Pemerintah Indonesia Sengaja Memusnahkan Orang Asli Papua Dari Pendekatan Transmigrasi Di Tanah Papua - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

test banner

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Rabu, 03 Agustus 2016

Pemerintah Indonesia Sengaja Memusnahkan Orang Asli Papua Dari Pendekatan Transmigrasi Di Tanah Papua

Design Grafik Pertumbuhan Penduduk OAP di NKRI oleh Pemerhati Fenomena Sosial Papua, Ir. Yan Ukago, MT

Oleh: Santon Tekege

Saya menuliskan tulisan ini dengan berderai air mata. Mengapa? Alasannya karena saya sebagai Orang Asli Papua merasa disingkirkan dari tanahnya sendiri. Saya merasa bahwa Penduduk Orang Asli Papua sudah disingkirkan jauh dari tanah Papua. Mereka menjadi penonton dan pemantau segala perputaran dan permainan catur dari pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua.
Saya bertanya: Di manakah salah dan dosaku sehingga saya pemilik tanah Papua sudah berada dalam pinggiran tanahnya sendiri? Bukan hanya disingkirkan dan meminggirkan dari tanahnya sendiri. Tetapi marginalisasi penduduk Orang Asli Papua terjadi karena banjirnya penduduk Non Papua, kurangnya angka kelahiran dan meningkat angka kematian setiap minggu ada khusus Orang Asli Papua. Bahkan pemerintah Indonesia sengaja memusnahkan penduduk Orang Asli Papua dari tanahnya sendiri. Maka itu, saya membagi tulisan yang terfokus pada banjirnya transmigrasi ke Papua dan Pemusnahan Penduduk Orang asli Papua dari tanahnya sendiri.

Transmigrasi Meminggirkan Masyarakat Asli Papua
Rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan kembali program transmigrasi ke Papua melahirkan kekuatiran, dimana orang lokal atau sering disebut Orang Asli Papua (OAP) akan makin tersingkir dan potensial melahirkan konflik pada masa depan di wilayah ujung timur Indonesia itu.
Sebagaimana dilaporkan media nasional sebelumnya, Marwan Jafar, Menteri Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baru dilantik Presiden Joko Widodo mengatakan, ingin memberlakukan lagi transmigrasi, sebuah program yang akan mengantar warga dari daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa ke daerah yang penduduknya masih jarang, termasuk Papua.
Ia mengaku bahwa ia akan melakukan langkah-langkah sosialisasi secara masif, seraya menambahkan bahwa ia akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri demi menjamin keamanan sehingga warga transmigran merasa nyaman di daerah transmigrasi, pada (baca media Antara edisi, 5/11/2014).
Namun, Cypri Jehan Paju Dale, seorang peneliti yang sejak 2010 melakukan riset tentang isu-isu sosial di Papua mengatakan, program transmigrasi akan memperparah proses peminggiran warga lokal di Tanah Papua. Dale yang tahun 2011 menulis buku “Paradoks Papua” bersama Pastor aktivis Pastor John Djonga mengatakan, saat ini ada kecemasan di kalangan warga Papua. Mereka cemas karena melihat fakta orang non-Papua terus meningkat menjadi mayoritas di tanah Papua. “Karena itu, rencana untuk mendatangkan lebih banyak transmigran baru adalah bagian dari persoalan yang akan memperparah konflik dan ketidakadilan di Tanah Papua,”
Program transmigrasi di Indonesia berlaku sejak tahun 1950-an ketika Indonesia masih dikuasai Belanda. Pada era pemimpin otoriter Soeharto program ini terus digalakkan, demikian juga halnya pasca Soeharto jatuh tahun 1998. Dale menilai, migrasi penduduk dari daerah lain ke Papua, termasuk lewat transmigrasi memicu terjadinya perubahan demografi, dimana warga dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, dan sekarang jumlah mereka di bawah 50 persen dari total penduduk.
Untuk lebih jelas bisa baca dalam peta yang saya (penulis) tuliskan di bawa ini. Menurut data sensus penduduk tahun 2003, perbandingan antara orang asli Papua dan non Papua adalah 52 persen dan 48 persen dari total jumlah penduduk Papua 1,9 juta jiwa. Namun, sensus penduduk 2010 menunjukkan orang asli Papua tinggal 49 persen orang asli Papua dan 51 persen warga non Papua dari  total penduduk 2.833.381 jiwa.
Bahkan di beberapa kabupaten jumlah non Papua sudah jauh melampaui penduduk asli. Di Kabupaten Keerom, misalnya, menurut hasil sensus tahun 2010, penduduk asli Papua tinggal 40,64 persen. Sementara itu di Kabupaten Merauke, penduduk asli tinggal 37,34 persen dan di Kabupaten Mimika 41,36 persen. Kabupaten Nabire penduduk asli tinggal 40,45 persen. Jayapura penduduk asli tinggal 39,90 persen. Kabupaten Sorong penduduk asli 40,03 persen. Kabupaten Fakfak penduduk asli tinggal 41,78 persen. Dan Kabupaten Manokwari penduduk asli tinggal 49,45 persen. Bahkan seluruh kota Kabupaten Propinsi Papua dan Papua Barat dikuasai oleh Non Papua (baca di peta di atas ini).
Penulis menilai bahwa adanya terjadi perubahan demografi, terdapat ketimpangan lain yang terjadi, di mana orang-orang non Papua mengusai pusat-pusat perekonomian seperti di kota, sementara penduduk asli Papua tersebar di pedalaman dengan fasilitas pembangunan yang minim.“Proses dan manfaat pembangunan di Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus) justru dinikmati oleh pendatang, walaupun secara formal disebut bahwa itu untuk orang Papua. Inilah yang kami sebut sebagai pembangunan yang dicaplok oleh pendatang”. Meski ada juga orang Papua yang ikut menikmati, tetapi itu hanya dari kelompok elit. “Sedangkan mayoritas orang asli hanya diatasnamakan, tidak mendapat pelayanan seperti yang digembar-gemborkan di publik.
Bapak bapak Thomas Wanmang (50), seorang tokoh masyarakat Amungme, Kabupaten Timika, Provinsi Papua. Ia mengatakan melalui wawancara bahwa adanya ketidakadilan yang mereka rasakan dengan banyaknya pendatang di Papua, termasuk yang masuk karena program transmigrasi. Ia mengklaim, proses transmigrasi pada saat ini justru membuat warga asli Papua semakin merasa tidak diperhatikan. “Kami warga Papua tidak diberi apa-apa. Yang terjadi justru para pendatang itu dimanjakan, diperlakukan istimewa”. Ia menegaskan, kehadiran para transmigran menimbulkan kecemburuan di kalangan warga Papua. “Kami sebagai pemilik tanah justru tidak maju-maju”, katanya.
Gubernur Propinsi Papua melalui media Jubi (edisi, 5/11/2014), sebelumnya, rencana pemerintah pusat sudah mendapat tanggapan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur yang merupakan orang asli Papua ini menegaskan sikapnya menolak rencana Menteri Marwan Jafar dan mengatakan, transmigrasi akan membuat orang asli Papua semakin tersisih dan menjadi minoritas di tanahnya sendiri. “Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru lagi di pulau Papua. Kalau transmigrasi masuk dari berbagai pulau, maka jelasnya orang asli Papua akan tersisih dari tanahnya sendiri. Orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Enembe kepada wartawan di Jayapura. Enembe mengakui, jumlah penduduk di Papua memang sangat kecil dari jumlah penduduk Pulau Jawa. Namun, kata dia bukan berarti pemerintah Papua menyetujui begitu saja program yang direncanakan pemerintahan baru Jokowi. “Papua yang jumlah penduduknya kecil saja pemerintah belum mampu membuat mereka lebih baik, kenapa lagi harus didatangkan dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya memang belum ada rencana didatangkan transmigrasi,” katanya.

Butuh Perhatian Serius
Invasi penduduk daerah lain ke Papua menjadi semacam mekanisme kolonisasi atau penguasaan wilayah dengan kebijakan kependudukan yang sistematis. Semacam pola menguasai dengan menduduki wilayah. Apalagi invansi manusia ke Papua bersamaan dengan sekuritisasi dan negara yang berlebihan, praktek penyiksaan yang menindas dan mengontrol orang Papua secara politik.
Pola berpikir macam itu,  tampak misalnya dalam pernyataan Menteri Marwan Jafar yang mengatakan bahwa kementeriannya akan bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk mengamankan Papua bagi transmigrasi. “Bahkan ini lebih buruk dari penjajahan. Waktu Belanda jajah Indonesia, jumlah orang Belanda tidak lebih banyak dari orang-orang setempat di kepulauan Nusantara. Sekarang ini orang-orang Papua adalah minoritas di kota-kota provinsi dan kabupaten utama di Papua.”
Banyak pihak berkata bahwa kendati efektif mengkolonisasi Papua, kebijakan ini sangat berisiko dan menyimpan persoalan yang sulit dibayangkan akibatnya dari segi di masa depan. Karena itu, lembaga-lembaga dan berpihak meminta Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium transmigrasi ke Papua dan pada saat yang sama perlu dibangun mekanisme untuk mengatur invasi penduduk ke Papua agar orang Papua tidak semakin terpinggirkan dan menjadi asing di negerinya sendiri. “Harus terus didorong pula kebijakan afirmatif terhadap orang asli Papua, terutama di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Hal yang tak kalah penting, menurut beberapa pihak dan lembaga-lembaha kemanusiaan, gereja-gereja, para dosen, dan mahasiswa, adalah realisasi dialog antara Papua dan Jakarta yang sudah lama didorong oleh berbagai elemen. “Dalam kerangka dialog itu, semua persoalan dibuka, ditaruh di atas meja untuk diselesaikan”, katanya. Dialog, menurut dia tidak memaksakan frame lama yang membelenggu, misalnya merdeka harga mati atau NKRI harga mati. “Sambil mengakui pentingan penyelesaian masalah sejarah yang kompleks, dialog diharapkan mampu membawa solusi yang tepat atas soal-soal urgen di depan mata, di antaranya soal marginalisasi, minoritisasi dan ketidakadilan akibat transisi kependudukan di tanah Papua”, katanya.
Senada dengan itu, Pastor John Djonga mengingatkan, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktek transmigrasi selama ini. Salah satunya, kata dia, terkait sikap pemerintah yang tidak menghargai tata cara yang dimiliki masyarakat Papua, terutama dalam hal pengambilalihan lahan untuk para transmigran. Ia menjelaskan, tanah-tanah di Papua merupakan milik komunal, tetapi selama ini pemerintah hanya mendekati beberapa dari kepala suku, lalu membagikan mereka uang untuk mendapatkan lahan. “Padahal, itu adalah lahan milik bersama masyarakat. Ini yang membuat benih perpecahan di masyarakat juga kuat”, katanya.
Ia sendiri mengaku tidak menutup mata pada fakta bahwa ketimpangan yang terjadi antara warga asli dan pendatang terjadi karena para pendatang yang hadir ke Papua dengan memperbaiki standar hidup, pasti memiliki motivasi lebih untuk berjuang keras, apalagi mereka umumnya memiliki keterampilan tertentu. “Sementara warga Papua, masih terbiasa dengan pola hidup mereka yang masih tradisional. Akibatnya kesenjangan melebar,” katanya.
Tapi, ia menegaskan, situasi ini tidak boleh sepenuhnya menyalahkan warga Papua. “Sudah sekian lama warga Papua tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah”, katanya. Menurut Pastor Djonga, transmigrasi tidak boleh dipaksakan. “Jangan sampai nanti, pemerintah justru menyuburkan benih persoalan yang ada. Dan, para transmigran juga akan menanggung akibatnya nanti”, katanya.
Senada juga diungkapkan Gunawan Iggeruhi (30), Aktivis HAM di Tanah Papua. “Lebih baik pemerintah, mendengarkan dulu suara warga Papua, sebelum melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya mendapat penolakan dari warga Papua,” jelasnya.
Ia menegaskan, mungkin sejauh ini, warga Papua tampaknya biasa saja bersikap terhadap para pendatang, yang terus datang ke Papua. “Tapi sebenarnya, ada luka yang terus dipelihara oleh pemerintah, yang lama kelamaan menjadi makin parah,” katanya. “Sekarang, untuk menyembuhkan luka itu, stop dulu transmigrasi. Benahi dulu dengan tulus kehidupan warga asli Papua, agar tidak terus merasa dinomorduakan,” katanya.
Fakta memperlihatkan bahwa Orang Asli Papua semakin kurang setiap bulan di negeri Papua. Itu terjadi karena kurangnya angka kelahiran orang asli Papua dan meningkat angka kematian setiap bulan di tanah Papua. Tetapi angka kelahiran Non Papua semakin melaju dancangka kematian penduduk Non Papua sangat minim di negeri Papua. Ditambah lagi para migrant semakin banyak datang di tanah Papua dan seluruh kota-kota besar dan pelosok daerah dikuasai oleh Non Papua. Maka itu, penduduk Orang Asli Papua semakin berada dalam kepunahan. Bahkan diperkirakan bahwa Orang Asli Papua akan musnah pada tahun 2040 dari negerinya sendiri.

Orang Papua akan Musnah Pada Tahun 2040
Bagaimana perjalanan hidup ORANG ASLI PAPUA (OAP) di tanah air sendiri setelah bergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Bagaimana jumlah populasi OAP dulu, kini, dan Esok?  Hasil publikasi Dr. Jim Elmslie & Dr. Camelliabell Webb Gannon, dari University of Sydney’s for Peace & Conflict Studies in Australia, sangat mencengangkan.
Dua tahun setelah PEPERA 1969, jumlah orang papua terdata 96 % atau 887.000 jiwa dari total 923.000. Pada Tahun 1971 itu penduduk Non Papua hanya 36.000 (4%), tetapi setelah 53 tahun Papua dalam NKRI yaitu tahun 1971 jumlah Non Papua sudah melonjak tajam mencapai 1.956 juta (53 %) sedangkan orang asli Papua menurun menjadi 1.7 juta (47 %). Data publikasi Dr. Jim dan Dr. Camellie dari Australia tersebut kembali dianalisis oleh bapak Ir. Yan Awikaitumaa Ukago, M.M, di Jayapura pada (10/8/2015).
Beliau menggunakan matematis grafis segresi non linier (gambar di atas). “Perkembangan Populasi orang asli Papua (garis merah) cenderung stagnan dalam satu dasawarsa dan menurun setelah tahun 2005. Artinya dari tahun 1971 sampai dengan 2004 jumlah Orang Asli Papua di tanah Papua masih dominan (area merah), tetapi setelah tahun itu kondisinya terbalik, dimana, kendali dominasi penduduk di papua adalah justru orang non papua (area kuning). Kalau dibaca digambar, garis berwarna merah adalah grafik pertumbuhan penduduk Orang Asli Papua, sedangkan warna kuning adalah gambaran pertumbuhan Non Papua. Tampak bahwa jumlah jiwa non papua semula tahun 1971 sedikit. Namun populasinya meningkat dan berhasil mengejar jumlah Orang Asli Papua di tahun 2004 dimana Orang Asli Papua 1.65 juta dan Non Papua 1.65 juta (50%-50%). Setalah tahun 2005, kencenderungan perkembangan Penduduk Orang Asli Papua jatuh bebas sedangkan Penduduk Non Papua naik meningkat tajam terlebih di era Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua ini,” ungkapnya.
Berdasarkan analisis segresi tersebut (garis putus-putus), jika tidak dicegah, diperkirakan pada tahun 2025, penduduk Asli Papua menurun menjadi 1.5 juta jiwa (36%) dan penduduk non papua naik mencapai 2.7 juta jiwa (64%). Dan pada kondisi terburuk bilamana tidak ada proteksi, jumlah penduduk Papua akan musnah dari Tanah Papua tahun 2040. Artinya “di atas tanah Papua ini setelah tahun 2040, ada penduduk mencapai 6 juta tetapi bukan orang Asli Papua, pemilik negeri ini,” katanya.
Menurunnya jumlah orang asli Papua pun di akui oleh mantan Gubernur Propinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, saat memberikan sambutan tertulisnya dalam acara Pelantikan Bupati Merauke pada 8 Januari 2011. Menurutnya ”Orang asli Papua akan terus menurun jumlahnya sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tertinggi di tingkat Internasional (5.7 %) setiap tahun, khususnya migrasi masuk. Oleh karena itu pemekaran wilayah tidak boleh membuat orang asli Papua menjadi tersisih bahkan tercabut dari tanah leluhurnya sendiri”.
Sementara itu laporan hasil sensus penduduk dari Propinsi Papua Barat tahun 2010 melaporkan bahwa jumlah Orang Asli Papua di propinsi itu berjumlah 51,67% dari total 760.000 jumlah penduduk Papua Barat. Itu artinya bahwa jumlah penduduk asli Papua dan non Papua hampir fifty-fifty saja. Tanda Sirait Kepala BPS Propinsi Papua Barat mengatakan, bahwa BPS memakai enam kriteria dalam mendata jumlah orang asli Papua. Pertama, ayah dan ibu orang asli Papua. Kedua, ayah orang asli Papua ibu bukan. Ketiga, ibu orang asli Papua ayah bukan. Keempat, orang nonetnis Papua yang secara adat diakui masyarakat Papua sebagai orang asli Papua. Kelima, orang nonetnis Papua yang diangkat atau diakui secara marga dan keret. Keenam, orang yang berdomisili terus menerus di Papua selama lebih dari 35 tahun.

Jim Elmslie: “Slow Motion Genocide in Land of Papua
Dalam buku karangan Jim Elmslie yang berjudul “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?” yang diterbitkan oleh University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies menyebutkan, bahwa jumlah total orang asli Papua hingga tahun 2010 mencapai 3,612,85641. Dalam buku itu dilaporkan bahwa jumlah orang asli Papua pada tahun 1971 sebanyak 887,000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 1.505.405. Artinya pertumbuhan penduduk pertahunnya 1,84%. Sementara itu jumlah penduduk non Papua tahun 1971 sebanyak 36.000 dan tahun 2000 meningkat menjadi 708,425. Jadi presentase pertumbuhan penduduk non asli Papua pertahunnya 10.82%.
Hingga pertengahan tahun 2010 jumlah orang asli Papua mencapai 1,730.336 atau 47.89% sementara non Papua mencapai 1,882,517 atau 52,10%. Diakhir tahun 2010 jumlahnya menjadi: a) Populasi orang asli Papua mencapai 1,760,557 atau 48.73%. b) Populasi non Papua mencapai 1,852,297 atau 51.27%. Jadi jumlah keseluruhan penduduk Papua hingga tahun 2010 sebanyak 3,612,854 atau 100%.
Jim Elmslie memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Papua secara keseluruhan akan mencapai 7,287,463 dengan perbandingan: jumlah orang asli Papua 2, 112,681 atau 28.99% dan jumlah non Papua 5,174,782 atau 71.01%. Itu mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah orang asli Papua lambat dibandingkan non Papua. Apa  penyebabnya? Jim sendiri mengatakan bahwa selain masalah sosial dan pelanggaran HAM penyebab utamanya adalah migrasi penduduk dari luar Papua yang terlalu besar.
Walaupun ada fakta pengakuan dan penelitian diatas, namun Kepala BPS Propinsi Papua Ir.J.A.Djarot Soetanto, MM membantahkan akan hal itu. Beliau mengatakan bahwa isu soal adanya genosaid atau pembasmian orang asli Papua secara terencana adalah tidak benar. Lanjutnya, presentase perbandingan jumlah orang asli Papua dan non Papua masih di dominasi oleh orang asli Papua. Jumlah penduduk Papua hasil sensus 2010 menunjukan 2.833.381 dimana orang asli Papua sebanyak 76% dan pendatang 24%.
Menurut keyakinan bapak Yan Ukago, bahwa jika orang asli Papua diperhadapkan pada pilihan, fakta mana yang mau diterima? Maka pastilah mereka setuju dengan pernyataan gubenur Papua, laporan BPS propinsi Papua dan Papua Barat dan hasil analis oleh Jim Elmslie. Mengapa? 1) Orang asli Papua sudah terlanjur tidak percaya dengan pemerintahan di Papua yang lebih condong bekerja untuk kepentingan Pemerintah pusat. 2) Fakta dilapangan bahwa kematian orang asli Papua dari bayi sampai dewasa semakin tinggi di Papua setiap harinya. 3) Hampir setiap minggu orang asli Papua melihat banyak orang non Papua yang datang ke Papua melalui kapal laut dan pesawat terbang. 4) Sejarah integarasi Papua ke NKRI yang dinilai tidak adil oleh orang asli Papua. 5) Perhatian kepada hak-hak  hidup orang asli Papua diabaikan selama ini, sehingga orang asli Papua tidak pernah bebas sebagai manusia di tanahnya sendiri.
Penulis melihat bahwa adanya Pembantaian terhadap rakyat Papua telah menjadi sebuah agenda Indonesia yang mentradisi. Pelaksanaannya menggunakan dua pendekatan, yaitu pembantaian terang-terangan dijadikan sebagai (daerah operasi militer, penembakan, dijadikan sebagai daerah konflik dan kekerasan yang sengaja diadakan bahkan berbagai stigma kebodohan dan tukang minuman keras “miras” dan tukang pemboros, dll) dan pembantaian terselubung/slow motions genosaid (seperti: melalui penculikan, pembunuhan, peracunan lewat makanan-minuman, mendatangkan WTS yang mengidap penyakit menular, penularan penyakit HIV/AIDS melalui praktek prostitusi, jarum suntik, tato, minuman keras, dll). Akibatnya populasi orang asli Papua semakin menurun dari tanahnya sendiri.

Penutup
Berbagai usulan dan aspirasi senantiasa datang dari orang asli Papua, misalnya melalui tawaran Dialog Jakarta-Papua dan referendum atau merdeka sering muncul di publik. Maka itu mesti adanya upaya-upaya nyata dari Pemerintah daerah Propinsi Papua/Papua Barat dan Pemerintah RI meningkatkan kualitas hidup orang Asli Papua. Pemerintah Indonesia sebaiknya undang pencacah jiwa dari lembaga Internasional yang independen untuk mendata OAP di seluruh polosok daerah dan lakukan verifikasi data versi BPS dan KPU dari Indonesia. Data akurat dari lembaga Internasional ini untuk analisa tingkatan hidup orang Papua sekaligus NKRI counter data dari Dr. Jim (dari University Sidney-Australia) tersebut. Hal ini sangat urgen karena data dari universitas Sydney sangat mengganggu kedaulatan NKRI di Papua. Bila dibiarkan, entah cepat atau lambat Tanah Papua akan lepas dari NKRI karena Populasi Papua sudah masuk dalam kategori ‘slow motion genocide’. Itu terjadi melalui berbagai pendekatan adanya pembuhuhan dan pelanggaran HAM seperti Paniai berdarah, Biak berdarah, Wamena berdarah, Timika berdarah, dll. Dengan ini kondisi ini menggambarkan Papua sedang berada dalam ambang kepunahan atau genocide. Itu artinya bahwa Ras Melanesia sedang tenggelam di Pangkuan Ibu Pertiwi. Bila Papua sudah dalam sebutan ‘slow motion genocide’, sudah pasti dukungan untuk Papua lepas, tidak hanya datang dari MSG, Pasific Island Forum (PIF) tetapi juga lambat laun akan datang dari negara-negara ASEAN dan juga negara-negara lain. Pemerintah Indonesia akan pasti memandang mereka mau melepaskan Tanah Papua dari NKRI tetapi sesungguhnya negara-negara ini hanya berupaya menyelamatkan kepunahan Orang Asli Papua di Tanah Papua. (PA/ST). “Ku Persembahkan Tulisan ini dalam Perayaan Hari Perdamaian Internasional”

Penulis: Petugas Pastoral Keuskupan Timika-Papua

2 komentar:

Post Top Ad

Responsive Ads Here