi industri. Perkebunan pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera dan Aceh dengan luas areal 5.123 hektar (Ha). Setelah itu, perkebunan sawit semakin meluas  pesat dan menggeser dominasi negeri-negeri Afrika sebagai penghasil sawit terbesar sebelumnya.
Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, pemerintah mengambil alih perkebunan-perkebunan yang sebelumnya dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 melalui program nasionalisasi. Pemerintah menempatkan perwira-perwira militer di setiap jenjang perkebunan dan membentuk hubungan kerjasama buruh perkebunan dan militer.
Pada era kediktaturan fasis Soeharto, pembukaan lahan baru perkebunan semakin intensif. Pada tahun 1980, luas perkebunan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Perluasan ini semakin cepat hingga pa da tahun 2007 sudah mencapai 6,7 juta Ha. Rejim Soeharto mengeluarkan kebijakan yakni program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) sebagai usaha mengonsolidasikan perkebunan rakyat ke dalam kontrol Negara yang dilakukan dengan cara perampasan atau paksaan. Saat itu, sasaran ekspor CPO adalah Belanda, India, Jerman, China, sedangkan produk minyak inti sawit (PKO) di kespor ke Belanda, Amerka Serikat, dan Brazil.
Perkebunan besar tersebut menggunakan tenaga kerja murah yang didatangkan melalui program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an. Perkebunan besar ini menjadi “perusahaan inti” yang memiliki relasi dengan kebun  “plasma”  milik petani (sekitar 2 Ha) yang kemudian dirampas  agar terintegrasi dengan perkebunan inti. Dengan licik para tuan tanah besar pemilik kebun inti mengikat mereka dengan kredit bank untuk “pembangunan kebun plasma”.
Penghidupan tani plasma tidak pernah mengalami peningkatan karena riba yang besar dalam kredit tersebut. Meski pun petani menyerahkan seluruh tandan buah segar (TBS/fresh fruit bunches) ditambah aneka potongan, tetap saja petani tidak dapat melunasi kredit tersebut. Pemerintah mengakali  seluruh potongan tersebut sebagai konsekuensi perubahan harga CPO internasional. Sampai sekarang sistem inti-plasma tetap berlaku dalam sistem perkebunan besar kelapa sawit milik negara dan perusahan-perusahaan swasta.
II.2 Perkebunan Sawit Saat Ini
Perkebunan sawit besar di Indonesia mayoritas dikuasai oleh negara dan perusahaan-perusahaan besar dengan Hak Guna Usaha (HGU/right to exploitation) sebesar sekitar 29 juta Ha dan diantaranya telah ditanami seluar 13,5 juta Ha (planted). Perkebunan tersebut tersebar di lima pulau besar. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki luas HGU terbesar yakni 10.297.772,14 Ha dan telah ditanami seluas 2,5 juta Ha. Luas lahan tersebut dikuasai 1.173 perusahaan yang berasal dari beberapa grup.
Beberapa perkebunan besar dikuasai oleh tuan tanah besar, selain negara, diantara oleh tiga besar yakni Sinar Mas Group, Wilmar Group, Bentoel Group. Perusahaan negara hanya menguasai sekitar 750 ribu Ha, sedangkan Sinar Mas Grup milik Keluarga Eka Tjipta Widjaja menguasai HGU terbesar yakni sekitar enam juta hektar. Grup ini memiliki banyak anak perusahaan perkebunan sawit di bawah Golden Agri-Resources Ltd. Perusahaan ini telah meraih total pendapatan sebesar 7,6 milyar USD dan pada tahun 2014 meraih keuntungan bersih sebesar 221 juta USD.
III. Karakteristik Perkebunan Besar Kelapa Sawit
Perkebunan besar yang dikuasai tuan tanah besar tetap mempertahankan sistem terbelakang yakni:Pertama,  Peningkatan produksi dilakukan dengan memperluas lahan perkebunan seluas-luasnya. Perluasan lahan dilakukan dengan cara merampas tanah rakyat dan mengintegrasikan petani kecil dalam perkebunan inti yang dimiliki tuan tanah besar. Kedua, perkebunan ini mengandalkan tenaga kerja murah serta tidak membutuhkan ketrampilan (skill) khusus dalam aktivitas produksi. Ketiga, menerapkan upah murah bagi buruh tani yang bekerja.
Tuan tanah besar memperoleh kredit perbankan dan dana khusus dari negara, seperti dana reboisasi untuk membangun perkebunannya. Mereka memanipulasi jumlah kredit untuk tani plasma, sedangkan beban pembayaran diletakkan di pundak tani plasma. Tuan tanah menikmati posisi sebagai penentu harga dan bebas memotong bagian bagi hasil dari tani plasma dengan harga yang ditentukan sepihak karena menguasai tanah dan pabrik olahan. Sebagian tuan tanah besar juga telah menikmati keuntungan dari hasil perjualan kayu pada saat pembukaan kebun, bila berasal dari tanah hutan primer atau sekunder.
Pemerintah  mengembangkan istilah “kemitraan” dalam sistem perkebunan inti-plasma sebagai cara menipu kaum tani. Tuan tanah besar memanfaatkan kelemahan kapital kaum tani untuk berproduksi bebas dan ketidakmampuan pemerintah RI menciptakan lahan pertanian luas. Pemerintah menfasilitasi cara penghisapan tersebut sebagai  “jalan pintas” untuk lari dari tanggung jawab terhadap kaum tani. Dengan cara itu, para kapitalis birokrat dapat menggelembungkan kantong pribadinya yang dianggap berjasa  “menggairahkan” perbankan nasional melalui aliran dana investasi asing.
Sebaliknya, sistem inti-plasma yang masih berkembang, kaum tani tidak memperoleh apa pun kecuali penghisapan. Mereka tidak memiliki kebebasan berproduksi karena seluruh input (bibit, pupuk, obat-obatan) dan output produksi (harga)  ditentukan oleh tuan tanah besar, selain tanah kecil yang dikuasai.
Peningkatan volume ekspor CPO sangat bergantung dari peningkatan luas lahan perkebunan monopoli milik para tuan tanah besar yang disokong oleh bank dan  perusahaan perdagangan komoditas pertanian monopoli milik imperialis. Peningkatan volume ekspor sangat kecil hubungannya dengan peningkatan investasi pada tenaga kerja, teknologi, dan perbaikan tanah perkebunan. Perkebunan besar kelapa sawit sejak pendiriannya telah memanfaatkan melimpahnya tenaga tani miskin dan murah dari pulau Jawa dan masyarakat di sekitar perkebunan.
Pembiayaan Berkedok Penyelamatan Lingkungan
Saat ini, perluasan perkebunan besar kelapa sawit memperoleh dukungan sangat kuat dengan adanya berbagai program “ekonomi hijau” (green economy) dari imperialis. Tuan tanah besar yang juga borjuasi besar komprador tersebut berhasil memperoleh legitimasi untuk melestarikan sistem perkebunan jahat ini melalui sistem sertifikasi imperialis dan nasional mengenai perkebunan sawit berkelanjutan. Melalui program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perkebunan kelapa sawit mempromosikan dirinya sendiri sebagai “pelestari lingkungan” setelah bertahun-tahun merusak hutan, lahan gambut dan menghancurkan tanah serta mengisap air dengan rakus hingga kering dengan sertifikasi Konservasi Bernilai Tinggi (High Conservation Value-HCV) bagi areal perkebunannya.
Berikutnya, pemerintah menggandeng berbagai konsultan dunia dan International Finance Coorporation (IFC), bagian dari Bank Dunia, agar dapat memasukkan perusahaan-perusahaan perkebunan layak ambil bagian dalam perdagangan karbon. Pemerintah intensif mengkampayekan tanaman kelapa sawit dapat menyerap karbon yang dilepaskan dan menganggap dirinya telah melakukan “reboisasi” di lahan “kritis.”
IV. Penindasan Terhadap Petani
Dari laporan Sawit Watch, sampai dengan tahun 2014 terdapat 771 konflik  di perkebunan besar sawit. Data ini tentunya diperkirakan lebih besar lagi karena masih banyak yang belum terdata. Perkembangan terakhir akibat konflik yang melibatkan perkebunan kelapa sawit, saat ini setidaknya ada 16 orang di Kuburaya Kalimantan Barat ditahan sejak tanggal 22 Juni 2015. Sebelumnya pada 19 Juni 2015, di Sumatera Utara 9 orang petani terluka akibat penyerangan oleh pamswakarsa dan preman bayaran, karena menuntut dikembalikanya tanah petani yang telah dirampas oleh PTPN III.
Pentingnya perkebunan besar bagi negeri terbelakang di bawah sistem setengah jajahan dan setengah feudal menjadikan negara semakin fasis. Oleh karena itu, negara memberikan jaminan keamanan bagi perkebunan besar dengan mengeluarkan aturan yakni Keputusan Menteri Perindustrian No. 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian No 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri.
Penetapan obyek vital berarti segala tindakan massa (protes massa, aksi massa) menjadi ancaman keamanan negara atau ancaman dari musuh negara yang harus dihadapi secara khusus karena dapat mengganggu aset  vital strategis negara. Oleh karena itu, aparat negara (seperti TNI dan Kepolisian) akan mudah melakukan tindakan kekerasan untuk melumpuhkan segala gerakan massa yang meningkat dan meluas. Saat ini, terdapat sembilan perusahaan perkebunan sawit yang menjadi bagian dari OVN, salah satunya perusahaan milik Sinar Mas yakni PT SMART Tbk.
V.Pembangunan perkebunan kelapa sawit melahirkan perlawanan rakyat.
Sejak di mulai pembukaan perkebunan kelapa sawit, selalu muncul masalah dan perlawanan oleh masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit, sebab seiring pembukaan perkebunan kelapa sawit lahir pula konflik denga masyarakat, tak sedikit kemudian konflik ini melibatkan aparat baik polisi maupun TNI.
Meskipun selalu dihadapkan atas kekerasan, intimidasi, teror, kriminalisasi, penangkapan, penganiayaan bahkan pembunuhan, tidak menyurutkan rakyat dan secara khusus kaum tani untuk tetap melakukan perjuangan karena tanahnya terampas. Tidak hanya dari kaum tani, perlawanan juga lahir dari buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, pada umumnya buruh menuntut masalah upah, status kerja, perbaikan kondisi kerja dan tunjangan sosial.
Berbagai pengalaman perjuangan, baik yang dilakukan oleh para petani yang dirampas tanahnya untuk perkebunan kelapa sawit, maupun buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, banyak yang berhenti dalam kegagalan, namun tidak sedikit pula yang menuai kemenangan-kemenangan.
Sebut saja perjuangan petani di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, dapat mengambalikan tanah 450 hektar ditahun 2000 dan 1228 hektar ditahun 2012 dan sampai saat ini masih dalam proses redistribusi kepada kaum tani, patani di Kabupaten Morowali yang berhasil memaksa PTPN XIV mengembalikan lahan seluas 250 hektar kepada kaum tani, terdapat juga pengalaman petani yang berhasil menggugat HGU perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, namun tanah masih dikuasi dan diambil manfaatnya oleh pihak perkebunan.
Begitu juga perjuangan yang dilakukan oleh buruh perkebunan kelapa sawit, tidak sedikit yang menuai kemenangan-kemenanganya, buruh perkebunan kelapa sawit yang bekerja di PT Hardaya Inti Plantatiaon kabupaten Buol, berkali-kali melakukan pemogokan untuk menuntut upah dan menuai keberhasilan, buruh perkebunan di Kalimatan tengah juga baru saja melakukan pemogokan dan berhasil menolak perubahan hubungan kerja, dan kenaikan upah.
Pengalaman perjuangan yang dilakukan kaum tani dan buruh memberikan pelajaran baik bahwa perjuangan yang mereka lakukan bisa menuai kemenagan, namun jika dipelajari lebih dalam, kemenangan yang di capai disebabkan oleh perjuangan yang terorganisis baik dengan sayarat yang memadahi untuk melakukan perjuangan.
VI. Kesimpulan
Dengan demikian, perkebunan besar kelapa sawit dapat disimpulkan justru banyak memiliki dampak negatif:
Pertama, Ekonomi. Perkebunan besar kelapa sawit telah mengurangi kemampuan dan akses masyarakat desa dan petani  terhadap tanah, air, dan sumber lainnya akibat kontrol oleh tuan tanah besar melalui monopoli tanah. Pembukaan perkebunan besar juga menghasilkan kerentanan pangan di pedesaan akibat tergerusnya lahan pertanian oleh perluasan perkebunan yang sangat barbar.
Kedua, Politik. Perluasan perkebunan besar secara besar menghasilkan tindasan fasis yang makin meningkat. Negara berusaha memastikan kestabilan  politik dan keamanan di perkebunan yang dijadikan obyek vital negara karena menjadi sandaran hidup utama bagi kepentingan tuan tanah besar, kapitalis birokrat, terutama kebutuhan bahan mentah bagi imperialis.
Ketiga, Ekologi. Konversi secara luas telah menyebakan kerusakan fungsi lingkungan. Perkebunan besar kelapa sawit berkontribusi bagi peningkatan pemanasan global dan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemamuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan lain-lain. Selain itu, perkebunan menghasilkan pencemaran air, udara, dan tanah yang bersumber dari aktifitas pembukaan lahan perkebunan seperti pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia, dan lain-lain.
Keempat, akibat tindasan yang ada telah malahirkan perlawanan dan perjuangan oleh kaum tani dan buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.tidak sedikit perlawanan yang dilakukan baik oleh kaum tani maupun buruh perkebunan mengalami kegagalan. Namun jika perjuangan dilakukan dengan teroganisir baik, dan memenuhi syarat-sayat imbangan kekuatan dapat menuai kemenanganya.
VII. Program Perjuangan Tani
Kebangkitan dan perlawanan kaum tani terhadap perampasan dan monopoli tanah oleh perkebunan besar kelapa sawit ini tidak bakal berhenti. Perlawanan ini akan terus meluas karena telah menebarkan kemiskinan yang makin mendalam dan meluas.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dengan segala kemampuannya harus bediri tanpa ragu dan meletakkan kakinya pada kepentingan tuntutan land reform sejati kaum tani. Sistem perkebunan kelapa sawit yang terbelakang yang telah melanggengkan penghisapan feodalisme harus terus dilawan dengan gerakan massa yang terpimpin dengan program perjuangan yang tepat dan mampu menyatukan massa.
Program perjuangan tersebut meliputi:
  1. Melawan seluruh kebijakan perluasan perkebunan besar, khususnya kelapa sawit, oleh negara dan menuntut  pengembalian tanah rakyat yang telah dirampas sebelumnya kepada petani.
  2. Menentang seluruh kebijakan dan regulasi yang memberikan sokongan perluasan kelapa sawit melalui skema pembiayaan yang berkedok isu pelestarian lingkungan akibat perubahan iklim. Menentang juga perluasan perkebunan yang telah menyebakan kerusakan ekologi.
  3. Menentang penetapan perkebunan besar sebagai obyek vital negara (OVN) karena sarat dengan tindasan fasis dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
  4. Menentang seluruh upaya kekerasan, teror, dan kriminalisasi petani oleh negara, serta membebaskan seluruh petani yang ditangkap dalam memperjuangkan hak-haknya.
  5. Menuntut agar dinaikkannya upah buruh tani di perkebunan besar kelapa sawit dan kesejahteraan kaum tani. Pemerintah harus menghapuskan sistem inti-plasma yang menjadi jalan upaya memantapkan monopoli tanah oleh tuan tanah besar.
Jakarta,  22 April 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Laman