Seruan Pemutaran film dan Diskusi Pembantaian Massal "65" - WENAS KOBOGAU

WENAS KOBOGAU

Percikan Bunga Api Untuk West Papua

Header Ads

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Rabu, 27 September 2017

Seruan Pemutaran film dan Diskusi Pembantaian Massal "65"



Pembantaian rakyat Indonesia pada 30 September 1965 lalu adalah pelanggaran HAM berat yang tercatat dalam sejarah, sekaligus yang dilupakan oleh negara. Peristiwa yang kita kenal dengan nama G30S/PKI itu terjadi setelah adanya pembunuhan enam orang jendral dan seorang perwira di kolam buaya Jakarta Timur. Para pelaku pembunuhan diduga adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sehingga untuk menangkap dan mengejar para pelaku, diambilalih oleh Mayor Jendral Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Soeharto melakukan perintah penangkapan sekaligus pembunuhan kepada setiap orang yang berhubungan dengan PKI, baik langsung maupun tidak. Sehingga korban yang jatuh dari masyarakat tidaklah sedikit. Untuk para korban yang diampuni diarkan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjarah tanpa proses hukum. Praktek kejahatan kemanusian dilakukan diseluruh Indonesia hingga tahun 1998.

Dalam investigasi berupa laporan tertulis, video, dari berbagai lembaga pemerhati hak asasi manusia hari ini menggambarkan fakta sebenarnya dibalik semua kisah yang di propaganda oleh kekuasaan orde baru itu. Seperti data yang diserahkan oleh kelompok International People’s Tribunal on 1965 Crimes Against Humanuty (IPT65) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) kepada komnas HAM dan Mentri Kordinator, Politik, hukum, dan HAM.

Data tersebut adalah hasil penelitian sejak 2000, dan menemukan kuburan massal korban 1965 di pulau Jawa, Sumatera, Flores, dan Bali, diperkirakan hampir 14.000 orang telah dikubur disana. Dengan perkiraan adanya 122 titik kuburan massal. Menurut ketua Komnas HAM RI Nur Kholis, pada April 2016, juga menegaskan bahwa korban berkisar antara 500 ribu hingga 3 jutaan jiwa. Namun sayangnya berbagai data laporan Komnas Ham tersebut ditolak oleh Jaksa Agung RI, dengan alasan petunjuk belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM Berat sehingga harus dilanjutkan kepada tahap penyelidikan.

Bukti serta fakta terus dikeluarkan oleh para pegiat HAM nasional maupun iternasional namun tidak satupun mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah. Terlebih lagi belum adanya fakta kebenaran tentang keterlibatan PKI dalam pembunuhan para Jendral tersebut. Dalam film semi dokumenter yang rillise oleh seorang movie makar bernama Joshua Oppenheimer pada 2014 berjudul “jagal” memperlihat kesaksian pelaku “65” itu memperlakukan para korban sebelum dibunuh, bagaimana peristiwa sistematis itu dilakukan, dengan bantuan media, beckapan militer, ormas radikal, hingga para preman disetiap daerah di Indonesia.
Berbagai data tertulis maupun film tentang malapetaka itu terus dirilis banyak pihak, namun tidak mendapatkan perhatian pemerintah untuk pemulihan sejarah masa lalu, yang dinilai disesatkan oleh kekuasaan Orde baru Soeharto.

Berbagai kejanggalan masa lalu, serta fakta-fakta tersebut, sama sekali tidak dapat merubah posisi pemerintah Indonesia di era reformasi ini. Pemerintah Indonesia era Presiden Habibie hingga Jokowi pun, tidak dapat tegas melakukan upaya rekonsiliasi persoaan kebangsaan ini. Justru berbagai kegiatan dalam ruang-ruang demokrasi, untuk mengungkapan fakta kebenaran tersebut masih terus dihadang-hadang oleh kelompok-kelompok ormas reaksioner yang dibackap aparat keamanan. Seperti peristiwa terakhir yang baru sepekan ini kita saksikan, penyerangan kantor YLBHI Jakarta, hanya karena seminar ilmiah.

Dalam konteks Papua

Dalam konteks Papua. Peristiwa pembantaian rakyat indoesia “65” terjadi empat tahun sebelum Penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969. Atau saat dimana klaim hukum (dejure) Indonesia atas Papua belum final. Sebab hanya PEPERA yang sah menjadikan Papua bagian dari Republik Indonesia. Walau demikian Papua memilki kisah kelam kekerasan dan pelanggaran HAM berat yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perebutan Papua dari Belanda, melalui berbagai operasi militer. Operasi militer pertama bernama Operasi miiter “Trikora” pada 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Hingga berbagai operasi militer lain dalam rangka meredam kelompok pejuang kemerdekaan Papua (dikenal dengan OPM).

Dalam setiap operasi militer melawan OPM, korban jiwa yang jatuh di masyarakat sipil Papua tidaklah sedikit . Namun demikian Pemerintah Pusat saat ini hanya membahas 12 persoalan Ham Papua. Yang dihitung sejak peristiwan Mapenduma 1996 hingga penembakan 4 siswa Paniai 2014. Dan yang di duga masuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat dinilai oleh pemerintah hanya ada tiga. Yaitu Wasior Berdarah 2001, Biak Berdarah 1998, dan Wamena berdarah 2003, walau demikian tak ada yang mampu dituntaskan sampai sekarang. Berbedah lagi yang disampaiakn oleh Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa persoalan Papua yang harus diselesaikan negara ada empat poin. Pelanggaran HAM menjadi salah satu dari poin tersebut, diantara persoalan lain. Yaitu persoalan pembangunan, disikriminasi terhadap orang Papua hingga, status politik (PEPERA) masa lalu.

Persamaan antara peristiwa “65” dan pelanggaran HAM Papua adalah kejahatan terhadap kemanusian yang dilakukan oleh negara melalui militer. Dilakukan secara bersama dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Sehingga adalah wajar jika hari ini korban, maupun keluarga korban, “65” dan masyarakat Papua masih menunggu sikap negara melalui pemerintah saat ini. Apakah pemerintah ada etikat baik untuk menyelesaikan persoalan kemanusian ini ketingkat pengadilan HAM nasional, maupun upaya rekonsiliasi lainnya.

Waktu dan tempat Diskusi

Bertepatan dengan peristiwa pembantaian tiga jutaan manusia Indonesia pada 1965 itu, kami Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR-Papua) akan melakukan pemutaran film di beberapa tempat, yaitu Kota Jayapura, Manokwari, dan Merauke.

Khusus Kota Jayapura GempaR-Papua akan bekerja sama denga kelompok movie maker Papuan Voices Wilayah Jayapura, pemutaran akan dilakukan dilapangan futsal Ekspo Waena.

Untuk Kota Manokwari GempaR-Papua Kota Manokwari akan melakukan pemutaran film bertempat di Kantor Dewan Adat Wilayah III Domberay, jalan TMP Manokwari.

Untuk Kota Merauke, GempaR-Papua Kota Merauke, akan melakukan pemutaran (tempat belum di konfirmasi).

Waktu pemutaran dan diskusi, pukul 17.00-19.00 secara bersamaan.

Sumber : Akun Fesbuk Yason Ngelia

posted from Bloggeroid

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Laman