Masih Tentang Seni Bandung Yang Senimannya Apolitis dan Opportunis - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

Header Ads

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Kamis, 28 September 2017

Masih Tentang Seni Bandung Yang Senimannya Apolitis dan Opportunis

 
Oleh : Atang Nurmantyo #
 
:Beberapa Bantahan untuk Peri Sandi Huizche
 
Rampes. Wah apal ti mana suka manjat? Saya kira antum juga ‘genoside pendapat’ terhadap kami yang menolak Seni Bandung, lamun bahasa sundana mah nyakompetdaunkeun. Seperti antum dan kita semua yakini, sekalipun manusia tidak bisa otentik di muka sejarah, tapi otentisitas dan kekhasan itu di level tertentu bisa hadir. Sederhananya, walaupun kami sepakat menolak Seni Bandung sebagai media seni yang merakyat, ada keberagaman kritik dan keberagaman pendapat di pihak kami dalam hal menilai Seni Bandung. Mungkin antum sudah membaca memoar Utuy, sekalipun Utuy itu seorang komunis (atau simpatisan, meski berkali kali dibantah oleh Ajip) tapi ia kerap mengkritik birokrat-birokrat partai komunis yang kaku dan ia kerap berbeda pendapat dengan yang lain; di Lekra, di kalangan orang orang kiri.
 
Secara pribadi saya tidak pernah bersepakat dengan penyeragaman, seperti tuduhan antum terhadap kami, seolah olah kami semua berpendapat bahwa "semua seniman yang masuk Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR". Itu tuduhan keji terhadap kami. Saya pribadi tidak pernah sepakat dengan pendapat macam itu. Menurut saya, tidak semua seniman yang bergabung di Seni Bandung itu pro rezim PENGGUSUR. Saya sendiri membagi dua kelompok seniman yang bergabung di Seni Bandung. 
 
Pertama, seniman yang apolitis, karena kesadaran politiknya yang rendah itu akhirnya dia bergabung begitu saja, motifnya biasanya karena ia butuh panggung dan duit untuk bertahan hidup. Kedua, seniman oportunis, seniman macam ini kerap bermain di dua kaki. Di issue-issue/kegiatan kerakyatan iyah, di kegiatan kesenian yang tujuannya melegitimasi kebijakan rezim juga iyah. Di issue/kegiatan kerakyatan, mereka biasanya mengusung tema tema kesenian yang melawan dan atau kritik sosial, tapi kritiknya dan perlawanannya lewat kesenian menjadi tidak berarti apa apa karena di sebrangnya ia kemudian berdiri bersama sama sekelompok orang yang mengoperasikan pemerintahan korup (rezim tukang gusur yang ia kritik). 
 
Seniman oportunis biasanya membikin rasionalisasi atas tindakannya agar seolah olah tidak ada pertentangan sikap tentang dirinya yang berada di barisan rakyat dengan dirinya yang berada di barisan penguasa korup. Dalihnya misalnya, “kami tetap mengusung isian seni yang melawan”, padahal sudah dihaluskan, diabstrak-abstrakan dan dikabur-kaburkan sehingga tak berdampak pada perubahan struktur kekuasaan dan struktur sosial yang ada hingga menjadi adil. Memang seniman oportunis itu motif tindakannya/pilihan politiknya adalah mengakomodasi duit pemerintah yang katanya duit rakyat juga, sembari menihilkan aspek motif dan tindakan politik actor actor yang duduk di struktur kekuasaan yang sejatinya berkonsekuensi pada pelemahan gerakan sosial yang sedang susah payah mengedukasi rakyat agar tidak terilusi dengan kata kata manis pemerintah yang padahal secara praktik menyingkirkan rakyat miskin kota. 
 
Kelompok seniman yang pertama tidaklah masuk kategori seniman pro rezim PENGGUSUR, karena mereka hampuraeun. Lamun ceuk dina quran mah, “Hai orang orang yang beriman”, yang tidak beriman tidak hai. Maranehna mah teu asup nu dikritik, alias teu “hai”. Dalam hal ini saya sepakat dengan argument H. Arendt tentang algojo nazi. H. Arendt mencetuskan istilah kejahatan banal di mana algojo algojo nazi itu melakukan tindakan kejahatan tanpa dibekali kesadaran memadai tentang politik, sehingga ia tidak sanggup memilah mana tindakan kejahatan, dan mana yang bukan. Buat mereka, tindakan itu hanya rutinitas belaka, itulah kenapa apa yang dilakukan algojo nazi dikatakan tindak kejahatan banal. Pun dengan seniman seniman apolitis yang bergabung ke Seni Bandung, karena kesadaran politiknya yang minimal, mereka jadi tidak bisa menganalisa mana kegiatan yang punya tujuan politik mengukuhkan citra pemerintah yang baik dan bagus (padahal jahat dan korup, suka menggusur, penggusuran masuk dalam tindak pelanggaran HAM berat menurut kesepakatan internasional) dan mana kegiatan yang punya tujuan politik mengadvokasi rakyat yang sedang melawan keserakahan. Boleh dibilang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak dipanggil “hai” oleh saya.
 
Itu bantahan terhadap pernyataan ini: “Yang tak habis pikir kenapa seniman lain dicap pendukung rezim gusur karena terlibat dalam seni bandung? Saya rasa ini genosida karakter, bung! Kejam sekali. Keji. Ahahahahaha”. Sekali lagi, jadi menurut saya, tidak semua seniman di Seni Bandung bung, hanya seniman yang oportunis saja, yang apolitis silahkan lanjut, untuk yang apolitis silahkan kalian pake istilah ini untuk kami yang menolak Seni Bandung, “anjing menggonggong kapilah berlalu”. Buat kalian yang apolitis, asikin ajalah, berkarya sajalah seenak enak kalian dan jangan hiraukan problem sosial-politik yang ada di sekitar kalian: pemiskinan, penyingkiran, penggusuran, pembungkaman dan tentunya juga kritik dari kami. Tugas kalian kan cuma berkesenian, sudah itu selesai. 
 
***
 
Kemudian tentang partisipatori. Mungkin om Peri sudah lupa pelajaran semiotika/semiology, terutama dalam tradisi Saussurean, di situ kita dikasih tau bagaimana cara memahami suatu kata dilihat dari sejarah perkembangannya/asal usulnya (diakroni), namun sayang F. Saussure kayaknya lupa bilang perubahan makna suatu kata dari waktu ke waktu terutama dipengaruhi oleh situasi di luar kata (bahasa), yaitu situasi sosial, ekonomi, politik, hal itu yang gak diceritakan Saussure, tapi di kemudian hari R. Barthes bercerita tentang itu. Dengan konsep penanda ke-3, R. Barthes mau bilang, sekalipun sebuah kata itu bermakna positif-universal namun ujung ujungnya jika ia dipake oleh pemodal maka kata itu tidak lebih hanya sebuah alat untuk memuluskan kepentingan pemodal. Konsumsi, konsumsi, beli, beli. 
 
Saya cuma mau bilang, term partisipatori ini bukan soal “luar” atau “dalam”, bukan soal “halaman rumah” atau “barat”, melainkan soal, dalam konteks relasi ekonomi-politik macam apa term ini kemudian diletakan dan digunakan. 
 
Awalnya, term ini dipakai oleh gerakan sosial kerakyatan di Amerika Latin yang resisten terhadap kebijakan negara imperialis Amerika. Yang resisten itu yang macam apa? Tentunya yang anti neoliberalisme, anti relasi ekonomi-politik yang kapitalistik, karena kapitalistik maka kebijakan pemerintah yang merapat ke Amerika jadi tidak demokratis. Dalam ruang lingkup relasi ekonomi-politik kapitalisme, demokrasi hanya untuk orang berduit saja (pemilik modal) dan antek anteknya, kita menyebut model demokrasi ini dengan istilah demokrasi borjuis diperlawankan dengan istilah demokrasi langsung (demokrasi kerakyatan). Untuk itulah, untuk melawan situasi ekonomi-politik yang kapitalistik dan tidak demokratis diusunglah term dan konsep partisipatori (gagasan demokrasi langsung). Terang saja Amerika kerepotan, maka untuk mengelabui rakyat yang sudah kadung teredukasi dengan gagasan yang benar, yang menghendaki keterlibatan rakyat seluas-luasnya di berbagai aspek, Amerika melalui Bank Dunia memakai term serupa dalam program programnya tetapi untuk tujuan menjinakan dan meredam rakyat sekalipun penderitaan menimpa mereka, misalnya harga pupuk dan bahan bakar minyak melambung tinggi, hasil tani dihargai murah. 
 
Seni Bandung jelas dalam penilaian kami cuma alat yang dipake oleh Pemerintah Kota Bandung untuk membersihkan dirinya dari citra negative di mata rakyat jelata (dengan konsep partisipatorinya) karena mereka sudah banyak melakukan pelanggaran HAM untuk kepentingan akumulasi modal di Kota bandung (lewat penggusuran, pengusiran PKL dll, bersamaan dengan itu membiarkan apartemen, hotel, mall, bangunan kampus megah, perumahan elit yang semuanya melanggar aturan tata ruang, datanya ada di Walhi Jabar). 
 
Kecuali kita mengimani konsep seni abstrak, kesenian bisa hidup di ruang hampa dan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik, bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan urusan politik? Atas nama keindahan kota, Pemerintah Kota Bandung menggalakan penggusuran terhadap pemukiman kumuh, dan melakukan penyingkiran PKL PKL di pusat pusat perbelanjaan, katakanlah itu urusan politik. Kuasa tanah yang pada mulanya milik massa rakyat di kampung Kolase kemudian direbut paksa oleh pemerintah atas nama keindahan dan pembangunan taman, bukankah itu urusan politik? Kuasa, ada yang memperoleh kuasa, ada yang disingkirkan. Hari hari ini tindakan politik Pemkot Bandung yang korup itu mau ditutup tutupi dengan sebuah kegiatan yang katanya merangkul ratusan seniman di Kota Bandung untuk ditampilkan di khalayak rakyat kelas menengah ke bawah (dengan konsep partisipatorinya itu yang sudah dimodif-diIndonesiakan). Bukankah itu pengaburan, ilusi terhadap massa rakyat luas? Bagaimana bisa urusan kesenian tidak ada kaitannya dengan politik? 
 
*Komentaran nya Om, meh bergairah dan lezat. wkwkwk
 
Sumber : Facebook 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Laman